Khutbah Jumat
Khutbah Jumat

Khatib Jumat Sukseskan PPKM Darurat, Washati: Praktik Agama Tak Bisa Terjebak Nafsu Egoisme

Jakarta – Para khatib Jumat harus jadi garda terdepan dalam mensukseskan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Seruan itu diucapkan Pembina Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia (Wasathi), Arif Fahrudin dalam Workshop Khatib Moderat di Masjid Al-Huda Cempaka Putih Jakarta Pusat, Rabu (21/7/2021). Seruan ini disampaikan untuk merespons perpanjangan PPKM Darurat secara nasional.

Arif mengajak umat beragama hendaknya lebih dewasa dan rasional dalam memahami dan mempraktikkan ritual agamanya terutama yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Mempraktikkan agama tidak bisa terjebak kepada nafsu egoisme emosional,” kata Arif dikutip dari laman republika.co.id, Jumat (23/7/2021).

Ia menyatakan, umat beragama hendaknya secara cerdas memahami pesan syariat bahwa memprioritaskan menghindari bahaya paparan Covid-19 lebih diutamakan daripada mengejar pahala ibadah yang dilaksanakan secara berkerumun dan massif.

Arif mengutip pesan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, bahwa kebijakan PPKM Darurat telah sesuai dengan prinsip syariat berupa menjaga keselamatan jiwa rakyat dan bangsa (hifdhun nafs).

Ia menyebutkan, dalam menafsirkan ayat, “Hai Orang-orang beriman, bersiap-siagalah kalian…”(QS An Nisa [4]: 71), Syekh Nawawy Al Bantany menyatakan wajib hukumnya bersiap-siaga menghadapi bahaya yang bersifat laten (al-madhar al-madhnunah ).

Menurutnya, virus Covid-19 ini sudah masuk level ancaman manifes (al-madhar al-mutayaqqanah) yang jelas-jelas telah menimbulkan korban jiwa yang sangat tinggi dan dampak ekonomi yang nyata dan bersifat pandemik.

Maka, dalam menafsirkan ayat tersebut, Syekh Nawawy Al Bantany berpendapat, ayat tersebut menunjukkan kewajiban umat Islam untuk menjaga diri dan orang lain dari wabah Covid 19 (al-ihtiraz ‘anil waba’) dan upaya penyembuhannya (al-‘ilaj bid dawa’).

Di sinilah, kata Arif, kebijakan PPKM Darurat, vaksinasi, dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 memiliki legitimasi syariat yang kuat karena berorientasi kepada upaya menjaga jiwa (hifdhun nafs). Menurut Syekh Nawawy Al Bantany, ketika regulasi pemerintah memperkuat kewajiban syariat, maka kebijakan pemerintah itu menjadi wajib muakkad.

Baca Juga:  UAS Geram Masjid Ditutup, Gus Sahal: Harusnya Dia Marah Juga ke Arab Saudi

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan hal Sunnah, maka kebijakan tersebut menjadi mengikat. Ketika kebijakan pemerintah mewajibkan perkara yang mubah namun mengandung kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah), maka kebijakan pemerintah bisa menjadi wajib dilaksanakan.

Dia menjelaskan, kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya tertuang dengan jelas di dalam Alquran QS An Nisa 59. 

Arif menjelaskan, para pemimpin negara termasuk golongan yang dipilh Allah SWT selain golongan para nabi yang diwariskan kepada para ulama. Maka, para pemimpin negara yang memanggul amanah dari Allah dalam mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, dan kemaslahatan rakyatnya wajib untuk ditaati.

Arif juga meyakinkan bahwa Alquran juga mengandung spirit optimisme dimana setiap kesulitan yang Allah SWT turunkan pasti disertai dengan kemudahan. (QS Al Insyirah 5-6). “Maka, seluruh komponen bangsa harus memiliki keseimbangan mental dan sikap antara waspada dan optimisme dalam upaya pemutusan mata rantai paparan Covid-19,” kata dia.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Twit Abdulla Alamudi

Komentari Pelecehan Agama oleh Holywings, Kolumnis Media Qatar: Itu Bentuk Provokasi

Jakarta –  Pelecegahan agama yang dilakukan klub malam Holywings tidak hanya menyulut gejolak umat Islam …

Pernikahan beda agama

Nikah Beda Agama Disahkan PN Surabaya Preseden Buruk dan Resahkan Umat Islam

Jakarta – Beberapa waktu lalu Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mensahkan pernikahan beda agama yang diajukan …