Logo Halal baru
Logo Halal baru

Polemik Logo Halal, Pimpinan DPR Minta Kemenag Tidak One Man Show

Jakarta – Desain logo halal baru yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berbuntut polemik. Logo itu dinilai terlalu rumit dan kurang sesuai dengan makna halal itu sendiri. Intinya, Kemenag diminta tidak one man show dalam memutuskan logo halal itu. Kemenag harus bersikap komunikatif dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi polemik lebih panjang lagi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan polemik logo halal yang baru tak sekadar persoalan label, melainkan juga kewenangan sertifikasi yang kini dikeluarkan oleh Kemenag. Dia meminta Kemenag melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait secara intens terkait polemik logo halal tersebut.

“Jadi gini, ini kan bukan cuma soal label tapi juga kewenangan yang berpindah dari MUI mensertifikasi halal jadi di Kementerian Agama. Nah, tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk mengkomunikasikan ini dengan intens dengan pihak terkait,” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Dasco juga meminta Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kemenag agar memonitor terkait logo halal baru tersebut secara intensif.

“Kami minta kepada Komisi VIII sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif,” imbuhnya.

Selain itu, Ketua Harian DPP Gerindra itu juga meminta Kemenag melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait logo halal yang baru. Hal itu, ujarnya, agar tak menimbulkan polemik-polemik yang tak perlu.

“Kemudian melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak timbul polemik-polemik yang tidak perlu,” lanjut dia.

Sebelumnya, BPJPH Kemenag telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Pro-kontra pun mengiringi desain label baru ini. Sebagaimana diketahui, penetapan logo halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Kamis (10/2), yang ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Baca Juga:  Sudah Pernah Dibina, MUI Siap Bina Kembali Penganut Aliran Hakekok

Aqil Irham menjelaskan bahwa Keputusan Kepala BPJPH berlaku efektif terhitung mulai 1 Maret 2022. Sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai, logo halal versi Kemenag itu tidak mencerminkan ke-Indonesia-an karena bentuknya menyerupai gunungan wayang.

“Logo ini tampaknya tidak bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan kearifan nasional, tapi malah ketarik ke dalam kearifan lokal, karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya Jawa,” kata Anwar.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

buya syafii maarif

Mengenang Buya Syafii Maarif : Tokoh Sederhana yang Teguh Memegang Prinsip Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan

Sejatinya, teramat sulit untuk menuliskan judul tentang sosok inspiratif Buya Syafii Maarif. Bukan karena kekurangan …

akhlak karimah

Khutbah Jumat – Menyelamatkan Generasi Muda Dari Virus Radikalisme

Khutbah I اْلحَمْدُ للهِ اْلحَمْدُ للهِ الّذي هَدَانَا سُبُلَ السّلاَمِ، وَأَفْهَمَنَا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيّ الكَريمِ، أَشْهَدُ …