Asrorun Niam
Asrorun Niam

Ini 5 Fatwa MUI Hasil Munas ke-10

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyelesaikan rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Jakarta, 25-26  November 2020. Selain memilih ketua umum dan pengurus baru periode 2020-2025, Munas ke-10 MUI juga menghasilkan lima fatwa.

Lima fatwa tersebut adalah penggunaan human diploid cell untuk bahan produksi obat dan vaksin. Kemudian, fatwa tentang pendaftaran haji saat usia dini; fatwa tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang Ihram; fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan; serta fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu.

Lima fatwa MUI itu diungkapkan Juru Bicara Sidang Komisi Bidang Fatwa dalam Sidang Pleno, Asrorun Ni’am, Jumat (27/11/2020).

Dalam fatwa tersebut terdapat empat ketentuan hukum. Yakni memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya haram. Alasannya, melanggar larangan ihram (mahdzurat al-ihram). Sedangkan memakai masker bagi laki-laki yang berihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

Ketentuan kedua, dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (al-hajah al-syar’iyah) memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

“Dalam hal seorang perempuan yang memakai masker pada kondisi sebagaimana pada ketentuan kedua, terdapat perbedaan pendapat yakni satu wajib membayar fidyah dan kedua tidak wajib membayar fidyah,” ujarnya.

Ketentuan berikutnya soal memakai masker saat ihram adalah keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (al-hajah al-syar’iyah). Antara lain adanya penularan penyakit yang berbahaya, cuaca ekstrem atau buruk, ancaman kesehatan yang apabila tidak memakai masker dapat memperburuk kondisi kesehatan.

Fatwa kedua yakni tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan yang memiliki tiga ketentuan hukum. Pertama, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat bukan utang ribawi dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Baca Juga:  MUI Kaji Fatwa Wajib Vaksin Covid-19

Kedua, kata dia, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan hukumnya boleh dengan beberapa syarat yakni menggunakan akad syariah, tidak dilakukan di lembaga keuangan konvensional dan nasabah mampu melunasi dengan dibuktikan kepemilikan aset yang cukup.

“Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan satu dan dua adalah haram,” katanya.

Fatwa selanjutnya tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Dalam fatwa itu juga terdapat beberapa ketentuan hukum.

Satu, ibadah haji merupakan kewajiban ‘ala al-tarakhi bagi orang Muslim yang sudah istitha’ah namun demikian disunahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Kedua, kewajiban haji bagi orang yang mampu (istitha’ah) menjadi wajib ‘ala al-faur jika sudah berusia 60 tahun ke atas, khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji atau qadla’ atas haji yang batal. Ketiga mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada poin kedua hukumnya wajib.

Kemudian, menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada poin kedua hukumnya haram. Orang yang sudah istitha’ah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib badal haji. Ketentuan keenam, orang yang sudah istitha’ah dan telah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.

Ia menambahkan dua fatwa MUI lainnya yakni tentang pendaftaran haji usia dini dan fatwa penggunaan human diploid cell untuk bahan produksi obat dan vaksin.

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About redaksi

Avatar