Jejak Khilafah Nusantara
Jejak Khilafah Nusantara

Catatan Pencarian Jejak Khilafah Di Nusantara (Bagian 3)

Film Jejak Khilafah di Nusantara yang rencana akan dirilis di bulan kemerdekaan tepatnya tanggal 20 Agustus bertepatan dengan momentum hijrah tanda tanya. Apa sebenarnya hubungannya film ini dengan kemerdekaan atau dengan momentum hijrah. Film ini dipoles dengan casing para artis yang katanya hijrah, juga mencatut nama besar peneliti sejarah Indonesia Peter Cerey..

Film ini  seolah mencoba menggiring opini publik bahwa khilafah mempunyai andil besar dalam bangunan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Padahal faktanya, sejak kerajaan Islam pertama dan masa perang Jawa dan setelahnya tidak ada konsep khilafah seperti yang di inginkan eks HTI dan kawan – kawannya. Seperti yang sudah di tulis pada bagian pertama dan kedua.

Ilusi pembentukan Khilafah Islamiyah sebagai imperium Islam Trans Nasional, ini seperti disampaikan oleh mantan ketua Umum  DPP HTI Ir. Muhammad Al – Khaththath ;

Khilafah itu bersifat lintas Negara, tapi bisa dimulai dari satu negara dulu, bisa di mulai dari Indonesia atau dari Pakistan atau dari Malaysia, siapa yang lebih siap dulu. Kalau orang Indonesia ternyata lebih siap, ya, Indonesia dulu, enggak harus mesti Mekah. Kita berjuang untuk menggabungkan.

Sebenarnya Negara itukan rangkaian peristiwa politik; sedangkan politik itu seni kemungkinan, sehingga bisa membuat kemungkinan – kemungkinan baru. Syam, dulu itu satu propinsi, sekarang lima Negara, ada Palestina, ada Israel ada Lebanon, ada Jordan ada Syiria. Dulu satu propinsi itu sekarang lima Negara. Jajirah arab itu dulu satu Negara, sekarang tujuh negara, gitu lho. Lah Indonesia dulu juga banyak negara, sekarang satu negara”  (Zudi Setiawan : 2007, 178)

Halusinasi khilafah ini yang membawa kelompok eks HTI dan kawan-kawan kehilangan kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan hanya dengan perang senjata, tetapi dibangun berdasarkan kesadaran satu bangsa yang menggerakkan kemerdekaan dan akhirnya menyepakati kesepakatan konsep dasar Negara yang kokoh oleh segenap kelompok golongan bangsa Indonesia.

Baca Juga:  Nabi Melarang Menolak Pemberian yang Menjadi Haknya

Agar supaya halusinasi khilafah ini tidak menjalar ke nalar generasi bangsa yang lebih luas, Penulis merasa penting di tulisan bagian ketiga ini menyajikan peroses pemikiran pendiri bangsa dalam merumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai syarat kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, apakah HTI dan kelompoknya yang selalu menggaungkan untuk mencoba mengganti dasar negara dengan sistem Khilafah ada di dalamnya atau memang hanya tamu tak diundang.

Di Nusantara, mempunyai sejarah pemikiran  penting dalam pergolakan dan dialektika untuk merumuskan konsep negara bangsa, terutama saat dimulainya kebangkitan Nasional yang berujung pada gema Sumpah Pemuda; Satu Nusa, Satu Bangsa, yaitu Indonesia di seluruh Nusantara. Gema pemuda Indonesia ini diselenggarakan pada kongres pemuda  II. 27- 28 Oktober 1928 di Jakarta.  Apakah HTI ada di dalamnya untuk berdebat  merumuskan Khilafah apakah komponen khilafah berada dalam barisan tersebut?

Tentu tidak ada. karena HT, didirikan pada tahun 1953 di Al – Quds ( Yerusalem) Palestina  oleh Syekh Taqiyuddin  An- Nabhani (1908-1977). HT masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Pada akhirnya bernama HTI. HTI Sedangkan  Indonesia Merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 di proklamirkan oleh Soekarno Hatta.   

Sebelum Indonesia diproklamirkan, Soekarno mengajukan Rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, Kesejahtraan sosial, dan ketuhanan.  Kalau melacak kebelakang pada rumusan “jumhuriyah al-Indunisiyah” rumusan Pancasila sesuai dengan konsep ini, yang tentu berbeda dengan konsep Khilafah ala eks HTI yang saat ini coba dipropagandakan.

Rumusan lima sila “al-jumhuriyah al- indunisiyah” tersebut adalah adil hukum (ide keadilan universal) aman negeri (ide kebangsaan yang kokoh), senang Rakyat (ide kemanusiaan yang adil dan beradab) Makmur (ide keadilan dan kesejahtraan sosial,), perjanjian dan pelajaran nasihat yang benar dan teguh (ide permusyawaratan antara penguasa dan rakyat).

Baca Juga:  Jangan Menertawai dan Memvonis Korban Musibah

Ini bukti kesamaan Pancasila dan lima sila pada “jumhuriyah Indunisiyah” bahwa pendiri bangsa ini, merumuskan dasar Negara mempunyai akar sejarah Panjang, yang tidak mudah digantinya dengan konsep negara Khilafah oleh organisasi yang belakangan hadir di Indonesia.

Bukti lain organisasi Islam yang mempunyai konsep kebangsaan bukan khilafah Islamiyah adalah, Nahdlatul Ulama. Dalam Muktamar NU ke 11 tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  Melahirkan piagam Negara Bangsa sebagai perwujudan aspirasi umat islam yang kemudian sebagai bahan NU ikut serta merumuskan Pancasila sebagai dasar NKRI.

Ijtihad para ulama ini dalam merumuskan negara bangsa bukan tanpa dasar, seperti tuduhan para pengusung khilafah yang menganggap negara bangsa ini adalah produk sekulerisme yang mengabaikan agama dalam bernegara.

Piagam Indonesia sebagai Negara bangsa ini adalah ijtihad politik dan cerminan dialektika paham  keberagamaan dan kebangsaan  ulama Nusantara.  Nusantara yang pernah dijajah oleh kolonial yang kemudian menjadi Pemerintah Hindia Belanda di atas Bumi Nusantara. Ulama Nusantara sejak itu tidak menjadikan Indonesia sebagai negara islam apalagi sistem khilafah.

Istilah negara bangsa yang tertuang dalam sumpah pemuda memang menjadikan sebagian umat Islam seperti kelompok Kartosuwiryo dan DI TII tidak menyepakatinya, dan Ingin mendirikan negara Islam. Saat itu pun belum mengenal sistem Khilafah ala HTI. Tawaran  Negara Islam Indonesia  yang di usung Kartosuwiyo (DI- TII) dianggap sebagai negara dalam negara dalam hukum Fikih di sebut bughat (pemberontak). Konsepsi ini juga seperti  yang tertuang dalam  “jumhuriyah indunisiyah” “pegang olehmu agama islam yang suci lagi benar, selamat dunia akherat, dan setialah kepada qonun syarak kerajaan al-jumhuriyah al indunisiah dan jangan sekali -kali bughat yakni durhaka melawan kerajaan  al -jumhuriyah al indunisiah yang sah dan jangan sekali -kali dalam kerajaan mendirikan kerajaan dalam negeri mendirikan negeri” (Bizawi : 2019, Baso : 2015).

Baca Juga:  Umat Islam harus mengembalikan Islam seperti awal

 Kesepakatan Negara bangsa ini sudah final, menurut NU, NKRI itu Muahadah Wathaniyah (kesepakatan berbangsa). Menurut Muhammadiyah NKRI itu Daarul ahdi Wa Syahadah (Konsesus Nasional yang harus dijaga), dua organasasi Islam ini mempunyai jasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia juga sebagai pendiri bangsa dan andil besar dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Maka Khilafah yang di propagandakan oleh eks HTI dan kawan – kawan melalui film jejak khilafah adalah bentuk makar yang terselubung karena melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan banyak elemen bangsa ini. Siapa yang terlibat bukan hanya bentuk lembaganya yang harus dibubarkan tetapi idiologi dan ajaranya tidak boleh bersemayam di negeri ini, yang sudah merdeka.  

Bagikan Artikel

About Karyudi

Avatar
Mahasiswa Pasca Sarjana UNUSIA Jakarta