Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Setiap negara tentunya memiliki cara tersendiri dalam berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyatnya. Begitu pun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara.
Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yangsama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum diterima secara bulat. Tak sedikit pula yang sampai bersikap ekstrem dengan menolak dan mengharamkannya dengan alasan bahwa sistem Negara Demokrasi adalah adalah sistem Negara kafir dan Thaghut.
Seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh ustadz Zulkarnain Yusuf dalam videonya. Dalam video tersebut dikatakan bahwa pemerintahan yang berlaku saat ini tidak bisa dijadikan wakil dihadapan Allah SWT kelak.Karena pemerintahan ini adalah pemerintahan kafir, thaghut, bukan negara Islam.
Tuduhan sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai sistem Thaghut dikarenakan keluar dari hukum Allah SWT yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Surat Al-Maidah Ayat 44).
Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Yusuf mengenai Sistem Negara Demokrasi adalah sistem negara Kafir dan Thaghut menjadi pertanda kegagalan dalam memahami sistem pemerintahan yang dianut di negeri ini. Karena bagaimanapun, dalam sejarah peradaban Islam, sistem pemerintahan demokrasi telah berlangsung sejak zaman Rasulullah hidup bersama masyarakat kota Madinah.
Sebut saja Peristiwa Baitul Aqabah I dan II, yang dimana saat itu Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi imam oleh utusan dari Madinah. Dan tentunya, sisi baik dari sistem pemerintahan demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam.
Syekh Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa demokrasi merupakan proses pemilihan yang melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
Selain itu, Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
Dari uraian di atas sudah jelas bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.
Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke empat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dan tentunya sesuai juga dengan firman Allah dalam Al-Qur’an :
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (Q.S. Surah Almujaadilah: 9).
