arsitektur islam
arsitektur islam

Ihwal Islam Moderat vs Islam Radikal

Mengapa keyakinan dan praktik kelompok Islam selalu berubah dari waktu ke waktu? Kemudian proses, mekanisme, dan institusi apa yang mendorong mereka berubah?

Dalam penelitian Jillian Schwedler (2011), ia mencoba meneliti gelombang baru-baru ini yang menguji hipotesis moderasi inklusi dengan berpacu pada politik Islam. Didapati adanya sebuah gagasan bahwa kelompok politik dan individu dapat menjadi lebih moderat sebagai akibat dari inklusi mereka dalam proses politik pluralis.

Schwedler, sang penulis jurnal, dalam hal ini mengadopsi sebagian besar intervensi dengan mengadopsi salah satu dari tiga fokus: (1) moderasi perilaku kelompok; (2) moderasi ideologis kelompok; (3) moderasi ideologis individu. Jadi, ditemukan adanya dua pembagian diskusi utama antara moderasi dan dikotomi moderat-radikal.

Menariknya, Schwedler memberikan model ilmiah yang menuntun ke berbagai cara untuk menentukan apakah moderasi telah terjadi dan juga untuk mengidentifikasi mekanisme yang menyebabkan perubahan itu. Model pertama adalah moderasi perilaku kelompok. Moderasi memerlukan modifikasi perilaku dan ideologi karena dibawa sejalan dengan aturan main yang diartikulasikan dan dipertahankan oleh aktor dan lembaga pemerintah.

Model kedua adalah moderasi ideologis kelompok. Kepemimpinan karismatik sangat penting untuk memberikan argumen ideologis kepada kelompok yang lebih luas dan konstituennya yang dapat membenarkan langkah menuju moderasi melalui ceramah atau pertemuan. Moderasi yang dibagikan dalam bahasa platform publik dan politik.

Model ketiga adalah moderasi ideologis individu. Model ketiga ini memusatkan perhatian pada cara-cara di mana nilai-nilai dan komitmen-komitmen Islamis individual maupun seluruh kelompok berkembang dari waktu ke waktu.

Istilah moderat dan radikal digunakan secara umum untuk mencerminkan posisi aktor vis-à-vis sistem atau praktik politik, bahkan ekonomi maupun sosial yang ada. Moderat secara konvensional adalah mereka yang mencari perubahan bertahap dengan bekerja dalam sistem politik yang ada, sedangkan radikal adalah sebaliknya, berusaha untuk menggulingkan sistem politik yang ada secara keseluruhan.

Namun ada sedikit pengertian berbeda, beberapa penelitian lainnya menyebutkan bahwa kaum Islamis yang melalui jalur hukum yang ada, seperti ikut dalam pemilihan umum, dicirikan sebagai moderat, sedangkan mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka digambarkan sebagai radikal.

Baca Juga:  Hukum Menunaikan Haji Lebih dari Satu Kali

Ketika kita memahami pengertian Schwedler di atas, rasanya agak bias. Misalnya saja ada kelompok-kelompok politik yang menggunakan kekerasan politik yang digunakan untuk memajukan agenda ideologis radikal seperti Hizbullah dan Al-Qaeda. Karena itu, istilah perbedaan moderat-radikal masih dalam perdebatan, tergantung aspek, kondisi, dan sudut pandangnya.

Sejauh yang kami pahami, moderasi adalah proses menuju sikap yang moderat. Sudah banyak pembahasan dalam literatur teori modernisasi serta transisi demokrasi dengan istilah yang selalu berpasangan, seperti moderat dengan radikal, teknokasi dengan teokrasi, reformasi dengan konservatif dan lain sebagainya.

Dikatakan moderat jika aktor politik mendukung model kepemimpinan transisi menuju demokrasi, sedangkan radikal dipahami sebagai gerakan menuntut perubahan atau revolusioner. Moderat juga dapat dipahamai sebagai pro-demokrasi, menerima perubahan terbatas guna memberikan ruang pada pemimpin yang lama. Sedangkan radikal dapat dipahami sebaliknya, di mana menolak sistem substantif pada perubahan dan sangat berlawanan dengan konfigurasi kekuatan status quo.

Sebelum jauh memahami moderat-radikal, coba kita tilik kembali istilah Islam dan Islamisme. Islam agama yang kompatibel dengan modernitas demokrasi sipil, tetapi Islamisme adalah ideologi politik anti-demokrasi. Islam didefinisikan dalam Al-Quran sebagai jalan menuju berkah Tuhan dan keselamatan abadi, sedangkan Islamisme sebagai proyek politik yang berusaha untuk memberi energi dan mengatur umat Islam guna berjuang melawan apa yang dianggapnya sebagai sistem kafir yang didominasi Barat.

Lebih khusus lagi, ideologi Islamis menolak modernitas agama dan berusaha menentang Islam melawan pemahaman sekuler, pluralistik, dan liberal, serta ruang publik yang demokratis. Islamis membayangkan Islam sebagai sistem totalistik dan ilahi untuk mengatur politik, budaya, hukum dan kehidupan ekonomi. Bagi mereka, Al-Quran telah menawarkan blue print program untuk Negara Islam yang berisi panduan untuk semua aspek kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:  Pengikut Sawadul A’dham Menurut KH. Hasyim Asy’ari

Pada pembahasan moderasi, ketika dikatakan kaum Islamisme mengalami perubahan perilaku dan ideologi, maka kemudian akan menjadi pos-Islamisme. Bayat (1996) menjelaskan pos-Islamisme adalah kondisi politik sosial di mana daya tarik, energi, simbol, dan sumber legitimasi Islamisme menjadi kosong dan tak bernilai di antara para pendukungnya yang dulu sempat bersemangat menerapkannya.

Dengan kata lain, pos-Islamisme adalah hasil dari praktik Islamisme politik yang gagal. Ketika kaum Islamis menyadari anomali dan kekurangan gerakan mereka ketika mencoba untuk memerintah, mereka menjadi dipaksa, baik oleh kontradiksi internal Islamisme sendiri maupun oleh tekanan masyarakat. Dengan demikian, Bayat lebih lanjut mendefinisikan pos-Islamisme sebagai proyek politik, atau upaya sadar untuk mengkonseptualisasikan dan menyusun strategi rasionalitas dan modalitas untuk melampaui Islamisme dalam domain sosial, politik, dan intelektual.

Pos-Islamisme mengakui urgensi sekuler dan mencari kebebasan dari kekakuan dalam meruntuhkan monopoli kebenaran agama. Singkatnya, sementara Islamisme merupakan perpaduan agama dengan ideologi politik dan konsepsi hukum ilahi yang diinstrumentalkan, post-Islamisme menekankan religiusitas dan hak asasi manusia dan tanggung jawab etis. Jadi, sebagai gerakan politik, pos-Islamisme dapat masuk ke dalam diskusi yang bermanfaat dengan tren lain, termasuk modernitas agama dan liberalisme.

Lebih dari itu, sebenarnya Islamisme hanyalah salah satu interpretasi Islam oleh penganutnya. Dalam pemahaman Islam alternatif yang mungkin secara luas digambarkan sebagai Islam Sipil atau Civil Islam. Bahwa sejatinya Islam tidak dikorupsi menjadi ideologi politik, serta tidak juga berpusat pada negara. Sebaliknya, fokus utama Civil Islam adalah pada pengembangan spiritual individu Muslim dan promosi kondisi umum untuk kemajuan manusia, termasuk masyarakat sipil yang kuat, hak asasi manusia, kebebasan beragama, perdamaian, etika, keadilan sosial dan pembangunan ekonomi, supremasi hukum, dan sebagainya.

Kami meminjam pengertian Hefner (2000), menurutnya civil Islam tidak menentang negara tetapi sangat bergantung pada peradabannya. Negara harus membuka diri untuk partisipasi publik. Pada saat yang sama, pengadilan independen dan lembaga pengawas harus siap untuk campur tangan ketika, seperti yang pasti terjadi, beberapa warga negara atau aktor tertentu mencoba untuk menggantikan proseduralisme demokratis dengan kekerasan.

Baca Juga:  Inilah Seni Mengkritik dalam Islam [3]: Stop Nyinyir, Let’s Dzikir!

Perlu diingat, bahwa tidak semua organisasi dalam masyarakat adalah sipil, dan negara harus bertindak sebagai penjaga kesopanan publik serta kendaraan kehendak rakyat. Demokrasi pada akhirnya membutuhkan budaya publik untuk mempromosikan kebiasaan universal partisipasi dan toleransi. Demokrasi tidak hanya bergantung pada negara tetapi juga pada budaya dan organisasi dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan budaya adalah variabel yang benar-benar penting bagi demokrasi. Dengan kata lain, keduanya berinteraksi dengan timbal balik.

Untuk alasan ini, pos-Islamisme sebagai proyek politik memiliki potensi sebagai jembatan kualitatif dan normatif atau transisi dari Islamisme menuju Civil Islam. Namun, pada saat yang sama, kaum pos-Islamis tetap rentan terhadap ideologi revolusioner dan otoritarianisme yang melekat pada Islamisme.

Pada akhirnya, tema moderasi dalam praktiknya telah ada dalam sejarah literatur Islam di masa awal penyebarannya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menyertainya, wanita dan pria Muslim dipanggil untuk bersikap moderat dalam semua aspek kehidupan keagamaan mereka. “Tuhan menginginkan kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesulitan”. Rasanya, Selama 13 abad terakhir, sebagian besar cendekiawan Islam dan Muslim di seluruh dunia telah mempromosikan dan mengikuti jalan moderasi dan fleksibilitas dalam praktik agama.

Apakah moderasi berakar pada Islam itu sendiri atau memang berasal dari luar adalah pokok masalah perselisihan. Islam sendiri, dengan sejarah yang panjang dengan teori dan praktiknya di antara budaya penganutnya yang berbeda-beda, adalah sistem kepercayaan yang jauh lebih luas daripada yang diinginkan oleh kaum fundamentalis Islam itu sendiri. Islam juga bukanlah agama dalam pengertian sederhana Barat yang dipahami saat ini. Islam adalah agama penuh rahmat, cinta, dan kasih sayang sesame makluk-Nya.

Bagikan Artikel ini:

About Muhammad Hasan Izzurrahman

Avatar of Muhammad Hasan Izzurrahman

Check Also

gagasan perdamain dalam al-quran

Al-Quran dan Gagasan Perdamaian

Dalam perdebatan kontemporer mengenai akar Muslim radikalisme dan karakter agama Islam, dirasa penting untuk kembali …

islam timur tengah

Selalu Digambarkan Agama Kekerasan, Apa yang Hilang dalam Ajaran Islam?

Islam, media Barat cenderung mengabadikan stereotip bahwa Islam adalah agama kekerasan dan kaum perempuannya selalu …