Dituduh Lakukan Radikalisasi, 89 Masjid Diperiksa, Sepertigannya Ditutup Pemerintah Prancis

Paris – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Anti-Ekstremisme,  Prancis telah menutup sepertiga dari 89 masjid yang diperiksa sejak November 2020. Terakhir beberapa hari lalu 6 masjid kembali ditutup.

Menteri Dalam negeri Prancis, Gerald Darmanin mengatakan sebelum “undang-undang anti-separatisme atau ekstremisme” diberlakukan, 650 tempat ditutup di negara itu karena diduga menampung ekstremis, dan 24 ribu tempat diperiksa oleh polisi Prancis. Hal itu dikatakan Darmanin kepada surat kabar Le Figaro yang Dilansir Anadolu Agency, Jumat (1/9/2021).

Menurut Darmanin, dari pemeriksaan yang dilakukan di 89 masjid sejak November 2020 atas tuduhan radikalisasi, sepertiga di antaranya telah ditutup. Ia menambahkan bahwa mereka mengambil tindakan untuk menutup enam masjid lagi di Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d’Or, Rhone, dan wilayah Gard.

Darmanin menambahkan pemerintah juga menentang pembangunan sebuah masjid bernama “Eyup Sultan” di Strasbourg, yang berafiliasi dengan Islamic Community National View (IGMG), meskipun ada persetujuan dari otoritas setempat.

Ia mengungkapkan, akan ada total 10 asosiasi tambahan yang ditutup, dengan empat di antaranya ditutup pada Oktober. Selain itu, rekening bank dari 205 asosiasi disita dan dua imam diusir.

“Kami menyebarkan teror di antara mereka yang ingin melakukan teror kepada kami,” katanya.

Ia menuturkan bahwa pejabat agama dari luar negeri tidak akan dapat datang ke negara itu mulai tahun 2023. Ia bahkan telah menginstruksikan para gubernur untuk tidak memperbarui izin tinggal orang-orang itu.

Darmain mengungkap mereka tidak memperbarui kartu tempat tinggal orang yang dihukum karena perdagangan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga di negara itu.

Prancis telah membatasi jumlah visa yang dikeluarkan untuk warga Aljazair, Tunisia, dan Maroko untuk memungkinkan negara-negara ini menerima kembali warganya yang dideportasi oleh Prancis, katanya.