PBB: Militer Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Muslim Rohingya

Yangon Misi pencari fakta Persatuan Bangsa Bangsa PBB akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait Muslim Rohingya Dalam laporan yang dirilis Kamis 22 8 2019 PBB menyimpulkan militer Myanmar bermaksud melakukan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya ketika mereka mengusir ratusan ribu etnis itu pada tahun 2017 PBB juga mengatakan pemerintah Myanmar gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasar Konvensi Genosida untuk menyelidiki dan menghukum tindakan genosida Kami diminta menyelidiki pelanggaran hak asasi tanggung jawab dasarnya ada pada Tatmadaw ujar Radhika Coomaraswamy pakar PBB dalam misi tersebut dikutip dari laman voaindonesia com Baca Juga Muslim Rohingya Yakin Rencana Repatriasi Hanya Akal Bulus MyanmarTatmadaw adalah nama resmi angkatan bersenjata militer Myanmar Seperti diketahui lebih dari 700 000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar utara pada Agustus dan September 2017 Mereka lari setelah serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan akhirnya dibalas pihak militer Etnis Rohingya terus mencari perlindungan di kamp pengungsi di Bangladesh negara tetangga Myanmar bahkan ke India Misi pencari fakta itu berfokus pada kekerasan seksual dan berbasis gender yang dilaporkan secara luas oleh para penyintas yang tiba di Bangladesh Misi menyimpulkan Tatmadaw menunjukkan niat melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim itu dengan secara sengaja merusak kondisi kehidupan perempuan dan anak perempuan Rohingya yang diperhitungkan akan membawa kehancuran bagi Rohingya secara keseluruhan atau sebagian Baca Juga Mantan Sekjen PBB Prihatin Dengan Kondisi Pengungsi Muslim Rohingya di BangladeshIni juga termasuk pembunuhan sistematis dan perkosaan beramai ramai atas perempuan yang masih subur dan mutilasi atau perusakan organ seksual mereka Juga banyak serangan atas perempuan hamil dan bayi Menurut Coomaraswamy itu adalah taktik dasar yang dilancarkan oleh militer Myanmar untuk menghukum penduduk sipil etnis Rohingya Misi pencari fakta itu tidak diizinkan masuk ke Myanmar tapi laporannya disusun berdasarkan wawancara dengan sekitar 300 korban dan saksi saksi yang berada di luar Myanmar