Halal
Halal

Kemenag Dinilai Langgar Kesepakatan Awal Terkait Penggantian Logo Halal

Jakarta – Penggantian logo halal oleh Kementerian Agama (Kemenag) terus memicu polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang merasa terdzolimi, menilai Kemenag telah melanggar kesepakatan awal terkait penggantian logo halal tersebut.

“Semestinya, penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengokomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang halal,” ujar Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah c dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

Ia menjelaskan sejak 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Fachrul Razi, MUI dan Kemenag telah mencapai babak final kesepakatan logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati.

Saat itu, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kemenag bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun, tulisan melingkar Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan tulisan Arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap dipakai.

Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan Arab, terletak di dalam belah ketupat. Sementara di bawah tulisan halal Arab ada tulisan Halal Indonesia. Menurut dia, logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak.

“Tulisan halalnya jelas. Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan menerbitkan sertifikasi halal jelas. MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas,” kata dia.

Desain seperti itu, kata Aiyub, menjembatani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sejak pertemuan itu, belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo Halal Indonesia,” kata dia.

Aiyub mengaku kaget dengan kemunculan logo baru ini, karena tiba-tiba ada logo yang sangat berbeda dengan dua logo yang pernah disepakati sebelumnya. Dia menuturkan MUI sangat memahami peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH.

Baca Juga:  21 Juni Dikabarkan Hari Kiamat, MUI: Tanda-tandanya Tidak Ada

Tetapi di sisi lain, ia mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen. Sebab, bagi dia, logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

“Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena memang produk yang menampilkan tanda halal dengan logo MUI ini dipasarkan di pasar global,” ujarnya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

muslim houston amerika serikat rayakan idul fitri dengan menggelar festival

Komunitas Muslim Houston bagikan Makan Gratis Tunawisma

JAKARTA – Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, rahmat yang bukan saja untuk umat Islam namun …

ilustrasi logo nahdlatul ulama

Konbes NU 2022 Lahirkan 19 Peraturan untuk Perkuat Landasan Jam’iyah Optimalisasi Khidmah

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2022 …