Masjid Milli Gorus di kota Strasbourg Prancis
Masjid Milli Gorus di kota Strasbourg Prancis

Pemerintah Kota Strasbourg Gunakan Dana Publik Bangun Masjid, Kemendagri Prancis Sewot

Paris – Pemerintah kota Strasbourg Prancis setuju penggunaan dana publik untuk pembangunan masjid di kota tersebut. Namun langkah itu ternyata tidak disukai pemerintah Prancis. Buktinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prancis sewot dan menolak rencana itu.

Dilansir AFP, Kamis (25/3/2021), Wali Kota Strasbourg Jeanne Barseghian dari Partai Hijau mengabulkan hibah sebesar 2,5 juta Euro untuk Milli Gorus Islamic Confederation (CMIG), sebuah gerakan pan-Eropa untuk diaspora Turki pada Senin (22/3/2021) waktu setempat.

Kemendagri Prancis yang selama ini dikenal ‘nyinyir’ sejak kasus pelecehan agama Islam dan serangkaian teror yang dituding dilakukan kelompok islam ekstremis, langsung menolak. Kemendagri Prancis menyatakan bahwa otoritas Strasbourg menggunakan dana negara untuk mendanai ‘campur tangan asing’ di wilayah Prancis.

Diketahui bahwa rencana pembangunan masjid di Strasbourg itu didukung oleh kelompok Muslim Turki terkemuka.

“Kami yakin bahwa asosiasi ini tidak lagi bisa menjadi perwakilan Islam di Prancis,” tegas Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, merujuk pada keberadaan CMIG.

“Kami meyakini bahwa otoritas kota ini tidak seharusnya mendanai campur tangan asing di tanah kita,” imbuh Darmanin kepada televisi BFM.

Dalam pernyataannya, Darmanin menyebut dirinya telah meminta perwakilan pemerintah daerah untuk mengajukan keluhan ke pengadilan untuk menghentikan hibah tersebut.

Wali Kota Strasbourg, Barseghian menyebut bahwa proyek pembangunan masjid itu telah direncanakan sejak tahun 2017, sebelum dirinya terpilih, dan bahwa pendanaan diberikan jika Milli Gorus mampu memberikan rencana keuangan solid dan menyampaikan ‘penegasan kembali nilai-nilai Republik (Prancis)’.

Salah satu pejabat CMIG, Eyup Sahin, menjelaskan bahwa kelompoknya menolak menandatangani piagam anti-ekstremisme karena tidak diizinkan terlibat sepenuhnya dalam penyusunannya.

“Itu disusun oleh dua atau tiga orang. Jika kami menandatangani sebuah piagam, itu adalah piagam yang kami susun bersama,” ucap Sahin.

Baca Juga:  Setelah Guru Dipenggal, Giliran Gereja di Nice Diserang, 3 Orang Tewas

Darmanin dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Dewan Muslim Prancis (CFCM), kelompok payung organisasi Muslim, dalam beberapa hari ke depan dalam upaya mencapai kesepakatan.

CMIG merupakan salah satu dari tiga konfederasi Muslim di Prancis yang menolak untuk menandatangani piagam antiekstremisme yang diperjuangkan Presiden Emmanuel Macron. Diketahui bahwa Macron ingin menindak tegas ekstremisme Islam di Prancis, yang diyakini mendalangi serentetan serangan teror di negara itu sejak tahun 2015.

Macron ingin kelompok-kelompok tersebut berkomitmen secara tertulis menolak ‘Islam politis’ dan menghormati aturan hukum di Prancis, saat dia berupaya memerangi kaum radikal yang dipandangnya sebagai ancaman terhadap sistem sekuler yang berlaku di Prancis sejak lama.

Pemerintah Prancis juga telah menyusun rancangan undang-undang yang akan memaksa kelompok-kelompok Muslim untuk mendeklarasikan pendanaan asing yang besar dan akan memberikan wewenang lebih besar kepada negara untuk menghentikan pidato yang dinilai menyebarkan kebencian atau kekerasan.

Dalam wawancara terpisah Macron memperingatkan Turki agar tidak mencampuri pemilihan presiden (pilpres) Prancis tahun depan. Hubungan antara Prancis dan Turki diwarnai perselisihan terkait berbagai konflik, mulai dari Libya, Suriah hingga Nagorno-Karabakh, serta tuduhan Turki soal Islamofobia di Prancis.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

PMII

ACT Terindikasi Pendanaan Terorisme, PMII Sarankan Kader Lebih Selektif Memilih Lembaga Filantropi

Jakarta —  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi yang diduga berkaitan dengan …

menko pmk muhadjir effendy

Resmi Cabut Izin PUB ACT, Pemerintah Sisir Izin Lembaga Pengumpul Donasi Lain

Jakarta – Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sedang dalam sorotan karena terindikasi menyelewengkan dana umat, …