kampanye dalam islam
kampanye dalam islam

Fikih Politik (7): Etika Berkampanye dalam Islam

Kampanye merupakan tahapan cukup krusial dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Dikatakan krusial karena pada tahapan inilah sering muncul pelanggaran-pelanggaran. Para kontestan sering tidak mengindahkan aturan dan kesepakatan tentang kampanye. Komitmen untuk menjaga kesantunan dalam kampanye kerap diabaikan. Di antara pelanggaran yang sering terjadi adalah memanfaatkan rumah ibadah untuk kampanye, politisasi teks agama, kampanye hitam dan kampanye negatif.

Politisasi teks agama (Qur’an, hadits, fikih) merupakan bagian dari kampanye hitam (black campaign). Yaitu, dengan menyajikan data-data dengan interpretasi yang subjektif. Teks agama diseret dan dipaksa pemaknaannya menurut kepentingan politik untuk mendulang suara.

Politisasi teks agama pada biasanya berwujud fatwa politis. Fatwa untuk kepentingan politik yang dibungkus dengan hukum fikih. Kampanye model ini sama saja dengan menebar fitnah. Sayyidina Ali mengatakan, “Kalimatnya benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan”.

Nabi mengingatkan: “Barang siapa menafsirkan al Qur’an tanpa adanya pengetahuan, maka ia telah mempersiapkan tempatnya di neraka”.

Hadits ini salah satunya dimuat dalam Musnad Ibnu Hambal. Artinya, membawa ayat al Qur’an ke dalam kancah kampanye, kemudian ditafsirkan untuk kepentingan politik merupakan bentuk penyelewengan. Hal ini sama saja dengan menafsirkan al Qur’an tanpa memiliki perangkat keilmuan yang memadai.

Bagaimana kalau politisasi teks agama tersebut untuk kemaslahatan? Misalnya, untuk pemenangan muslim ketika rival politiknya non muslim.

Dalam Faidh al Qadir, Ibnu Atsir mengatakan, makna hadits di atas adalah larangan menafsirkan al Qur’an seenak perutnya sendiri untuk memuluskan mencapai kepentingannya sendiri. Jangankan untuk tujuan politis, untuk nasehat baik pun tidak boleh menafsirkan al Qur’an di luar makna yang sebenarnya.

Dalam Syari’atullah al Khalidah Sayyid Maliki mengingatkan, politisasi teks agama itu dilarang karena maksud dan tujuannya bukan untuk menampakkan kebenaran dan hukum Allah. Hal itu semata-mata politisasi dimana mereka hanya bermaksud memaksakan fikih dan agama untuk kepentingan politik dan menari-narik fikih untuk kepentingan politik, bukan dalam upaya praktek politik bernuansa fikih.

Baca Juga:  Berteriak Syariah , Tetapi Tidak Memahami Maqashid Syari’ah

Karenanya, baik kandidat maupun tim sukses, hendaklah menghindari cara-cara berkampanye dengan memanfaatkan teks agama; al Qur’an, hadits maupun fikih. Masing-masing hendaklah mengedepankan kompetisi secara proporsional, sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga kesantunan dalam kampanye.

Sebab, berkampanye dengan menghalalkan segala cara akan menimbulkan efek buruk. Bagi yang menang dimungkinkan tidak akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang amanah, sebab kursi pemimpin diperoleh dengan cara ilegal. Sementara ditingkat akar rumput berpotensi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan; permusuhan dan dendam. Kalau sudah begini, bukan maslahat yang akan dicapai, namun kehancuran.

Imam Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumuddinnya mengingatkan, rusaknya rakyat disebabkan rusaknya pemerintah, rusaknya pemerintah karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama dikarenakan dikuasai oleh keinginan harta dan kedudukan.

Bagikan Artikel ini:

About Faizatul Ummah

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Check Also

keragaman

Dalil Toleransi Beragama dalam Al Qur’an : Kemajemukan adalah Kehendak Ilahi

Hari ini masyarakat terkadang begitu alergi dengan perbedaan. Politisasi identitas semakin menguat dan mudah menggolongkan …

ratu elizabeth

Ratu Elizabeth II Meninggal, Bolehkah Mendoakan dan Menghormati Jenazah Non Muslim?

Kepergian Ratu Elizabeth II menyisakan duka mendalam bagi rakyat Inggris. Jutaan rakyat Inggris larut dalam …