muslimah suku utsul di provinsi hainan
Muslimah suku Utsul di Provinsi Hainan

Setelah Uighur di Xinjiang, Giliran Muslim di Hainan Jadi Target China Untuk TinggalkanAkidahnya

Hainan – Perlakuan keras dan melanggar hak asasi manusia pemerintah China, dalam hal ini Partai Komunis China (PKC), terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, masih menjadi perhatian dunia. Kecaman dan protes keras oleh PBB dan negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Indonesia, dan lain-lain, tak pernah menggoyahkan Pemerintah Beijing.

China bahkan bersikeras mengatakan tindakan itu bukan pelanggaran kemanusiaan, tapi sebagai upaya untuk memerangi ekstremisme dan terorisme.

Belum selesai masalah Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, pemerintah China kembali akan menggelar kampanye serupa di Provinsi Hainan. Di Hainan, terdapat kurang lebih 10.000 suku Utsul, etnis Muslim minoritas. Kampanye nasional yang dilakukan oleh PKC untuk mencapai “Sinisisasi Islam” atau membuat Islam ala China.

Diketahui, Provinsi Hainan adalah wilayah paling selatan China, pulau tropis dengan pantai pasir putih, pohon palem, dan populasi kecil Muslim yang teraniaya.

Kampanye itu dikutuk oleh masyarat internasional karena perlakuan terhadap etnis Muslim Uighur, yang oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai genosida.

Namun, sekarang Utsul, yang merupakan Muslim Sunni, juga berada di bawah kontrol ketat kampanye tersebut. Seperti upaya Beijing untuk membatasi umat Kristen dan Buddha, kampanye terhadap Utsul Muslim dirancang untuk membatasi agama sehingga PKC dapat tetap menjadi ideologi yang dominan.

Gu Yi, seorang komentator politik yang beragama Islam, mengatakan kepada VOA bahwa kampanye Sinisisasi Islam PKC dimaksudkan untuk menghilangkan budaya Islam.

Tujuan dari kampanye Sinisisasi Islam adalah untuk memutuskan hubungan antara Muslim dengan Islam. Dengan demikian, menurut Gu, kelompok etnis Muslim di seluruh China kehilangan rasa persatuan yang mungkin diberikan oleh agama mereka.

Setelah Beijing meningkatkan kampanye nasional pada 2018, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan-peraturan termasuk menutup sekolah Islam, mengamanatkan pengibaran bendera nasional di masjid, memindahkan bangunan Islam, dan mengganti tanda halal.

Baca Juga:  Ditekan Dunia Internasional, China Tetap Ngotot Lanjutkan Kamp “Pelatihan” Muslim Uighur

Mereka juga melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk belajar di masjid dan meminta umat Islam untuk mendaftarkan alamat dan identitas mereka pada pemerintah. Pihak berwenang melarang penggunaan pengeras suara, yang digunakan untuk adzan, dan transmisi radio mikro, yang digunakan untuk mendengarkan program-program yang tidak disetujui PKC.

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About redaksi

Avatar