Tag Archives: uu cipta kerja

Semarang  – Dalam beberapa pekan terakhir ini kita disuguhi pertunjukan demonstrasi dan kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi massa yang dilatarbelakangi oleh pengesahan UU Cipta Kerja ini bahkan ditunggai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya memicu pecahnya aksi kekerasan. Bentrok para demonstran dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan, bahkan sejumlah fasilitas umum menjadi sasaran amuk …

Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI memicu gelombang demonstrasi penolakan oleh buruh dan mahasiswa. Ironisnya, demonstrasi itu justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan anarkisme untuk mengacaukan keadaan. Kondisi inilah yang disebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin harus diwaspadai. Ia menilai kelompok berpaham radikal sedang bergentayangan dengan mengatasnamakan …

Demonstrasi di negara demokrasi sah secara konstitusi. Menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi ini dilindungi oleh undang-undang. Tindakan ini merupakan mekanisme untuk memberikan aspirasi dan mengontrol kebijakan pemerintah yang dipandang tidak adil atau salah dalam mengambil kebijakan. Seperti halnya demonstrasi penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang terjadi sejengkal hari yang lalu. Namun, persoalannya menjadi beda ketika demonstrasi tersebut dilakukan …

Jakarta – Pro dan kontra terkait disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law terus berbuntut panjang. Salah satunya terjait klaster Jaminan Produk Halal (JPH). Wakil Ketua Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nadra Hosen menilai UU Omnibus Law klaster Jaminan Prodak Halal membuat bingung umat dengan adanya ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) dapat menerbitkan fatwa halal, …

Jakarta – Muhammadiyah menegaskan tidak akan mengikuti unjuk rasa di depan Istana bersama sejumlah Ormas islam untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah menilai unjuk rasa di jalan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. “Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa,” kata Sekretaris Umum Pimpinan …

Jakarta – Pemerintah harus membuka diri dan memfasilitasi keinginan masyarakat dan para intelektual terkait polemik UU Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Ia juga menegaskan bahwa menyampaikan aspirassi lewat parlemen jalanan harus dihindari. “Kami berharap pemerintah dapat membuka diri untuk memfasilitasi keinginan masyarakat dan para intelektual yang mempunyai …

Dalam bahasa Arab, demonstrasi semakna dengan muzhaharat. Anjuran maupun larangan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini secara tersirat tidak dijumpai baik dalam al Qur’an maupun hadis. Jika demikian, alur pembahasannya dikembalikan pada kaidah “Hukum asal sesuatu selain ibadah adalah boleh selama tidak dalil yang melarangnya”. Dengan demikian, demo adalah sah-sah saja untuk dilakukan selama mafsadahnya lebih kecil dari …

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR telah memantik demonstrasi di berbagai daerah. Banyak sekali pihak yang tidak menolak terhadap UU yang salah satunya mengatur seputar hukum perburuhan atau ketenagakerjaan tersebut. Di saat berbagai pihak menggelar aksi dan menyatakan ketidaksepakatannya, ada satu kanal yang dengan cerdas menawarkan solusi. Ya, Khilafah. Melalui berbagai akun dan website kelompok ini menawarkan obat …

Jakarta – Elemen massa yang turun kejalan menolak di sahkanya Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipaker) sangat rawan ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab, salah satu buktinya adalah rusaknya beberapa fasilitas publik yang seharusnya tetap dijaga untuk kepentingan umum. Selain itu, aksi di jalan juga rawan ditunggangi oleh adu domba yang akan menyebabkan terpecahnya persatuan. Ustadz muda Nahdlatul Ulama (NU) Miftah Maulana Habiburrahman …

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah secara resmi di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 05 Oktober 2020. Berbagai reaksi bermunculan atas pengesahan tersebut, karena memang sejak awal diajukan oleh pemerintah tela menuai banyak penolakan. Salah satu Ormas yang juga bersuara lantang menolak Undang-undang Cipta Kerja adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui ketua umumnya …

Dalam sistem demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, warga negara atau rakyat memiliki peran yang dominan dalam pemerintahan. Rakyat memiliki hak mengontrol, mengawasi dan menasehati penguasa, bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang dianggap tidak pro rakyat dan kurang mengakomodir kemaslahatan umat. Kebebasan menyampaikan aspirasi menjadi karakteristik dalam sistem demokrasi. Dalam adigium yang begitu familiar dikatakan, vox populi, vox …

Hiruk pikuk kondisi nasional saat ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kebijakan terbaru tentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja akhirnya memancing emosi dan mosi rakyat terhadap penguasa. Di sisi lain, banyak massa mudah terprovokasi sehingga niat mulia untuk memperjuangkan berujung pada keresahan baru di tengah masyarakat. Demonstrasi adalah bagian dari instrument menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai negara yang demokratis, penyampaian …

Jakarta – Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang ditolak oleh masyarakat berbuntut panjang. Berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan saat demonstrasi berjalan, fasilitas dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Sa’adi mengingatkan agar masyarakat yang melakukan protes tidak berbuat anarkis dan merusak fasilitas umum kerena tidak sesuai dengan tuntunan agama. “Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun tidak …

Jakarta – Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi polemik semenjak dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), polemik yang sempat memanas kemudian diurungkan oleh Presiden Jokowi. Namun, beberapa hari lalu masyarakat dikejutkan dengan pengesahan yang dilakukan oleh DPR. Menyikapi pengesahan tersebut, beberapa Ormas seperti PBNU, PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan penolakan yang cukup keras, karena dinilai akan …

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi salah satu Ormas yang bersuara lantang menyikapi Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pasal 65 dalam UU Ciptaker memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Pasal ini dinilai akan menjerumuskan dunia pendidikan dalam kapitalisme pendidikan. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil …

Khutbah I اْلحَمْدُ للهِ اْلحَمْدُ للهِ الّذي هَدَانَا سُبُلَ السّلاَمِ، وَأَفْهَمَنَا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيّ الكَريمِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه، ذُو اْلجَلالِ وَالإكْرام، وَأَشْهَدُ أَنّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسولُه، اللّهُمَّ صَلِّ و سَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمّدٍ وَعَلَى الِه وَأصْحابِهِ وَالتَّابِعينَ بِإحْسانِ إلَى يَوْمِ الدِّين، أَمَّا بَعْدُ: فَيَاأيُّهَا الإِخْوَان، أوْصُيْكُمْ وَ نَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ …

Jakarta – UU Cipta Kerja telah menuai penolakan sejak awal, sempat Presiden Joko Widodo menunda pembahasan namun secara tiba-tiba UU tersebut dibahas kembali kemudian disahkan oleh DPR RI. Pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan segelintir orang sontak membuat masyarakat bereaksi melakukan aksi demonstrasi dijalan. Selain penolakan dari elemen buruh, mahasiswa dan masyarakat, tokoh bangsa dan tokoh agama juga …

Jakarta – UU Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). UU yang dari awal pembahasannya menuai banyak penolakan hingga kemudian di sahkan oleh DPR. Pengesahan yang kemudian berbuntut demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Ditengah pandemi Covid-19 yang sebarannya masih cukup tinggi, demonstrasi dijalan sangat beresiko, karena kerentanan tertular virus Corona semakin tinggi. Dikutip dari laman tempo.co …

Omnibus law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin (5/10/2020). Di luar parlemen ada banyak sekali aksi untuk menolak pengesahan RUU ini yang dipandang akan merugikan para pekerja dan buruh. Masih banyak pasal yang menjadi sorotan. Tulisan ini tidak ingin masuk dalam perdebatan UU Cipta Kerja itu, namun ingin memotret  Islam melihat buruh atau pekerja ini. Sejauhmana Islam memiliki …