Pemerintah Tidak Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur, Moeldoko: Itu Isu Menyesatkan

MATARAM – Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Haji Indonesia banyak menimbulkan polemik, bahkan banyak diantara masyarakat yang menghembuskan isu-isu hoax terkait dana calon jamaah haji. Hoax yang disebarkan diantaranya dana yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan negara lainya.

Isu dan hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Agama. Dana calon jamaah aman dan tidak diselewengkan seperti isu-isu yang disebarkan.

Terkait dengan berbagai isu yang berkembang, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon jamaah haji Indonesia telah dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan,” kata Moeldoko di Mataram, seperti dikutip dari laman republika.co.id Selasa (8/6).

Moeldoko menegaskan, saat ini setoran dana calon jamaah haji yang dikelola  pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (kepala pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji–Red.) bahwa uangnya aman,” ujarnya.

Moeldoko menganggap hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa memaksakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah suci karena faktor keselamatan jamaah yang menjadi pertimbangan utama. 

“Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia,” kata mantan panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan  calon jamaah  haji sangat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

“Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini-itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan,” katanya lagi kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur. “Justru, dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur),” kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk “Dana Haji Aman”.

Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate. Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku korporasi. “Tentu, masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate,” katanya menegaskan.

Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun Youtube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji. Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.

“Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data,” katanya.