Tag Archives: dpr ri

Jakarta – Organisasi Front Pembela Islam (FPI) telah resmi dilarang di Indonesia. Alhasil banyak eks anggota FPI yang kini berstatus tak punya organisasi. Di tengah kondisi itu, dikabarkan 30 orang eks anggota FPI bergabung ke Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Selatan (Sumsel). Kabar itu disambut positif kalangan DPR RI. Salah satunya adalah anggota Komisi VIII DPR RI yang membawahi urusan …

Jakarta – Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah dinilai tepat karena Ormas FPI dinilai oleh kebanyakan masyarakat sering meresahkan dan berbuat semaunya sendiri seolah-olah paling benar dalam segala hal. Dukungan dari masyarakat mengalir kepada pemerintah setelah secara resmi membubarkan FPI, selain dari masyarakat sejumlah anggota legislatif juga turut mendukung keputusan pemerintah dan disebut keputusan tersebut telah lama ditunggu-tunggu masyarakat yang …

Jakarta – Banyak cara dilakukan oleh kelompok jaringan teroris untuk mendapatkan dana demi eksistensinya, termasuk dengan cara mengelabui masyarakat atas nama sedekah maupun infaq, beberapa hari yang lalu, Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan bahwa salah satu cara kelompok teroris mendanai aksinya yaitu dengan menyebarkan kotak amal di Supermarket dan minimarkaet yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia. Salah satu kelompok jaringan teror yang menggunakan cara …

Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mempersiapkan berbagai opsi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, meskipun hingga hari ini belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2012. Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 telah dipersiapkan dengan tetap melihat perkembangan kedepan. “Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mendapat tanda penyelenggaraan haji …

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah secara resmi di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 05 Oktober 2020. Berbagai reaksi bermunculan atas pengesahan tersebut, karena memang sejak awal diajukan oleh pemerintah tela menuai banyak penolakan. Salah satu Ormas yang juga bersuara lantang menolak Undang-undang Cipta Kerja adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui ketua umumnya …

Jakarta – UU Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). UU yang dari awal pembahasannya menuai banyak penolakan hingga kemudian di sahkan oleh DPR. Pengesahan yang kemudian berbuntut demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Ditengah pandemi Covid-19 yang sebarannya masih cukup tinggi, demonstrasi dijalan sangat beresiko, karena kerentanan tertular virus Corona semakin tinggi. Dikutip dari laman tempo.co …

Jakarta – Komisi VIII DPR menyetujui usul Kementerian Agama (Kemenag) untuk merealokasi anggaran penyelenggaraan haji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan untuk penanganan Covid-19 di asrama haji, pesantren, termasuk membantu sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Persetujuan tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama (Menag) di Gedung …

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pasalnya, hingga saat ini, dari 16 RUU yang resmi dicabut dari Prolegnas 2020, tidak ada RUU HIP.  “PBNU dari awal menyikapi setelah dikaji beberapa kali bahwa sebaiknya RUU HIP ini dicabut. Dimulai, diulang dari awal, …

Jakarta – Sebelum Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan pembatasan haji hanya untuk jemaah lokal, Pemerintah Indonesia telah lebih dulu memutuskan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Alasannya demi untuk keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Arab Saudi membatasi jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 2020 hanya untuk orang-orang yang berada di negaranya, …

Jakarta –  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong sejumlah pihak, baik pemerintah ataupun DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Daripada membahas RUU HIP, lebih baik semua pihak fokus kerjasama melawan virus Corona atau Covid-19. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan menolak pembahasan RUU HIP karena tidak urgen dan bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya. “RUU HIP tidak urgen …

Jakarta – Pondok Pesantren merupakan tempat dimana ratusan bahkan ribuan santri belajar dan tinggal dalam asrama yang sama. Kondisi itu tentu sangat rentan dengan penyebaran virus Corona atau COVID-19, apalagi saat penerapan tatanan new normal atau tatanan hidup baru yang berdamai dengan Corona. Karena itu, pesantren wajib mendapat perhatian khusus saat new normal benar-benar diterapkan. “Kami berharap pemerintah segera membentuk …

Jakarta – Di tengah wabah virus Corona atau COVID-19, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) terisolasi di luar negeri. Salah satunya adalah para anggota jemaah tabligh di India dan Malaysia. Pasalnya, dari kegiatan jemaah tabligh, puluhan orang telah positif terpapar COVID-19. Kondisi itu membuat anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau dan mendata para …

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) sudah menyiapkan formula untuk mengatasi pelarangan pendirian rumah ibadah. Hal itu dikatakan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). “Kami sudah coba pola baru, mudah-mudahan bisa lebih baik. Kebetulan kami kalau ditanya pasti kami mengatakan masalah rumah ibadah kecil sekali. Tapi sebetulnya kalau kita inventarisasi …

Jakarta – Kasus perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang terus bergulir panas. Dunia internasional telah terang-terangan menentang dan meminta China menutup kamp-kamp detensi atau yang diklaim sebagai kamp pelatihan terhadap Muslim Uighur. Ironisnya, Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, belum menyatakan sikap terkait masalah ini. Menanggapi masalah ini, Komisi I DPR RI sepakat dengan …