protokol kesehatan
protokol kesehatan

Mengikuti Petunjuk Protokol Kesehatan adalah Wajib Syar’i! Begini Penjelasan Fikihnya

Bencana Covid 19 yang menimpa Indonesia sejak tahun silam masih belum ada tanda-tanda berakhir. Ironisnya, di tengah angka kasus semakin tinggi, ada sebagian warga Indonesia justru tidak percaya dengan jahatnya Pandemi Covid 19. Malah musibah ini dijadikan ajang fitnah para pembenci Pemerintah dengan menyudutkan pihak kesehatan bahwa Covid 19 hanya sekedar rekayasa untuk memperoleh keuntangan materi semata.

Allah swt maha adil. Manakala mereka lengah dan enggan mengikuti petunjuk Protokol Kesehatan dan Pemerintah, Allah swt membukakan kepada mereka dengan melonjak tinggi angka kematian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan datangnya Covid varian baru, yang lebih ganas dari sebelumnya, baru mereka sadar bahwa ini adalah musibah bersama yang harus diselesaikan bersama dengan mengikuti tekhnik yang diberikan para ahlinya, dalam hal ini Protokol Kesehatan.

Pertanyaannya, apakah berdosa bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan mengikuti petunjuk Protokol Kesehatan dalam menangani wabah Covid 19 ?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dirumuskan Apakah petunjuk Protokol Kesehatan dalam penangan Covid 19 perintah yang dipertimbangkan secara hukum syar’i ?

Di dalam al Qur’an, Allah swt berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul_Nya, serta kepada orang-orang yang mengurusi kalian (QS. An Nisa’: 59)

Makna yang tercantum dalam ayat tersebut sudah jelas untuk mematuhi Allah swt, Rasulullah dan Ulil Amri. Sekalipun ulama berbeda-beda tentang makna Ulil Amri, namun tidak satu pun ulama Fiqh yang menolak Ulil Amri dipahami dengan Umara’ atau Pemerintah. Oleh sebab itu, ulama sepakat bahwa perintah yang disampaikan oleh imam dalam konteks Indonesia adalah Pemerintah maka menjadi kewajiban bagi rakyatnya.

Baca Juga:  Perbedaan Ulama tentang Waktu Isra’ Mi’raj

Kewajiban mematuhi Pemerintah harus dilaksanakan jika aturan yang diperintahkan berkarakter salah satu dari tiga hal, yaitu:

1.  Aturan yang memang diwajibkan oleh syariat Islam

2.  Aturan yang dianjurkan oleh Syariat Islam, tapi tidak sampai pada level wajib, hanya sebatas sunnah

3.  Aturan, di mana dalam pandangan Syariat Islam hanya sekedar mubah saja, tetapi memiliki nilai kemaslahatan (Lihat: Bughyatul Musytarsyidin: 91)

Oleh karena itu, jika aturan tersebut bertentangan dengan Syariat Islam, maka tidak wajib mengikutinya.

Bagaimana dengan mengikuti petunjuk Protokol kesehatan, seperti menggunakan masker atau menghindari keramaian ?

Sudah maklum bagi warga negara bahwa wabah Covid 19 sangat mudah menyebar dalam keramaian. Lebih-lebih tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Sebab itulah, petunjuk Protokol Kesehatan dengan mengharuskan menggunakan masker dan menghindari keramaian adalah untuk mematahkan rantai menyebarnya Covid 19. Sehingga pada akhirnya Covid 19 runtuh satu demi satu dengan sendirinya.

Apa yang dianjurkan oleh Protokol Kesehatan untuk mencegah menularnya Covid 19 yang membabi buta sangat sesuai dengan hadits Nabi saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Janganlah membuat bahaya kepada orang lain dan jangan juga membalas bahaya (HR. Ibn Majah dan lainnya)

Menggunakan masker, sarung tangan dan menghindari keramaian adalah salah satu langkah untuk mencegah terjadinya bahaya yang diakibatkan Covid 19. Oleh karena itu, anjuran Protokol Kesehatan sangat dibenarkan menurut Islam. Tidak ada alasan untuk menolak anjuran ini.

Artinya, petunjuk Protokol Kesehatan yang merupakan tangan lain dari Pemerintah dalam penangan Covid 19 hukumnya wajib secara syar’i. Di samping ini adalah aturan Pemerintah, juga memiliki dampak maslahah yang sangat besar bagi warga Indonesia, karena sudah menghilangkan bencana wabah Covid 19.

Baca Juga:  Cara Qur'an Memposisikan Perempuan

Dari paparan di atas, maka jelas orang yang menolak petunjuk yang ditetapkan dalam Protokol Kesehatan hukumnya haram, dan berdosa. Keharaman ini karena dua aspek: Pertama, telah mengabaikan aturan Pemerintah, Kedua, ikut andil menjadi dalang penyebaran Covid 19 yang bisa menimbulkan mudharat kepada diri dan orang lain.

Bagikan Artikel ini:

About Ernita Witaloka

Mahasantri Ma’had Aly Nurul Qarnain Sukowono Jember Takhassus Fiqh Siyasah

Check Also

kurban online

Ibadah Kurban Online, Bagaimana Hukumnya ?

Kurban online adalah ibadah kurban yang disajikan oleh era global saat ini sebagai konsekwensi dari …

PPKM agenda kafir

PPKM Agenda Kafir dan Bertentangan dengan Syariat Islam? Belajar Kaidah Fikih Dulu Biar Cerdas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada tanggal 02 Juli 2021 telah menandatangani Intruksi Menteri …