Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tak bergeming terkait perlakukan Muslim Uighur oleh Pemerintah China. Muhammadiyah menyatakan tidak akan mungkin “dibeli” agar melunak , sementara PBNU tidak akan didikte dengan diplomasi China.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan Muhammadiyah tidak akan mungkin bisa “dibeli” terkait apa yang terjadi pada muslim Uighur. Hal ini dia sampaikan menyusul beredarnya pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) soal ormas Islam dalam hal ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang diam terhadap kondisi muslim Uighur di China.
“Tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa “dibeli”. Muhammadiyah senantiasa independen dalam tiap pernyataan dan kegiatan-kegiatannya. Bahkan kalau ada yang katakan Muhammadiyah dibiayai ke sana dan kehilangan hati nurani, itu sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Muhammadiyah,” ujar Mu’ti saat membuka agenda diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (13/12/2019), dikutip dari laman Republika.co.id.
Dalam laporan WSJ itu disebutkan China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap sejumlah ormas-ormas Islam Indonesia setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu. Saat itu, isu Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM Internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Pemerintah Beijing bahkan disebut membiayai puluhan tokoh seperti tokoh NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. Hal itu, menurut WSJ, terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.
Mu’ti menilai, Wall Street Journal telah mengedarkan berita yang ecek-ecek, murahan, tidak punya dasar, dan tendensius. Dia juga menyebut berita tersebut ditunggangi kepentingan Amerika Serikat (AS).
“Waktu duta besar Amerika Serikat (AS) ke PP Muhamamdiyah, duta besar meminta Muhammadiyah membuat pernyataan soal Uighur, tapi kita katakan bahwa Muhammadiyah punya penilaian sendiri dan kalau menyampaikan sesuatu itu harus didukung oleh data,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Mu’ti, sikap politik AS dalam beberapa hal sebetulnya merepresentasikan persaingan politik antara Washington dan Beijing.
“Isu Uighur itu dijadikan sebagai salah satu bagian dari senjata politik Amerika,” ujarnya.
Mu’ti juga mengatakan, sikap Muhammadiyah terhadap pelanggaran HAM itu jelas. Siapapun, di manapun, dan kapan pun, yang melanggar HAM, maka Muhammadiyah akan memberi kritik terhadap hal itu. Dengan demikian, Muhammadiyah sama sekali tidak mendapat bantuan, tidak dibeli, dan tidak pula dibayar hanya karena kepentingan politik tertentu.
“Apalagi dari negara asing. Kami tegaskan Muhammadiyah akan jernih menyampaikan pandangan-pandangannya sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar, dan tidak ingin mencampuri urusan politik negara lain. Karena itu, terkait berita Wall Street Journal, itu salah, keliru, sesat dan menyesatkan,” katanya.
Muhammadiyah, lanjut Mu’ti, senantiasa istiqamah menyuarakan kebenaran kepada siapapun. Muhammadiyah berprinsip pada sikap dan posisinya yang independen.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian PBNU, Robikin Emhas menegaskan bahwa NU) tidak bisa didekte oleh siapapun dalam bersikap. Sikap ini termasuk soal isu hak asasi manusia etnis Uighur.
“Soal adanya dana yang mengalir ke NU, saya sampaikan bahwa tidak ada dana itu. Dan NU tidak bisa didekte dan dikendalikan oleh siapapun, termasuk China,” ujar Robikin.
Robikin mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima NU, kamp-kamp di Uighur itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Uighur. Menurut dia, kamp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka Uighur dari ekstrimisme dan radikalisme yang tercipta di Xinjiang.
