Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi salah satu Ormas yang bersuara lantang menyikapi Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pasal 65 dalam UU Ciptaker memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Pasal ini dinilai akan menjerumuskan dunia pendidikan dalam kapitalisme pendidikan.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, niat baik membuka lapangan kerja tidak boleh dicederai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial yang terbuka bagi perizinan berusaha. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara.
“PBNU menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Cipta Kerja, yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya,” kata KH Said dalam surat resmi pernyataan sikap PBNU soal UU Ciptaker seperti yang dikutip dari laman Republika, Jumat (9/10).
Lebih lanjut, dia menjabarkan, upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility) yang diwujudkan dengan perluasan sistem Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.
Untuk itu, pihaknya menyoroti sekaligus menyayangkan pengesahan UU Ciptaker yang cenderung disahkan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan aspirasi sejumlah pihak secara komprehensif. Padahal muatan pasal yang termaktub di dalam UU tersebut berisi sejumlah kepentingan bagi berbagai sektor yang luas dan strategis.
