Pondok Pesantren corona
Pondok Pesantren corona

Pemerintah Diminta Segera Susun Protokol Kesehatan Relevan Dengan Kekhasan Pesantren

Jakarta – Pondok pesantren di Indonesia tengah menunggu kepastian pemberlakukan tatanan new normal untuk membuka kembali aktivitas di pesantren. Namun sebelum memulai kegiatan, pondok pesantren yang memiliki kekhasan sendiri sebagai lembaga pendidikan berasrama, harus memiliki protokol kesehatan yang relevan dengan pondok pesantren.

Untuk itulah, pemerintah diminta segera menyusun protokol kesehatan yang relevan dengan kekhasan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan berbasis asrama, karena Indonesia masih pandemi Covid-19. Permintaan itu diungkapkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

“Mendorong Pemerintah menyegerakan penyusunan protokol dan pedoman kesehatan yang relevan dengan kekhasan pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama,” kata Susanto dikutip dari laman Okezone.

Susanto menilai, protokok kesehatan khas pesantren ini sangat penting mengingat kondisi pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam, baik kapasitas kelembagaan, ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana, lingkungan sosial pesantren, dan kemampuan orangtua santri.

“Pemerintah perlu memetakan kesiapan dan membantu pesantren serta satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama hingga benar-benar siap dan aman untuk semua anak atau santri. Hal ini sebagai bagian untuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan santri agar tumbuh kembang dengan optimal,” ujarnya.

KPAI beberapa hari lalu telah menggelar rapat koordinasi nasional dengan beberapa instansi terkait membahas soal kesiapan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dalam penerapan new normal. KPAI mendukung arahan Presiden bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka perlu kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang cermat. Hal ini tentunya juga berlaku untuk pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama.

Susanto mengatakan, tahun ajaran baru dapat dimulai, namun pembukaan pembelajaran tatap muka di pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama harus melalui kehati-hatian, pertimbangan matang dan kesiapan yang terstandart sesuai protokol kesehatan, data kesehatan, hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta persetujuan orangtua, mengingat kondisi kasus Covid-19 di Indonesia saat ini masih tinggi dan rentan beresiko bagi masyarakat termasuk lingkungan pesantren.

Baca Juga:  Alhamdulillah Kondisi Syekh Ali Jaber Membaik

Selain membuat pedoman protokol kesehatan yang relevan untuk pondok pesantren, pemerintah juga harus membiayai santri dan guru pesantren untuk rapid test serta uji swab.

“Untuk menjamin pondok–pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama aman dari potensi kerentanan dan dampak Covid-19, maka pemerintah perlu membiayai rapid test dan swab test kepada santri, guru, ustadz dan kiai,” tutur Susanto.

Hal itu, menurut Susanto, mengingat latar belakang santri sangat beragam dengan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi.

 “Jika pemerintah tidak menanggung pembiayaan tersebut, ada potensi kerentanan santri tidak melakukan rapid test dan swab test, mengingat biaya rapid test dan swab test yang tidak murah dikhawatirkan menjadi kendala bagi santri. Kondisi ini tentu perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dari bahaya penularan Covid-19,” ujarnya.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH saat RDP dengan Komisi III DPR RI Rabu September

Anggota MIT Tambah Jadi 12 Orang, Kepala BNPT: Ada 17 Desa di Poso Penceramahnya Dukung Ali Kalora

Jakarta – Jumlah anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang semua tinggal 6 orang, …

Komjen Boy Rafli Amar

BNPT Tanggapi Positif Peringatan Jepang Terkait Potensi Aksi Terorisme di Tempat Ibadah

Jakarta – Jepang mengeluarkan peringatan potensi ancaman terorisme di Indonesia dan lima negara ASEAN yaitu …