Lakukan Rapid Test COVID-19 di Pesantren, Gubernur Jabar Izin Ulama dan Kiai

Jakarta – Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu daerah berlabel zona merah dalam pandemi virus Corona atau COVID-19. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus melakukan langkah-langkah penyebaran virus mematikan itu. Salah satunya dengan menyasar zona pendidikan, khususnya pesantren.

“Di Jabar banyak pesantren. Mohon izin kepada ulama dan kiai, dalam minggu ini tes masif akan dilakukan juga di pesantren-pesantren. Semoga tidak ada kasus positif,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil dikutip dari laman iNews.id, Rabu (8/4/2020).

RK menjelaskan, dari tes masif yang sudah dilaksanakan hingga saat ini ditemukan pola baru, yakni ditemukannya kasus positif COVID-19 di zona pendidikan. Dengan demikian tes cepat perlu lebih masif dilakukan di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan berasrama, di antaranya pesantren.

Pihaknya akan mengupayakan tes masif sebanyak mungkin untuk dapat mengetahui peta sebaran kasus positif, pelacakan riwayat kontak, dan pengobatan guna memutus penyebaran SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit COVID-19.

Provinsi Jabar saat ini telah memiliki alat tes cepat sekitar 100.000 dan sudah didistribusikan sekitar 63.000 ke 27 kabupaten/kota. Sejauh ini dari hasil tes cepat yang sudah masuk sebanyak 21.600, kasus terinfeksi Covid-19 ditemukan 826.

Dari kasus positif tersebut, akan ditindaklanjuti dengan tes diagnostik yang lebih akurat hasilnya, yakni melalui pemeriksaan menggunakan teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR).

“Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pengumpulan usap (swab) dari saluran pernafasan atas, yakni bagian hidung dan tenggorokan,” jelas RK.

Kluster baru di zona pendidikan ini pada awalnya ditemukan kasus positif dari tes masif di Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian RI (Setukpa), Sukabumi. Ditemukan ada 300 siswa Setukpa yang positif Covid-19, yang kemudian perlu dipastikan dengan metode PCR.

Kasus positif juga ditemukan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (SECAPA AD), Kota Bandung, Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal (Pusdikajen) Kodiklat TNI AD, juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

“Di Jabar banyak Pusdik TNI/ Polri. Dari indikasi ini Bapak Wapres minta perlu ada semacam evaluasi di masa pendemi ini, bagi lembaga pendidikan TNI/ Polri, khususnya terkait siswa yang berkegiatan dan berkumpul,” tandas Ridwan Kamil.