Pertama Kali Israel Resmi Kecam Perlakuan China Terhadap Muslim Uighur, Ditekan AS?

Jakarta – Pemerintah China terus mendapat tekanan dari dunia internasional terkait penanganan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Banyak negara di dunia serta Badan HAM PBB serta lembaga-lembaga HAM dunia menuduh China melakukan penahanan massal bahkan genosida terhadap Muslim Uighur. Namun Pemerintah Beijing selalu membantah keras tuduhan itu.

Setelah sebelumnya negara-negara Eropa dan Amerika meminta China membuka akses langsung Badan HAM PBB dengan Muslim Uighur di Xinjiang, tekanan terbaru datang dari Israel. Negara yang selama ini menjadi ‘musuh’ dunia akibat agresinya ke Palestina, untuk pertama kali secara resmi mengecam tindakan China terhadap Muslim Uighur.

Sikap Israel disinyalir karena ada tekanan dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Israel menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang barat.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memutuskan untuk menyetujui permintaan dari Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung tindakan terhadap China, setelah perdebatan panjang di Kementerian Luar Negeri tentang kemungkinan dampak dari langkah tersebut.

Kecaman Zionis Israel terhadap China, yang merupakan salah satu mitra dagang terpentingnya, terkesan malu-malu karena tidak merilisnya untuk publik. Langkah Israelini dalam upaya nyata untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari kemarahan Beijing.

Pernyataan bersama itu didukung oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol dan AS setelah mencermati laporan tentang penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender dan pemisahan paksa anak dari orang tuanya.

Beijing telah berkali-kali membantah semua tuduhan penindasan terhadap komunitas Uighur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur,” bunyi pernyataan bersama dikutip dari Walla News via laman Sindonews, Rabu (23/6/2021).

“Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi [HAM PBB],” lanjut pernyataan tersebut. Sejak 2017, China dilaporkan telah melakukan pelanggaran besar-besaran dan sistematis terhadap komunitas muslim yang tinggal di Xinjiang.