Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Bamako – Pemerintah Mali telah meminta Dewan Tinggi Islam Mali untuk memulai negosiasi dengan teroris Al Qaeda lokal. Negosiasi itu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan damai, sehingga mengakhiri konflik yang terjadi di Mali selama hampir satu dekade.
Sebelumnya, pemerintah Mali memang mendukung upaya untuk negosiasi secara diam-diam, mengingat konflik di negara itu kian bertambah parah. Kekuatan militan telah tumbuh secara cepat dan membuat tentara Mali kewalahan.
Dikutip dari Aljazeera, Kamis (21/10/2021), Menteri Agama telah meminta Dewan Tinggi Islam (HCI) untuk membuka negosiasi dengan para pemimpin Jama’a Nusrat Ul-Islam wa Al-Muslimin (JNIM) yang berafiliasi dengan Al Qaeda, kata juru bicara kementerian, Khalil Camara. Namun, belum jelas kapan dialog akan dimulai.
“Menteri bertemu dengan Dewan Tinggi Islam pekan lalu untuk memberi tahu mereka tentang keinginan pemerintah untuk bernegosiasi dengan semua kelompok radikal Mali, termasuk Iyad Ag Ghali dan Amadou Koufa”, kata Camara.
Ag Ghali adalah kepala JNIM, sedangkan Amadou Koufa merupakan pimpinan afiliasi Al Qaeda paling aktif JNIM di Mali tengah. Keduanya sering menjadi sasaran pengeboman Prancis.
Mohamed Kimbiri, pejabat senior HCI, membenarkan bahwa badan tersebut telah ditugaskan untuk bernegosiasi dengan para pemimpin JNIM Mali dan diperintahkan untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok asing.
“Satu-satunya arahan yang kami terima adalah bernegosiasi hanya dengan Mali. Para militan yang lain kami anggap sebagai penyerbu”, tutur Kimbiri, dikutip dari AP News.
Dia juga menuturkan bahwa subjek hukum Syariah tidaklah tabu dan semuanya bisa dinegosiasikan. Ini bukan pertama kalinya pemerintah Mali meminta dewan untuk membuka dialog dengan kelompok jihad. Awal tahun ini, dewan mencapai kesepakatan gencatan senjata antara kelompok yang terkait dengan Al Qaeda dan pejuang lokal di sebuah desa di Mali tengah.
Para militan memberikan kebebasan bergerak kepada penduduk desa dan hidup bersama secara damai dengan tentara dan kelompok-kelompok bersenjata lokal, dengan syarat jilbab wajib bagi perempuan, pemungutan pajak, dan peradilan tradisional.
Sementara itu, dilaporkan Reuters, Prancis menentang pendekatan semacam ini. Prancis adalah sekutu utama militer Mali. Presiden Emmanuel Macron pada Juni mengatakan bahwa pasukan Prancis tidak akan melakukan operasi gabungan dengan negara-negara yang bernegosiasi dengan militan Islam.
Sebagai informasi, pasukan Prancis telah dikerahkan di Mali sejak 2013 sebagai bagian dari upayanya dalam memerangi kelompok militan. Operasi Serval Prancis, yang kemudian diubah menjadi Operasi Barkhane, telah diperluas hingga mencakup negara-negara lain di wilayah Sahel yang rawan konflik.
Pada Juni lalu, Prancis mulai menarik 5.000 pasukannya dari wilayah Sahel. Hal itu kemudian membuat Mali menuduh bahwa Prancis mengabaikannya lalu menggunakan jasa tentara bayaran Wagner dari Rusia. Penggunaan tentara bayaran itu juga ditentang oleh Prancis.
