Mengangkat Khalifah melalui Mekanisme Demokrasi

Islam merupakan agama sempurna dan paripurna Tidak mengatur persoalan agama tetapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat Islam mengatur kehidupannya yang bersifat individual dan sosial dalam rangka meraih keselamatan dunia dan akhirat Demikian pula dalam urusan politik dan kenegaraan Islam memiliki konsepsi ideal yang dapat menjamin kemashlahatan umum Islam memang bukan agama dan gerakan politik tetapi politik merupakan salah satu wilayah sosial yang dapat mewujudkan cita cita Islam untuk kemashlatahan umum al maslahah ammah Apakah Islam memerintahkan umatnya untuk menegakkan negara Apakah umat Islam wajib memilih pemimpin Dalam kaidah fikih dikatakan Artinya Perintah terhadap sesuatu secara otomatis juga perintah terhadap instrumennyaArtinya perintah wajib untuk mewujudkan kemashatan dalam perkara manusia juga menjadi perintah terhadap instrument dalam mewujudkan kemashlatan tersebut Kemashlahatan manusia tidak akan terwujud tanpa adanya kepemimpinan Baca juga Islam Kaffah Yes Khilafah No Dalam kaidah lain disebut sesuatu yang wajib jika tidak terpenuhi tanpa adanya hal lain maka hal lain itu berubah hukumnya menjadi wajib Contoh paling mudah adalah hukum wudhu Hukum wudhu bukan termasuk wajib tetapi hukumnya menjadi wajib ketika ia menjadi syarat kesempurnaan shalat yang hukumnya wajib Karena itulah Ibnu Taimiyah mengatakan mengurus perkara manusia wilayah amri an nas termasuk kewajiban agama yang paling agung Kenapa Karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya kepemimpinan yang mengatur kemashlatan manusia Karena itu membangun negara dan memilih pemimpin menjadi wajib hukumnya dalam rangka pemenuhan kemashlahatan umum Mengangkat seorang pemimpin khalifah dalam suatu negara juga bagian dari kewajiban Mengangkat Khalifah Wajib Metode Memilih IjtihadiyahPertanyaannya berikutnya apakah metode pemilihan dan pengangkatan seorang khalifah atau pemimpin merupakan metode jelas dalam ajaran Islam Mari kita lihat sejarah paling original dari para sahabat Meneruskan kepemimpinan adalah kewajiban tetapi Nabi tidak secara eksplisit menunjukkan metode pemilihan pemimpin Setelah wafatnya perdebatan muncul antara kaum muhajirin dan anshar Kesepakatan tercipta setelah Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar dengan alasan keistimewaan orang pertama yang menerima Islam dan yang ditunjuk imam pengganti Nabi Beliau mendapatkan gelar khalifatul rasul Artinya terjadi musyawarah di antara para sahabat dalam memutuskan pemimpin Apakah metode ini berlanjut pada generasi berikutnya Karena pertimbangan situasi politik Abu Bakar menunjuk penggantinya Sahabat Umar Penunjukan itu ditawarkan kepada para sahabat dan serempak menerimanya Umarpun memilih gelar amirul mukninin daripada khalifatul rasul Pada penunjukan Umar komunitas Islam masih sangat terbatas sehingga penunjukkan dan persetujuan mudah dicapai dengan mudah Berbeda dengan pasca Umar Umar menunjuk tim formatur beberapa sahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan di antara mereka sebagai pengganti umar Masyarakat Madinah sepakat membai at Ali bin Abi Thalib kecuali pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan Wafatnya Ustman menjadi beban pemerintahan Ali yang harus mengusut tuntas hingga meletuslah perang saudara perang jamal dan siffin Terlepas dari sejarah pertentangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pemilihan pemimpin dalam mengatur urusan umat adalah wajib Persoalan metodenya menjadi sangat tergantung pada kondisi dan tantangan keumatan saat ini Kondisi umat Islam yang masih sedikit berbeda dengan pemilihan saat umat sudah tersebar Kondisi politik yang rentan dan kondusif berbeda pilihan metode pengankatan pemimpin Termasuk istilah pemimpin pun berubah ubah khalifatul rasul amirul mukminin khalifah sultan dan lain sebagainya Demokrasi Cara Islami Memilih Pemimpin Sebenarnya pernyataan bahwa Islam mengatur tata cara pemerintahan bentuk negara sistem pemerintahan kelembagaan politik dan institusi lainnya secara kongkret terdapat dalam sunnah dan Qur an itu patut dipertanyakan Sejak masa rasul dan perpindahan dari generasi sahabat ke sahabat lainnya sudah terdapat perbedaan Artinya Islam mempunyai semangat dan ajaran ideal tentang musyawarah keadilan kesetaraan dan toleransi perbedaan dalam mengelola pemerintahan tetapi sampai bentuk kongkret Islam diam Bahkan Nabi pun diam dalam tata cara pemilihan penggantinya Sekali lagi persoalan metode pemilihan dan perumusan pelembaan pemerintahan adalah ijtihadiyah Setiap khalifah dalam Islam mempunyai inovasi inovasi dalam memenuhi tuntuan kemashlahatan umat di tengan tantangan yang berbeda beda Memilih sistem politik dan pemilihan khalifah merupakan ijtihad yang terkait dengan kepentingan zaman dan kemashlahatan selama tidak bertentangan dengan nilai prinsip Islam Indonesia memilih sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam Ideologi bangsa juga dipilih secara musyawarah dengan ijtihad para ulama yang mempertimbangkan keragaman Menolak distegrasi mafsadat dalam kaidah fikih didahulukan dari pada memperoleh mashlahah berupa bentuk negara Islam Toh dengan tidak berbentuk negara Islam mafsadat perpecahan bangsa dapat ditanggulangi dan manfaat kebebasan dan penyelengaraan ajaran dan dakwah Islam tetap berjalan Pertanyaan berikutnya apakah sistem demokrasi sebagai pilihan bangsa ini dan juga beberapa negara Islam di Timur tengah sesuai dengan ajaran Islam dalam pengangkatan pemimpin Islam menolak cara cara kekerasan dalam mencapai kekuasaan syura merupakan mekanisme dan prinsip dalam pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam surat As Syura 38 dan Ali Imran 159 Sejarah mencatat praktik syura yang direpresentasikan dalam ahlul halli wa al aqdi per nah dilakukan pada zaman khulafaurrasyidin Persoalan berikutnya adalah apakah demokrasi perwakilan parlementer atau demokrasi langsung presidensial adalah wilayah ijtihadiyah berikutnya yang perlu dirumuskan dan bisa berubah Namun secara prinsip dan subtansial nilai demokrasi selaras dengan ajaran Islam Begitu pula pemilih yang diangkat melalui mekanisme demokrasi harus dipatuhi dan tidak boleh dikhianati