Sekolah Khilafatul Muslimin di Bekasi
Sekolah Khilafatul Muslimin di Bekasi

Tak Ajarkan Pancasila dan UUD 1945, Sekolah Khilafatul Muslimin Fokus Pengkaderan Khilafah

Jakarta –Khilafatul Muslimin mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Namun, sekolah-sekolah itu tidak diajarkan pelajaran Pancasila hingga UUD 1954, tetapi lebih ke pengkaderan khilafah.

“Yang menjadi keprihatinan kita bersama khususnya dalam pengkaderan ini, siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini, berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 45,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).

Di samping itu, para siswa juga hanya diperbolehkan hormat kepada bendera Khilafatul Muslimin. Mereka tidak wajib menghormati pemerintah RI.

“Tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat ke bendera selain bendera Khilafatul Muslimin. Artinya seperti kami sampaikan tadi tidak wajib tunduk pada pemerintah,” ujarnya.

Jenjang pendidikan di sekolah Khilafatul Muslimin pada tahap sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditempuh secara singkat. Mulai dari SD tiga tahun hingga SMA hanya dua tahun.

“Mereka memiliki sekolah dari SD (belajar) tiga tahun, SMP dua tahun, SMA dua tahun dan dua universitas. Satu di Bekasi dan satu ada di NTB,” ucap Hengki.

Kemudian, peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas pada sekolah Khilafatul Muslimin akan memiliki gelar sarjana. Gelar pendidikan berkaitan dengan ajaran khilafah.

“Setelah menjalani pendidikan dua tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, sarjana kekhalifaan Islam,” lanjut Hengki.

Khilafatul Muslimin juga mempunyai 25 pesantren. Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama, polisi memastikan pesantren tersebut melanggar aturan.

“Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama bahwa apa yang disebut mereka pesantern itu bukan pesantren. Karena tidak penuhi persyaratan sebagai pesantren. Mereka miliki 25 pondok pesantren,” kata Hengki.

Hengki mengungkapkan sekolah Khilafatul Muslimin bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga pendidikan itu tidak mewajibkan para peserta didik untuk tunduk kepada aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

“Dari lembaga pendidikan ini kurikulumnya diatur oleh muhabi, pimpinan ponpes dan menteri pendidikan. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 1945,” ucap Hengki.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

lagi pembakaran al quran kembali terjadi di denmark

Kutuk Dan Protes Keras Atas Pembakaran Al-Quran, Turki Panggil Duta Besar Denmark

Ankara – Kecaman dan reaksi keras terus bermunculan dari berbagai penjuru dunia terhadap aksi provokasi …

sejarah maulid nabi

Yazir Hasan Ustad Wahabi Sebut Maulid berasal dari Yahudi, Mari Pelajari Selengkapnya

Kasus Ustaz Wahabi bernama Yazir Hasan Al-Idis yang membid’ahkan dan menyesatkan perasayaan Maulid Nabi tengah …

escortescort