terorisme
terorisme

Asal Usul Islam Radikal (2): Dampak Terorisme dan Respon Kontra-Terorisme

Salah satu insiden paling mengerikan dan tragis dalam sejarah Amerika telah terjadi pada 11 September 2001, di mana empat buah pesawat komersial dibajak oleh anggota Al-Qaeda. Dua pesawat dilaporkan menabrak World Trade Center, satu pesawat ke Pentagon dan sisanya tidak menabrak target melainkan menyasar di sebuah pedesaan Pennsylvania. Diperkirakan 3.000 orang tewas dalam serangan tersebut.

Sebelum peristiwa tersebut, memerangi terorisme tidak terlalu menonjol dalam kebijakan pemerintah. Namun, akibat serangan 11 September dua puluh tahun lalu itu, ancaman terorisme menjadi nyata. Akibat serangan itu juga, dunia mengubah cara pandangnya mengenai terorisme serta kontra-terorisme.

Bagi banyak orang, serangan tersebut menandai pergeseran yang jelas dalam persepsi tentang interaksi sosial dan keagamaan global. Apalagi setelah Osama Bin Laden mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, menjadi jelas bagi pemerintah Amerika Serikat bahwa jika mereka terus mengabaikan situasi politik di negara-negara seperti Afghanistan, ancaman teroris terhadap diri mereka akan dapat meningkat.

Pasca serangan 11 September 2001, tanggapan langsung Amerika Serikat adalah peluncuran Perang Melawan Teror. Taliban diberi ultimatum untuk menyerahkan Osama Bin Laden atau menjalani perang. Singkatnya, dengan sekutu Amerika, termasuk Inggris, perang di Afghanistan diluncurkan. Jika bukan karena peristiwa 9/11 perang di Afghanistan tidak akan pernah terjadi, namun bagi Amerika Serikat melihat perang ini sebagai langkah yang diperlukan dalam melawan terorisme.

Perang Irak diluncurkan dua tahun kemudian dan pada saat itu mereka yang mendukung Perang Irak sering menyebut perlunya memerangi terorisme. Tindakan lebih lanjut yang diambil selama perang termasuk penahanan tersangka teror di teluk Guantanamo, serta penciptaan sistem politik yang demokratis di Afghanistan dan Irak. Ini semua adalah langkah besar dalam sejarah hubungan internasional serta bagian dari upaya untuk melawan terorisme.

Perang melawang teror terus mencatat bahwa tidak hanya terbatas pada satu negara tertentu, seperti halnya Amerika Serikat yang melanjutkan operasinya di negara dan wilayah lain, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai basis potensial bagi kelompok teroris. Amerika juga melakukan operasi militer di Pakistan, Somalia, dan Yaman. Sementara pada saat yang sama, ia telah meningkatkan tekanan pada negara-negara lain yang dilihatnya sebagai konfrontatif dan bekerja melawan tujuan Perang Melawan Teror. Negara-negara yang mendapat sorotan tajam antara lain Iran, Libya, Suriah, Korea Utara, dan Kuba.

Baca Juga:  Sejarah Tradisi Menjaga dan Melindungi Gereja dalam Islam

Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mendorong sekutunya dan komunitas internasional yang lebih luas untuk mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap negara-negara ini, memandang negara-negara ini dengan curiga baik karena hubungan mereka dengan kelompok teroris atau dugaan kesediaan mereka untuk mengejar program senjata nuklir, atau berpotensi keduanya. Dengan mayoritas populasi Muslim yang moderat, sulit untuk memenangkan perang melawan terorisme dengan agresi. Ultimatum, embargo dan sanksi adalah strategi pemerintah yang diharapkan ketika mencoba untuk menindak terorisme, namun, ini menciptakan musuh baru dalam populasi sipil yang luas dan bekerja ke tangan teroris dan melawan kontra-terorisme.

Bahkan sebelum Perang Irak, pada tahun 2002 Presiden Amerika Serikat George Bush secara lantang menyebut “poros kejahatan” yang terdiri dari banyak negara namun menyebutkan tiga secara spesifik; Irak, Iran dan Korea Utara. Amerika Serikat dan Inggris juga mulai menggunakan retorika yang lebih kritis dan mengambil strategi yang berbeda terhadap salah satu sekutu utama mereka dalam perang melawan teror, Pakistan. Dikutip dari The Times (2008), Mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown membuat pernyataan publik yang mengatakan bahwa 75% plot serangan teroris berasal dari Pakistan.

Amerika Serikat dan Inggris menanggapi ancaman terorisme dengan mengeluarkan undang-undang baru untuk menangani terorisme dan tersangka teroris. Di Amerika, undang-undang Patriot Act disahkan, sedangkan di Inggris undang-undang Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 disahkan. Undang-undang ini membantu meningkatkan kekuatan polisi dan badan kontra-terorisme dalam pengawasan tersangka, juga memberi polisi kemampuan untuk menahan tersangka tanpa tuduhan. (Gearty diedit oleh Miller 2009, halaman 89-90).

Bidang lain di mana kontra-terorisme dianggap telah diperkuat secara hukum adalah dengan Undang-Undang Ekstradisi 2003. Ini adalah perjanjian yang ditetapkan antara AS dan Inggris, yang memberi AS kemampuan untuk mengadili dan menghukum warga negara Inggris atas kejahatan terhadap AS. (Elagab & Elagab 2007, halaman 649-51). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara-negara telah bekerja sama lebih erat dan intens untuk mencegah plot teroris. Penanggulangan terorisme benar-benar menjadi upaya dunia internasional sejak serangan 9/11.

Baca Juga:  Bid’ah Hasanah (4) : Ali Ibn Abi Thalib Membiarkan Umat Shalat Sunnah sebelum dan setelah shalat id

Sebelum Perang Melawan Teror, Kanada dan Amerika Serikat berbagi salah satu perbatasan terbuka terbesar di dunia. Namun, setelah 9/11 ada banyak kekhawatiran oleh kedua pemerintah atas keamanan perbatasan semacam itu dan perlunya kehadiran keamanan. Sejak itu mereka terlibat dalam keamanan perbatasan bersama. Sekali lagi ilustrasi lain dari kerjasama antar negara yang lebih besar, dalam melawan terorisme. Di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai forum telah dibuka untuk membahas kerja sama negara melawan terorisme serta hubungan antara kejahatan internasional dan terorisme.

Kontra-terorisme terus berubah tetapi terlebih lagi sejak perang melawan teror dimulai. Perang melawan teror mengubah cara personel dan badan kontra-terorisme memandang operasi mereka. Menyusul perjuangan di Afghanistan dan Irak serta sejak 11 September 2001 kebutuhan untuk mengatasi dan membatasi propaganda teroris menjadi lebih mendesak bagi pemerintah Amerika dan sekutunya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia telah berkomitmen terhadap upaya kontra-terorisme, termasuk yang berada di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, Indonesia berperan aktif bekerjasama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED).  Selain itu, Indonesia sedang berupaya untuk mengimplementasikan empat pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS).

Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan “Workshop on the Regional Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Southeast Asia“, bekerja sama dengan UN CTITF di tahun 2010. Peran penting Indonesia dalam kontra-terorisme juga telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali sebagai anggota dari Dewan Penasihat UN Counter-Terrorism Center untuk periode 2015-2018.

Beberapa isu juga digeluti oleh Indonesia, seperti Foreign Terrorist Fighters (FTF) di mana Indonesia merupakan co-sponsor dari Resolusi DK PBB 2178 di tahun 2014. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), terutama sebagai co-chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group (SEAWG) bersama Australia untuk periode 2011-2013, dan melanjutkan peran aktifnya bersama Australia sebagai co-chairs dari Detention and Reintegration Working Group (DRWG).

Baca Juga:  Kritik Trilogi Tauhid Wahabi (4) : Tujuan Utama di Balik Tauhid Asma’ Wa Shifat

Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung upaya kontra-terorisme, termasuk dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), serta anggota dari Steering Group mewakili negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut lagi, atas peran aktif diplomasi Indonesia, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, pada 21 hingga 26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme atau dari proses review International Cooperation Review Group (ICRG) FATF.

Di tingkat nasional, Indonesia telah merumuskan strategi penanggulangan terorisme komprehensif yang menggabungkan metode hard dan soft approach. Mengenai tindakan hard approach, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah menyetujui Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Indonesia juga mendukung upaya pencegahan dengan diantaranya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 tahun 1999 serta 1988 tahun 2011 yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Sedangkan tindakan soft approach, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah meluncurkan blueprint Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan kontra-narasi terorisme.

Bagikan Artikel ini:

About Muhammad Hasan Izzurrahman

Avatar of Muhammad Hasan Izzurrahman

Check Also

perayaan idul adha

Idul Adha di Masa Pandemi : Sejarah dan Makna Perayaan

Idul Adha, atau dalam bahasa Arab (الأضحى) secara harfiah diterjemahkan sebagai hari raya qurban, sementara …

islam moderat

Islam, Toleransi, dan Muslim Indonesia

Sadar atau tidak, Indonesia kini pada umumnya terlihat lebih islami jika dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Terlihat …