jejak khilafah nusantara
jejak khilafah nusantara

Catatan Pencarian Jejak Khilafah Di Nusantara (Bagian 2)

Khilafah yang dikemas dengan film yang bertajuk Jejak Khilafah di Nusantara merupakan iklan terselubung ideologi khilafah yang memancing perhatian publik. Film ini seakan ingin membidik generasi muda yang tengah meraba, mencari dan belajar sejarah bangsa dan sejarah islam di Nusantara.  

Siapa di balik proyek film ini? Tentu semua sudah mafhum bahwa pengusung paling vocal ideologi dan gerakan khilafah di Indonesia adalah HTI. HTI memang telah dibubarkan secara formal tetapi secara kultural langkahnya untuk terus mempropaganda ideologi khilafah tidak pernah surut.

Kali ini gerakan ini seolah ingin menyesatkan memori publik tentang sejarah masa lalu bahkan berani mencatut nama pakar sejarah Indonesia, Peter Cerey demi meyakinkan publik. Ada apa ini sebenarnya dan apa kepentingannya?

Dalam tulisan  bagian ke dua ini, setelah bagian pertama mengurai catatan Khilafah yang pernah didiskusikan oleh pangeran Diponegoro dan Kiyai Mojo sebagai konsep bangunan negara Bangsa untuk Indonesia. penulis merasa penting untuk mengurai akar masuknya Islam di Nusantara. Uraian ini untuk membuktikan apakah benar klaim sistem Khilafah yang diusung eks HTI dan kawan – kawanya pernah ada di Indonesia. Atau klaim melalui film itu hanya pemutarbalikan sejarah.

Jejak Islam di Nusantara : Misi, Karakter dan Pola Penyebaran

Menelusuri kebenaran jejak Khilafah di Nusantara tentu yang harus dipahami adalah misi peyebaran Islam pertama kali di Nusantara. Menurut Hamka, tentang kepastian kapan masuknya Islam di Nusantara tidak dicatat dalam sejarah – sejarah islam yang besar. Sebabnya pengembara muslim yang datang ke Indonesia bukanlah ekspedisi resmi dari Khalifah (raja) di Damaskus atau Baghdad. Melainkan berniaga dan berdagang, mereka datang ke Nusantara dengan sukarela. (Hamka : 2017)

Baca Juga:  Memahami Islamisme (1) : Meneropong Munculnya Istilah Islamisme

Artinya bahwa, jelas menurut Hamka, tidak ada misi khilafah Islam masuk ke Nusantara, atau misi ekspansi kekuasaan Islam yang secara sistematis melalui komando khilafah untuk masuk ke nusantara. Catatan jejak kerajaan Islam di Nusantara itu dimulai pada abad ke tiga belas. Ini mengapa banyak pakar yang  menganggap masuknya Islam di Nusantara pada abad ke tiga belas walaupun secara sporadis dan gelombang kecil telah mulai di abad sebelumnya semisal teori Makah yang menjelaskan Islam masuk ke Nusantara abad ke tujuh.

Abad ketigabelas, tepatnya tahun 1292 M. kepala kampung di negeri Samudra Pasai, yang bernama Marah Silu, menobatkan diri menjadi Sultan pertama dari kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah jejak khilafah pertama di Nusantara Apakah ini bisa dikatakan khilafah seperti yang di usung HTI dan kelompoknya. 

Jika yang dimaksud adalah sistem khilafah seperti dinasti Usmani di Turki, yang sempat menjadi adikuasa di Dunia dan Ottoman yang menancapkan kekuasaannya diwilayah Asia tenggara pada tahun 1385 M.  dari sisi tahun jelas Samudra pasai lebih dahulu sekitar 93 tahunan hampir satu abad.

Artinya, Samudra pasai bukanlah kepanjangan atau hasil ekspansi dari sistem Khilafah Dinasti Usmani, yang sering menjadi landasan halusinasi dan euforia sejarah pengusung Khilafah Islam. Samudra Pasai memperlihatkan suatu proses integrasi islam, perdagangan, dan politik yang kemudian menjadi karakter penting sejarah Islam di Nusantara.

Seperti dalam catatan perjalanan Tome Pires, menunjukan bahwa Malaka muncul sebagai kerajaan penting pada abad ke 14, bersamaan dengan makin meningkatnya keterlibatan kerajaan itu dalam perdagangan internasional. Pada giliranya Malaka muncul melampaui peran penting Samudra Pasai. Banyak pedagang muslim , khusunya dari Persia,  Bengali, dan Arab, berpindah dari Samudra Pasai ke Malaka.  Kemudian Iskandar Syah raja Malaka, masuk Islam pada usia 72 tahun atas nasehat  raja Samudra pasai dan ulama (mullah). 

Baca Juga:  Asal Usul Islam Radikal (1) : Dari Ideologi Hingga Tokoh

Pada perkembangan abad berikutnya, kalau kita melacak berdirinya kerajaan  Islam di jawa   Demak, Pajang, dan mataram Islam. Tidak ada jastifikasi khilafah sebagai sistem politik monarki seperti di Timur Tengah, dan Turki Usmani.

Bukan Khilafah ala HTI

Hal penting juga yang perlu diperhatikan dalam menilik ada tidaknya jejak khilafah yang seperti di usung oleh HTI di Nusantra adalah  melacak proses islamisasi, pembentukan kerajaan islam, dan perkembangan komersial di Nusantara yang saling terjalin erat satu sama lain. Karena ini menjadi ciri utama dalam proses historis pembentukan politik dan Budaya kebangsaan. Tentu ini sangat kontradiktif dengan apa yang disebut Khilafah oleh eks HTI.

Catatan berikutnya yang tak kalah penting dari dialog pangeran Diponegoro dan kiyai Mojo tentang khilafah yang telah ditulis pada bagian pertama, adalah empat puluh tahun setelah perang Jawa, para ulama Nusantara mengadakan pertemuan di Aceh dan mendeklarasikan apa yang disebut,  “Jumhuriyah Indunisiyah” yangmempunyaiarti Republik Indonesia. ( Bizawi : 2019).

Jumhururiyah Indonesiyah” ini memang ada yang menganggap merupakan konsep Khilafah, ala Nusantara. Tetapi konsep ini adalah konsep trias politica. yang menyediakan adanya pembagian kekuasaan. Bukan dalam konteks kekuasaan monarki absolut. Seperti Turki Usmani yang menjadi referensi para pengusung khilafah saat ini.

Pembagian kekuasaan  ini jauh sebelum muncul  trias politica -nya Rousseau, dan Lock atau Montesqueue. Artinya dalam tradisi politik islam, di Nusantara beberapa abad sebelumnya sudah memberikan basis historis dan Normatif untuk pembagian kekuasaan itu. Bukan mengusung khilafah ala eks HTI.

Dalam catatan babad tanah Jawi, diceritakan adanya pembagian kekuasaan antara amangkurat II dan Pangeran Puger (Pakubuwono I) pada Babad  Giyanti karya Kiyai Yosodipuro (abad 18) memperjelas pembagian kewenangan itu, urusan “ darma mengku kewula” (kepala Negara) menjadi kewenangan sang Raja; sementara “bang – bang lum aluming nagri” (urusan pemerintah) adalah kewenangan  “pepatih, nayaka, para tumenggung”  (Panglima Militer) dan para sentana.

Baca Juga:  Mudah Teriak Jihad dan Label Mati Syahid, Mari Kembali Maknai Jihad yang Sebenarnya

Sedangkan hikayat Banjar dari Kalimantan dan Carub Kandha dariCirebon, diceritakan adanya pembagian kewenangan dan kekuasaan itu pada dua basis pokok; agama dan dirgama (politik pemerintahan sehari – hari) sang Raja tidak boleh menggabungkan keduanya sekaligus. Artinya seorang yang mengaku sebagai Khilafah harus memilih salah satu dari beberapa basis kekuasaan itu, tidak boleh merengkuh keduanya. (Bizawi : 2015, Baso : 2015) jelas dalam catatan – catatan sejarah ini tidak ada konsep khilafah ala eks HTI, yang terus di gelorakan di Indonesia.  

Bagikan Artikel ini:

About Karyudi

Avatar of Karyudi
Mahasiswa Pasca Sarjana UNUSIA Jakarta

Check Also

prinsip bermadzhab

Menjaga Kemurnian Islam dengan Cara Bermadzhab

Tren atau klaim menjaga kemurnian Islam, diplopori oleh klompok Wahabi yang anti madzhab. Dengan jargon …

muharram dan agustus

Refleksi Muharram di Bulan Agustus Momentum Muhasahabah Kebangsaan

Muharram adalah awal bulan di tahun baru Islam sebagai  bulan muhasabah bagi umat Islam. Sebagaimana …