Prof Noorhaidi Hasan
Prof Noorhaidi Hasan

Islamophobia Upaya Framing untuk Memojokkan Pemerintah

Yogyakarta – Islamophobia menjadi istilah yang cukup populer digunakan oleh kelompok radikal dalam beberapa waktu belakangan ini. Narasi ini muncul tak hentinya untuk memfitnah pemerintah yang dituding sebagai aktor yang berusaha memecah belah umat Islam di Indonesia.

Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D menyayangkan narasi islamophobia sebagai fitnah terhadap pemerintah.  Ia menilai narasi islamophobia yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini tak lebih dari sebuah pertarungan kepentingan politik.

“Itu (islamophobia) menurut saya sudah pasti akan terjadi di negara muslim manapun dan tidak terelakkan. Sejauh ini isu islamophobia sebenarnya hanya dijadikan framing oleh kelompok yang tidak suka dengan pemerintah,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis(10/2/2022).

Pakar di bidang politik Islam ini melanjutkan, dari hasil penelitian dan kajian yang pernah ia lakukan, isu islamophobia juga terjadi di Aljazair. Di sana terjadi saling tuding antar kelompok dan kepentingan terkait siapa yang islamophobia dan isu ini telah menjadi fenomena yang cukup lama.

“Jadi memang, Islamofobia itu bisa jadi framing yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menurunkan kepercayaan kepada pemerintah,” jelasnya.

Pria yang meraih gelar Ph.D. dari Utrecht University ini menilai perlu adanya pendalaman lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang gencar melayangkan tudingan islamophobia di tubuh pemerintah.

“Kita harus melihat kelompok mana yang mengatakan islamophobia itu. Kalau berbicara kelompok radikal tentunya range-nya juga lebih luas siapa kelompok radikal itu,” ujarnya.

Pasalnya, narasi dan tudingan islamophobia terhadap pemerintah ini jika dibiarkan dapat menimbulkan perpecahan dan kebingungan di tengah masyarakat. Sehingha perlu upaya untuk menjelaskan dan menjernihkan kericuhan tersebut.

Baca Juga:  Wapres: Terorisme Bukan Jihad Tetapi Merusak

“Kalau itu dibiarkan tentunya tidak baik, masyarakat bangsa ini akan menjadi terpecah belah. Pemerintah harus berupaya untuk menjelaskan dan menjernihkan permasalahan tersebut agar masyarakat yang awam itu menjadi paham,” jelasnya

Menurutnya, jalan keluar yang efektif dan konkrit untuk keluar dari permasalahan narasi radikal yang memecah belah adalah dengan me-manage keragaman dan menyadarkan kepada tokoh dan masyarakat terkait esensi kehidupan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

“Jalan keluarnya adalah bagaimana me-manage keragaman, khususnya dalam konteks beragama yang ada di negara kita. Ini sangat krusial,” tegas katanya.

Ia menambahkan, masyarakat harus paham tentang kewarganegaran, memahami konsep multikulturalisme yang mengajarkan bahwa semua umat beragama punya hak yang sama untuk beribadah dan menjalankan agamanya.

“Kesadaran tentang kewarganegaraan, kalau tertanam di dalam pikiran masyarakat tentuk urusan radikalisme tidak ada lagi,” ujar Noorhaidi.

Dalam kesempatannya Noorhaidi juga mengapresiasi peran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme melalui program-program pencegahan.

“Selama ini saya telah melakukan riset, dan pekerjaan BNPT ini memang sudah luar biasa. Secara persentase kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme terorisme itu sudah sangat tinggi sekali,” katanya.

Namun menurutnya, tidak cukup hanya peran BNPT saja untuk mengatasi fenomena manipulasi agama yang terjadi ditengah masyarakat, tapi juga perlu peran serta tokoh agama dan masyarakat guna mempersempit ruang gerak kelompok radikal.

“Sudah seharusnya tokoh-tokoh agama juga berperan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, wasathiyah, Islam Nusantara yang bersahabat dengan budaya lokal,” ujar Noorhaidi.

Di samping itu Noorhaidi menilai, penyebaran nilai Pancasila yang luhur kepada masyakarat juga penting dilakukan. Sebagaimana Pancasila merupakan sumber konsep kewargaan, konsep multikulturalisme, dan pluralisme guna mempersempit ruang gerak kelompok radikal.

Baca Juga:  Prancis Sahkan UU Anti-Separatisme, Aktivis: Legalkan Islamofobia

“Kampanyekan di masyarakat. Saya kira akan otomatis ruang gerak bagi kelompok-kelompok radikal yang sering mengatakan islamophobia itu akan semakin sempit. Ketika mereka ruangnya sudah sangat kecil tentunya tidak akan bisa untuk mempengaruhi opini publik,” jelasnya.

Terakhir, Noorhaidi berpesan kepada seluruh pihak terkait khususnya cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah untuk terus menggelorakan wacana tentang perdamaian, tentang Islam yang cinta damai untuk memperkuat ketangguhan masyarakat melawan radikalisme.

“Wacana tentang perdamaian itu harus terus kita gelorakan di masyarakat, bahwa islam itu cinta damai, yang mana hal itu akan memperkuat ketangguhan kultural masyarakat kita dalam melawan radikalisme,” tandasnya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

PMII

ACT Terindikasi Pendanaan Terorisme, PMII Sarankan Kader Lebih Selektif Memilih Lembaga Filantropi

Jakarta —  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi yang diduga berkaitan dengan …

menko pmk muhadjir effendy

Resmi Cabut Izin PUB ACT, Pemerintah Sisir Izin Lembaga Pengumpul Donasi Lain

Jakarta – Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sedang dalam sorotan karena terindikasi menyelewengkan dana umat, …