Uighur, China dan Solidaritas Muslim

Dunia kembali digemparkan dengan perlakuan pemerintah China terhadap penduduk minoritas, etnis Uighur.  Dunia terutama PBB melalui Amerika yang sedang bertarung perdagangan dengan China menjadi kelompok yang selalu mengecam kebijakan China tersebut.

Namun, Pemerintah China juga memberikan alasan dan berdalih bahwa kamp yang dijadikan kecaman itu adalah tempat pelatihan dan vokasi untuk mengatasi radikalisme dan terorisme di wilayah rentan tersebut. Arab Saudi dan beberapa negara musim berada pada posisi yang justru mendukung kebijakan domestic tersebut.

Kontroversi tiada akhir itu kembali bergejolak setelah Gelandang Arsenal, Mezut Ozil, yang berkicau tentang kondisi muslim Uighur. “Mereka membakar Alquran, menutup masjid, menutup madrasah, dan membunuh para tokoh mereka [Uighur]. Para pria dipaksa tinggal dalam kamp dan keluarga mereka dipaksa tinggal dengan orang-orang China. Para wanitanya dipaksa menikah dengan orang-orang China,” demikian kicauan Ozil di Twitter.

Media Barat sebelumya membuat keruh kondisi dalam negeri Indonesia melalui laporan Wall Street Journal (WSJ). Dalam laporannya, Media ini memberitakan beberapa ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dan MUI mendapatkan dana dari pemerintah China agar tidak mengkritisi kebijakan Negeri Tirai Bambu terhadap Muslim Uighur. MUI telah menegaskan tuduhan itu sangat menyakitkan dan sama saja dengan pembunuhan karakter.

Bagaimana Bersikap

Pertanyaannya, kenapa isu ini terus menggelinding dan seolah sistematis masuk dalam ranah dalam negeri yang menghebohkan. Sebelum kita ramai-ramai mengecam dan melakukan pembelaan terhadap kondisi di Uighur, untuk menambah wawasan, setidaknya ada empat hal yang perlu diketahui agar tidak terjebak dalam menyikapi masalah muslim Uighur yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Isu Uighur bukan satu-satunya isu umat Islam di belahan dunia ini. Di sana banyak isu yang sama dengan isu Uighur yang dihadapi setiap pemerintahan di beberapa negara di dunia ini. Kemerdekaan Pakistan dari India menyisahkan masalah muslim Kashmir yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Nasib Sahara Barat yang diperselisihkan oleh Marokko dengan Aljazair juga belum selesai, Perjuangan suku Kurdi antara Irak dengan Turki juga masih ramai dibicarakan sampai saat ini.

Demikian pula bangsa Sawahili menjadi momok bagi Republik sentral Afrika, Chad dan Sudan serta Republik Kongo karena sawahili tidak memiliki negara dan eksis di setiap wilayah perbatasan negara-negara itu. Muslim Rohingya yang juga tidak jelas yang menjadi faktor perseteruan antara Bangladesh dengan Myanmar. Rakyat Palestina yang juga sampai saat ini belum merdeka dan masih diklaim Israel sebagai bagian dari wilayahnya. Belum lagi masalah Thailand Selatan, Filipina Selatan dan Somalia. Isu-isu ini merupakan sisa-sisa persoalan yang tidak selesai sejak perang dunia kedua.

Isu-isu di atas bukan saja menjadi isu kawasan masing-masing, akan tetapi menjadi isu internasional dan menjadi agenda pembahasan organisasi dunia seperti PBB, OKI, KNB dan lain-lain yang terus berusaha menyelesaikan masalah-masalah itu dengan didasarkan pada konvensi-konvensi dunia tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu, kenapa Amerika sangat getol dengan isu Uighur ini? Jika alasan China adalah kontra radikalisme dan terorisme, kenapa Amerika yang juga getol memerangi terorisme justru berada di pihak yang selalu mengecam kebijakan China?

Kedua, Kemunculan ISIS di Suriah dan Irak bukan saja menyebabkan musibah bagi umat Islam di kawasan itu, akan tetapi juga telah mengakibatkan musibah di negeri-negeri muslim khususnya komunitas-komunitas muslim minoritas yang sampai saat ini belum berhasil membentuk identitas sendiri seperti Uighur, Kashmir, Somalia, Palestina, Filipina Selatan dan lain-lain. Kemunculan ISIS bagi mereka disambut baik khususnya mereka yang cenderung menggunakan cara-cara radikal untuk meraih kemerdekaan.

Muncul asumsi bahwa hanya dengan cara itulah mereka akan bisa mencapai harapannya mengingat negara-negara Islam yang selama ini menjadi tumpuan mereka ternyata sulit memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan. Al Qaeda misalnya memanfaatkan momentum ini untuk merekrut kelompok-kelompok esktrim di Kashmir untuk bergabung dengan Mujahidin di Afghanistan. Begitupula ketika ISIS muncul di Irak menjadikan warga-warga minoritas muslim seperti Uighur, Filipina Selatan dan negara-negara lainnya seperti Afrika sebagai sasaran empuk perekrutan karena mereka putus asa berjuang di negerinya.

Ketiga, Keruntuhan Al Qaeda di Afghanistan dan ISIS di Irak dan Suriah mengundang kekhawatiran semua negara akan kepulangan eks-eks kombatan ke negara mereka masing-masing sehingga setiap negara mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari gelombang masuknya eks kombatan ISIS dari wilayah konflik. Bukan saja China, tetapi semua negara mengambil langkah-langkah preventif terhadap penyusupan eks kombatan ini ke negara mereka masing-masing.

Keempat, Idelogi transnasional yang kini merambah dunia akibat globalisasi dan era komunikasi digital yang canggih juga merupakan salah satu fenomena yang kini menjadi tantangan baru bagi setiap negara termasuk di China. Rohan Gunaratna pengamat teroris dari Singapore dalam sebuah diskusi di Singapore mengatakan bahwa sel-sel teroris di Asia Tenggara pasca ISIS akan semakin kuat setelah mereka membangun kamp di Filipina Selatan. Mereka adalah alumni-alumni ISIS yang pulang dari wilayah konflik.

Pernyataan Rohan ini nampaknya cukup faktual yang ditandai dengan maraknya isu ISIS di Marawi. Kemudian dalam ulasan lain terkait masalah Uighur, Gunaratna mengatakan bahwa isu-isu intoleransi dan ekstrimisme di Uighur juga semakin meningkat dalam beberapa dekade yang ditandai dengan masuknya tiga jenis ideologi baru ke dalam masyarakat Uighur yaitu, pemikiran  Ikhanul muslimin dari Timur Tengah, pemikiran Salafi dan pemikiran salafi jihadi. Ketiga pemikiran ini menyusup masuk di tengah-tengah masyarakat Uighur sejak tahun 1990an sehingga tidak mengherankan jika benturan-benturan pemikiran dan budaya antara satu dengan yang lain terjadi di Uighur.

Lalu, bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi berbagai masalah umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk msalah Uighur. Dengan dalih apapun pemaksaan dan diskriminasi terhadap umat beragama harus dikecam. PBB harus memberikan sangsi tegas apabila terbukti pemerintah China melakukan kekejaman tersebut. Namun, PBB tidak serta merta menjadikan isu ini sebagai tameng persaingan dagang dengan China. Perlu data obyektif yang tidak sampai membuat kontroversi yang justru menyulut negara mayoritas muslim. 

Indonesia harus berperan aktif melalui kebijakan diplomasi untuk membela umat Islam di China. Sejak awal Pemerintah Indonesia sebagaimana Malaysia dan Bangladesh mengambil sikap hati-hati dengan mendudukkan masalah ini sebagai bagian problem domestic China. Tentu berbeda dengan negara-negara muslim lain semisal Arab Saudi dan negara Teluk lainnya yang jelas mendukung kebijkan China.

Sebagai masyarakat dan umat Islam solidaritas harus digalang dengan santun dan produktif. Sebagaimana himbauan dari PP Muhammadiyah dan NU untuk menggalang bantuan kemanusiaan. Jangan pernah isu-isu di luar negeri justru menjadi bahan di dalam negeri untuk saling menyerang satu sama lain. Solidaritas justru memperkuat persaudaraan.

Wallahu ‘alam