hukum kdrt

Hukum yang Pantas untuk Pelecehan Seksual

Belum selesai kasus pencabulan anak seorang Kiai asal Jombang yakni Mas Bechi, kini kembali Indonesia kembali digemparkan dengan kasus serupa, yakni kasus kekerasan seksual oleh seorang motivator dan pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) asal Jawa Timur bernama Julianto Eka Saputra yang hingga kini dia masih merasakan udara bebas.

Kasus Julianto ini mulai ramai dan mencuat setelah korban dalam pelecehan tersebut menceritakan kelakuan Julianto di acara Podcast Close The Door yang dipandu Deddy Corbuzier pada Rabu 6 Juli 2022. Ternyata bukan hanya mereka saja yang sudah dilecehkan oleh Julianto, namun terdapat belasan wanita yang telah menjadi korban aksi bejatnya kini harus hidup dalam rasa ketakutan mendalam.

Julianto dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan seksual oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ke Polda Jatim pada 29 Mei 2021. Namun, kejadian Julianto melecehkan anak didiknya ini sudah terjadi pada 2009 silam.

Bermula ketika seorang siswi SPI mengaku menjadi korban pemerkosaan Julianto hingga 15 kali sejak sekolah didirikan. Namun, karena melihat bahwa Julianto merupakan orang terpandang, membuat korban tidak berani melaporkannya karena takut dengan sosok Julianto yang dianggap memiliki reputasi dan ketokohan yang kuat.

Pada tahun 2021, beberapa korban Julianto beramai-ramai memberanikan diri untuk melaporkan tindakan Julianto tersebut kepada Komnas PA. Keberanian mereka muncul setelah mendapatkan bukti rekaman CCTV sebelum Julianto memperkosa kakak tingkatnya.

Pertanyaannya, mengapa kasus kekerasan seksual kerapkali menjadi permasalahan di banyak Negara yang tak kunjung menemui titik terang? Mengapa selalu saja ada predator yang muncul di tengah masyarakat atas nama guru atau pembimbing lainnya?

Di Indonesia, mekanisme pelaporan kekerasan seksual ke kepolisian saat ini dinilai belum mendukung perspektif perlindungan korban secara baik. Alih-alih memperoleh perlindungan dan bantuan, saat korban melaporkan kekerasan seksual yang dialami, para korban justru dihadapkan dengan pertanyaan menyudutkan, tidak empatik, hingga  justru terkesan melecehkan.

Dalam wawancara dengan BBC di tahun 2017 seorang polisi pernah menyatakan bahwa korban pemerkosaan ditanya oleh penyidik “apakah nyaman” selama pemerkosaan? Tak hanya di antara aparat kepolisian, Bestha pun mengatakan sikap ini kembali terulang dalam beberapa putusan hakim di pengadilan.

Pada perkara kekerasan seksual, justru banyak korban yang merasa takut dan malu untuk melapor. Bahkan jika korban melapor banyak dari mereka yang justru diminta untuk meminta maaf dan mencabut laporannya. Karena itu peranan dari pihak-pihak yang harusnya bisa dipercaya inilah yang dapat mendorong supaya penanganan kasus lebih adil dan inklusif bagi korban. Sungguh miris memang dengan banyaknya situasi yang dialami para korban predator seksual.

Dalam Islam, seorang wanita sangat dimuliakan dan dijaga martabat serta kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman, “… Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33).

Adapun penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta’zir maupun membayar denda (diyat) jika terjadi penganiayaan fisik. Hukuman qishas terkait aturan hukuman mati dalam Islam dilakukan jika ada yang terbunuh. Keluarga korban berhak menuntut ganti berdasarkan prinsip nyawa dibalas nyawa.

Hukuman ta’zir harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban. Dan hukuman denda juga bisa dilakukan jika terjadi penghilangan keperawanan (arsyun bikarah) yang ditetapkan oleh hakim (diyat hukumah).

Semoga saja para pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal di Negara ini. Entah hukuman apa yang nantinya yang akan di tetapkan oleh hakim di persidangan di harapkan mereka mendapatkan balasan yang tepat supaya kejadian serupa tidak lagi terulang, dan membuat jera para predator yang belum terungkap di luaran sana.

Negara harus bersikap tegas terhadap persoalan ini pelecehan seksual dengan berkedok apapun agar menjadi efek jera bagi para pelaku. Tidak boleh negara permisif dan mentolerir kejadian yang bisa menggangu keamanan masyarakat khususnya kalangan perempuan dan anak.

Bagikan Artikel ini:

About Sefti Lutfiana

Mahasiswa universitas negeri jember Fak. Hukum

Check Also

Cheng Ho

Cheng Ho : Islamisasi Nusantara dari Perpaduan Islam dan China

Di Indonesia, sentimentasi anti China merupakan salah satu konstruksi sejarah paling kejam. Letupan besar dari …

dispensasi nikah

Dispensasi Nikah : antara Mencegah atau Mengafirmasi Pernikahan Dini?

Mengagetkan di Indramayu, terdapat ratusan anak di bawah umur kisaran usia 19 tahun mengajukan dispensasi …

escortescort