Umat Islam Jangan Terhasut Kasus India, Tapi Pemerintah Harus Tegas Sesuai Hukum Internasional

Jakarta – Kasus kerusuhan sektarian di wilayah timur ibukota India, New Delhi, pekan lalu, tidak bisa didiamkan begitu saja. Apalagi akibat kerusuhan itu, puluhan korban meninggal dunia yang sebagian besar umat Muslim. Tidak hanya nyawa, banyak bangunan dan kendaraan hancur akibat dirusak massa.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengungkapkan, peristiwa di India itu sangat menyayat hati, terutama bagi umat Muslim. Karena itu, ia meminta Pemerintah Indonesia merespons kekerasan dan kekejaman yang menimpa Muslim India.

Apalagi tindak kekerasan dan kekejaman terhadap umat Islam di India mengakibatkan puluhan nyawa orang-orang tidak bersalah hilang dan masjid hancur atau rusak berat.

“Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi respons sesuai amanat Konstitusi (yaitu) ikut melaksanakan ketertiban dunia, menyuarakan jerit hati umat Islam Indonesia atas kekejaman yang menimpa saudara Muslim di India,” kata Din Syamsuddin dikutip dari laman republika.co.id, Kamis (5/3/2020).

Selain itu, Din juga meminta Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah tegas sesuai hukum internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kendati demikian, Din juga mengimbau umat Islam dan umat Hindu di Indonesia untuk dapat menahan diri dan tidak terhasut oleh peristiwa di India. Umat beragama di Indonesia diminta tetap mengembangkan sikap toleransi untuk kerukunan bangsa.

Din mengutuk keras tindakan biadab di India yang merefleksikan ekstremitas dan intoleransi nyata serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ia pun mendesak pemerintah India untuk mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan dan melindungi umat Islam India dari kekejaman.

“Pemerintah dan parlemen India harus membatalkan undang-undang diskriminatif terhadap umat Islam di India,” tegas Din.

Sebelumnya, umat Islam menjadi korban kekerasan orang-orang radikal dan intoleransi di India setelah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengeluarkan Undang-undang (UU) Kewarganegaraan (CAA). Umat Islam yang protes terhadap UU diskriminasi itu menjadi sasaran kekerasan dan kekejaman pendukung UU CAA yang akhirnya memicu kerusuhan tersebut.