Rumah Tahfidz Alquran
Rumah Tahfidz Alquran

Izin Baru PAUD dan Rumah Tahfiz Dihentikan, Kemenag: Ditata Lagi

Jakarta – Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU) dan Rumah Tahfiz Alquran (RTQ) tengah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Namun di sisi lain, banyak banyak ditemukan kekurangan sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan yang lebih baik lagi.

Hal itulah yang mendasari langkah Kementerian Agama (Kemenag) menghentikan sementara (moratorium) pengajuan izin baru PAUDQU dan RTQ. Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor D-881/DJ/PP.03/04/2022 tentang Pemberitahuan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ). Kebijakan ini berlaku mulai 11 April 2022.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan moratorium dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan yang ada saat ini, sekaligus menyiapkan regulasi yang lebih memadai.

“Sekalipun dilakukan moratorium, PAUDQU dan RTQ yang telah mendapatkan tanda daftar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tetap dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” ujar Ramdhani di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Sementara Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, menambahkan bahwa keputusan moratorium diambil setelah melalui proses review terhadap regulasi yang ada dengan Bagian Organisasi dan Hukum (OKH) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Menurut Waryono, pihaknya juga telah menggelar sejumlah pertemuan dengan para pemangku kepentingan PAUDQU dan RTQ. Pertemuan digelar untuk mendapatkan masukan dari mereka sebelum akhirnya diambil kebijakan moratorium.

“Berbagai catatan dan temuan dari Bagian Organisasi dan Hukum akan segera kami tindaklanjuti untuk penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif. Penyempurnaan regulasi akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan PAUDQU dan RTQ, baik dari sisi kelembagaan, pendidik, dan tenaga kependidikannya, santri, serta lainnya,” ujar Waryono.

Waryono berharap proses penataan kelembagaan ini berlangsung efektif dan efisien sehingga moratorium perizinan tidak berlangsung terlalu lama.

Baca Juga:  Kunjungi Kota Kelahiran Nabi Ibrahim, Paus Dengarkan Lantunan Ayat Suci Alquran

“Selama moratorium, kami harap semua pihak dapat mematuhinya, termasuk juga dengan proses yang terkait dengan Kementerian/Lembaga lain,” kata Waryono.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Menko PMK Muhadjir Effendy

Organisasi Keagamaan Dapat Berperan Sebagai Pusat Pengembangan Narasi Moderasi Beragama

Surabaya – Moderasi beragama adalah jalan terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan kuat ditengah …

Brigjen Ahmad Nurwakhid pada Tabligh Akbar JATMAN DIY dan Jawa Tengah

JATMAN Mitra Strategis BNPT Jalankan Kebijakan Pentahelix

Sleman – Badan Nasional Pdnanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya menjalankan program kebijakan Pentahelix dalam penanggulangan …