Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet mendesak China untuk meninjau kembali kebijakan kontraterorismenya agar mematuhi standar HAM internasional. Pernyataan itu diungkapkan setelah ia melakukan perjalanannya selama enam hari di China, termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang.
“Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas Muslim lainnya,” kata dia dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (28/5/2022).
Namun ia menegaskah bahwa perjalanannya di Xinjiang merupakan penyelidikan terhadap kebijakan HAM China tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah. Bachelet memulai perjalanannya ke China, pada Senin (23/5/2022) di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang. Itu adalah kunjungan kali pertama Komisaris Tinggi HAM PBB dalam 17 tahun, ke China.
Tahun lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Muslim Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja. Di lain pihak, China membantah semua tuduhan kekerasan di Xinjiang.
Akses Bachelet selama berada di China dibatasi karena Beijing mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam “lingkaran tertutup”, yaitu dengan mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta tidak melibatkan pers asing.
Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara barat khawatir bahwa China akan menggunakan kunjungan Bachelet sebagai dukungan atas pelaksanaan HAM di negara tersebut.
China awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan “pusat pelatihan kejuruan” yang diperlukan untuk mengendalikan apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.
Bachelet mengatakan dia menyampaikan kepada pemerintah China tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat itu dan tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk, dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.
