Jangan Buru-buru Tolak Pemulangan Eks ISIS, Pendekatan Humanis dan Soft Approch BNPT Efektif Lunakkan Kombatan

0
1790

Jakarta – Mantan napi teroris (napiter) Khairul Ghazali meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan menolak pemulangan WNI eks ISIS. Harusnya keputusan itu didasarkan pada penelitian dan riset dari tenaga ahli, pakar, akademisi, dan praktisi. Apalagi pemerintah harus mempertimbangkan kiprah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berhasil mengembalikan ratusan kombatan ke NKRI melalui pendekatan humanis dan soft approach.

“Keputusan pemerintah tersebut dibuat dengan tergesa-gesa tanpa penelitian dan riset ilmiah dari tenaga ahli, pakar, akademisi dan praktisi. Sehingga melahirkan keputusan yang prematur dan bertentangan dengan hak asasi,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah, Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/2/2020).

Khairul Ghazali pernah diadili akibat keterlibatannya dalam aksi terorisme berupa perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Hasil rampokan itulah yang digunakan untuk kegiatan terorisme.

Menurutnya, keputusan menolak kepulangan WNI eks ISIS itu mencerminkan rasa takut dan kepanikan. Pemerintah seperti kehilangan akal menghadapi segelintir WNI eks ISIS. Padahal belum tentu 682 WNI itu teroris lintas batas, karena faktanya sebagian besar adalah wanita dan anak-anak serta simpatisan.

Pemerintah seakan mengabaikan lembaga yang dimilikinya, seperti BNPT, BIN, TNI dan Polri. Institusi-institusi ini ada di garda terdepan melindungi lebih 260 juta rakyat Indonesia.

“Ada lembaga hukum yang bisa menghukum rakyatnya yang melakukan pelanggaran, bahkan ada UU Terorisme yang bisa memidana mereka yang dianggap melanggar,” lanjut Khairul.

Selain itu, ketokohan teroris lintas negara yang jadi komandan ISIS Indonesia di Suriah, seperti Abu Jandal dan Bahrum Naim, dinilai Khairul belum ada artinya jika dibandingkan dengan ketokohan eks teroris lintas negara seperti Abu Tholut, Umar Patek, dan Ali Imron yang terbukti dapat kembali ke pangkuan NKRI.

“Yang menunjukkan seradikal apa pun para kombatan tersebut mereka masih mempunyai hati untuk berubah dengan pendekatan humanis dan soft approch yang dilakukan BNPT belakangan ini,” kata Khairul.

Dia pun menilai pemerintah bersembunyi dengan dalih melindungi lebih 260 juta rakyatnya. Namun mengorbankan 682 rakyatnya yang lain.

Dia menambahkan, keputusan tersebut seolah-olah memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan lembaga negara, seperti Densus 88 dan BNPT. Padahal mereka terbukti telah berhasil merangkul sekitar 200 napi terorisme.

“Kami mantan teroris di Sumut menyerukan kepada pemerintah agar meninjau kembali dan membatalkan keputusan yang dangkal tersebut dan membuka ruang-ruang dialog dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai ujung tombak demokrasi,” jelas Khairul.