makna khilafah

Jika Salah Memahami Konsep Khilafah

Dewasa ini banyak kalangan—bahkan yang notabene telah menempuh pendidikan tinggi—yang gagal atau kurang tepat dalam memaknai pengertian konsep khalifah dan khilafah. Tentu saja akibatnya sangat fatal. Misalnya, orang yang memahami konsep khilafah merupakan sistem yang baku dalam Islam dan satu-satunya sistem yang diridloi Allah itu karena mereka belum kaffah mengartikan konsep khilafah dalam Alquran.

Khilafah atau kepemimpinan yang dikonsepsikan oleh Alquran lebih berarti mengelola hubungan manusia maupun dengan alam serta lingkungannya (Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhîth, vol. I: 1993, hlm. 280-285). Tipe kepemimpinan yang dikemukakan Alquran juga bukan semata-mata hanya menyangkut urusan ukhrawi, melainkan juga banyak menekankan yang menyangkut berbagai urusan duniawi seperti perdagangan, pemerintahan dan lain sebagainya.

Muhammad Baqir al-Shadr dalam bukunya al-Sunan al-Tarikhiyah fî Alquran, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mengemukakan bahwa kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan. Kemudian, ia menambahkan satu unsur lagi sehingga menjadi empat. Ketiga unsur tersebut adalah: (1) manusia, dalam hal ini disebut khalifah, (2) alam raya, yang ditunjuk oleh Al-baqarah ayat 30 sebagai ardh. Dan (3) hubungan antara manusia dengan alam dan segela isinya, termasuk dengan manusia. Itulah ketiga unsur yang saling berkaitan. Sedangkan unsur keempat yang berada diluar adalah yang digambarkan ayat al-Baqarah ayat 30 dengan kata innî jail/inna ja’alnaka khalifat, yang berarti yang memberi penugasan, yakni Allah Swt. Dengan demikian, yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang menugasinya (Quraish Shihab, Membumikan Alquran, 182).

Dari pengertian di atas, kemudian khilafah berkembang menjadi sistem atau model kepemimpinan dan sistem atau institusi kenegaraan (pemerintahan) dalam Islam (teokrasi). Pada tataran ini, khilafah dalam pengertiannya diartikan sebagai sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut al-Mawardi (972-1058 M) yang dikenal sebagai perumus konsep imamah, khalifah pengganti posisi Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Adapun bentuk negara yang ditawarkan oleh al-Mawardi lebih kepada teokrasi—menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara (Al-Mawardi, al-Ahkam.., hlm. 1240.

Baca Juga:  Pertarungan Binatang dalam Kisah Dibakarnya Nabi Ibrahim

Bahkan al-Maududi (1903-1979 M) kemudian menjelaskan bahwa negara Islam ini penting karena perintah-perintah-Nya dalam Alquran yang berisi prinsip-prinsip dan pedoman hidup seperti etika, sosial, politik, hukum, ekonomi dan lainnya tidak akan dapat dieksekusi secara menyeluruh tanpa adanya negara Islam (khilafah).

Pengertian khilafah dan khalifah kemudian mengerucut pada ranah politik, yakni sebagai sistem kepemimpinan dalam Islam (Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad hingga Khulafa ar-Rasyidin: 2015, hlm. 18-23). Meskipun Islam sejak awal menampilkan dirinya dalam wujud negara seperti yang terlihat dalam kehidupan Nabi dn umat Islam di Madinah, namun pembicaraan mengenai negara Islam, utamanya khilafah, baru muncul bekalangan ini, kira-kira setelah periode sistem khilafah Turki Utsmani (1924) runtuh. Semenjak ini, konsep negara Islam mulai ramai dibicarakan di kalangan umat Islam (Musda Mulia, Negara Islam : 2010, hlm. 20).

Dari dinamika politik Islam tersebut, lalu muncul berbagai ragam tawaran mengenai konsep khilafah Islam. Bahkan dari sini, telah melahirkan kelompok-kelompok Islam dengan membawa konsep khilafah masing-masing, sesuai dengan apa yang digagas. Kondisi seperti ini tidak lepas dari fakta bahwa khalifah atau khilafah memang merupakan istilah Alquran. Namun, istilah-istilah tersebut mngandung arti dan intepretasi yang beragam, Alquran juga tidak menyebutkan secara jelas bagaimana bentuk negara dalam Islam.

John L. Esposito mengemukakan beberapa faktor lahirnya perbedaan dalam memahami dan merumuskan konsep negara Islam. Pertama, negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah dan dianggap sebagai bentuk ideal ternyata tidak memberikan satu model yang baku dan terperinci.

Kedua, pelaksanaan khilafah pada masa Bani Umayyah dan ‘Abbasiyah hanya memberikan satu kerangka mengenai lembaga-lembaga politik dan perpajakan. Artinya, tidak juga meninggalkan suatu konsep yang baku dan holistik yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Ketiga, pembahasan rumusan yang ideal (mengenai hukum Islam dan politik) hanya menghasilkan rumusan yang idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang utopian. Terakhir, wacana tentang hubungan agama dan negara dari masa ke masa menjadi subjek bagi keragaman intepretasi (John L. Esposito, Islam dan Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 307. Lihat juga: Musdah Mulia, Negara Islam (Depok: KataKita, 2010), hlm. 15-16).

Baca Juga:  Sufisme dalam Belantara Kehidupan di Era Modern

Ibnu Khaldun menyatakan,

والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة.

“Dan khilafah itu adalah menggiring seluruh (manusia) kepada yang sesuai dengan tinjauan syar’i dalam kemaslahatan ukhrawi, dan kemaslahatan duniawi mereka yang kembali kepadanya (kepada kemaslahatan akhirat). Sebab segala kemaslahatan urusan dunia menurut syariat harus ditinjau berdasarkan kemaslahatan akhirat”. (Ibnu Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Darul Qalam, 1984), hlm. 97).

Selain itu, perlu dikemukakan pula bahwa berkaitan dengan pengertian khilafah yang didasarkan padaa Alquran dan hadis, setidaknya terdapat tiga makna khilafah yang berkembang hingga saat ini.

Pertama, khilafah universal, yakni khilafah sebagai tugas kemanusiaan. Khilafah dalam arti ini adalah setiap manusia yang masing-masing mempunyai kewajiban mengelola bumi dan lingkungannya. Kedua, khilafah politik, yakni sebagai sistem pemerintahan. Ketiga, khilafah spiritual, yakni sebagai sistem kepemimpinan umat.

Ulasan mengenai konsep khilafah sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Alquran dan hadis tidak menetapkan bentuk, format maupun prosedur yang baku tentang negara khilafah. Meskipun demikian, para ulama menyatakan bahwa kekhilafahan dibangun berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, kesamaan, penegakan hukum syariat, dan kemaslahatan umat. Dari semua itu prinsip dasarnya adalah penegakan hukum syariat secara konsisten dan konsekwen berdasarkan Alquran dan hadis untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Bagikan Artikel

About Muhammad Najib, S.Th.I., M.Ag

Avatar
Penulis Buku Konsep Khilafah dalam Alquran Perspektif Ahmadiyah dan Hizb Tahrir