Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia menolak tudingan memperlambat proses sertifikasi halal. Tudingan itu muncul seiring masih langkanya sertifikasi auditor halal oleh MUI yang nantinya menyelia produk.
“Tudingan itu tidak benar. MUI telah mensertifikasi 142 auditor halal. Dan tidak benar juga jika dikatakan MUI tidak siap, bahkan menghambat proses sertifikasi auditor halal yang menjadi prasyarat dalam pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” kata Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI KH Sholahuddin Al Aiyub di Jakarta, Jumat (17/7/2020) dikutip dari laman ihram.co.id.
Menurutnya, proses sertifikasi halal melibatkan tiga unsur, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPHJPH), MUI dan LPH.BPJPH menjadi badan negara yang mengurusi administrasi sertifikasi halal, MUIsebagai pihak yang melakukan sidang fatwa produk serta menyertifikasi auditor, sementara LPH adalah penyelia produk.
Sholah menjelaskan, LPH dapat berdiri jika minimal memiliki dua auditor halal yang sudah disertifikasi oleh MUI. LSP MUI yang dibentuk sejak 30 Desember 2019 telah bekerja menyertifikasi auditor halal. Para penyelia itu berasal dari LPH LPPOM MUI maupun calon LPH lainnya dari beberapa perusahaan.
Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa ini mengatakan sedikitnya jumlah auditor halal yang sudah disertifikasi LSP itu terjadi karena sepi peminat. LSP MUI sendiri tidak boleh memaksa seseorang untuk mendaftar sebagai penyelia.
“Tugas LSP MUI hanya memproses pendaftaran yang masuk untuk dilakukan verifikasi, prapenjajakan, penjajakan, rapat komite teknis sampai keluar sertifikat kompetensi jika sudah dinyatakan kompeten,” katanya.
Sholah mengungkapkan LSP MUI menggunakan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal Nomor 266 Tahun 2019 dalam proses sertifikasi penyelia.
