Toa masjid
Toa

Kenapa Urusan Toa Masjid Mesti Diatur? Lihat Negara Muslim Lainya

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan Surat Edaran (SE) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang dikeluarkan Menteri Agama (Menag) yang menuai kontroversi. Lebih heboh lagi ketika ada pemberitaan yang seolah Menag melakukan “penistaan agama” dengan membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Namun, bukan kasus kedua yang ingin kita bahas. Serahkan saja kepada pelapornya yang sedang menggebu-gebu.

Pertanyaannya kenapa sih persoalan sepele pengeras suara atau toa masjid mesti diatur oleh negara? Apa negara kurang kerjaan sehingga harus mengatur urusan sepele toa masjid? Bukankah hal ini sama halnya dengan membatasi syiar Islam? Begitulah kira-kira pertanyaan kritis masyarakat dan tokoh mendendangkan suaranya. Jika lebih ekstrem tentu saja keluarnya adalah ternyata pemerintah anti Islam. Ngeri!

Persoalannya sebenarnya terletak pada apakah pengeras suara bagian dari ruang publik yang perlu diatur atau privasi keagamaan? Apakah aturan ini berkaitan dengan kepentingan public? Jika tidak ada implikasi sosialnya, tentu saja, tidak penting. Biarkan agama mempunyai kemandirian sendiri jika menyangkut hal yang tidak ada kaitannya dengan urusan publik.

Ternyata kejadian toa masjid memang sensitif bagi umat Islam. Jika ada yang berani mengaturnya tentu saja butuh nyali besar. Kenapa tidak? Pada 2012, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono pernah menuai kecaman ketika dia menyarankan agar volume azan dibatasi. Pada tahun 2018, ratusan orang membakar belasan vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, itu terjadi setelah warga bernama Meiliana mengkritik volume azan. Akhirnya, Meiliana dipenjara 18 bulan.

Kejadian tidak terlalu terjadi ketika segerombolan massa marah mendatangi perumahan mewah di Jakarta setelah seorang penduduk meminta pihak masjid mengurangi volume pengeras suaranya. Pria inisial MR (43) itu pun tidak mengalami nasib seperti Melliana karena bisa diselesaikan dengan mediasi kekeluargaan. MR dan pengurus Masjid Jami Al-Fudhola sepakat berdama.

Baca Juga:  Mengapa Foto Muslimah Harus Diblur? (Bagian 1)

Bulan Ramadan tahun 2021, artis Zazkia Mecca mengkritik cara orang membangunkan sahur menggunakan toa masjid yang dinilai kurang baik. Kehebohan pun terjadi. Tentu saja hanya kehebohan dan viral saja tidak berujung ke meja hijau seperti kasus Melliana.

Dari berbagai kasus tersebut, sudah saatnya kah persoalan sepele toa diatur? Apa memang tidak ada kerjaan lain? Apakah persoalan itu selalu menuai kontroversi?

Menjawab hal ini sejatinya SE Menag itu bukan hal baru. Sebelumnya sudah ada aturan berupa Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musala. Hanya saja, memang dalam aturan ini tidak ada terkait volume suara. Artinya, aturan mengenai hal sepele toa sudah menjadi concern.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya di Indonesia urusan sepele toa ini diatur? Ternyata tidak! Kementerian Urusan Islam Arab Saudi telah memberlakukan pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid hanya diizinkan untuk azan dan iqomah saja. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Abdul Latif Al Sheikh, Menteri Urusan Islam Saudi, ke semua masjid di seluruh Kerajaan Saudi.

Di negara Timur Tengah lainnya Bahrain juga mengatur hal sama yang menyatakan speaker eksternal hanya digunakan untuk menyampaikan adzan saja. Bahkan otoritas Bahrain memberikan hak kepada warga untuk melapor jika ada speaker eksternal masjid yang terlalu keras dan mengganggu. Begitu pula dengan Uni emirate Arab yang meminta masyarakat melapor jika ada speaker masjid yang dianggap terlalu keras. Begitu pula dengan Mesir.

Jika belajar dari berbagai aturan di negara-negara tersebut yang mayoritas muslim seperti Indonesia, ternyata persoalan sepele toa ini juga diatur. Artinya, persoalan sepele ini menyangkut pula kepentingan publik. Bahkan dalam beberapa negara seperti diulas di atas, pemerintah mempersilahkan warganya melapor jika ada toa masjid yang terlalu keras dan menggangu. Artinya, ada landasan hukumnya sehingga tidak ada keributan atau lari ke meja hijau terkait komplain toa masjid.

Baca Juga:  Islam Mengajarkan Penyampaian Aspirasi yang Elegan dan Konstitusional

Lalu, sudah pentingkah urusan sepele toa masjid di atur di Indonesia? Tentu perlu kajian dan kebijakan pemerintah berdasarkan masukan masyarakat. Namun, tentu pemerintah sudah melakukan kajian itu. Saya tidak ingin berpretensi mendukung atau menolaknya. Namun, hanya ingin mengutip sebuah hadist.

Dari Abu Sa’id, ia bercerita, bahwa saat Rasulullah beri’tikaf di masjid beliau mendengar mereka (jama’ah) membaca al Qur’an dengan nyaring. Beliau kemudian menyibak tirai dan berkata, “Ketahuilah, masing-masing kalian bermunajat kepada Allah. Janganlah sebagian dari kalian menyakiti sebagian yang lain. Jangan pula sebagian kalian meninggikan atas sebagian yang lainnya dalam membaca. Atau ia berkata, ketika shalat”. (HR. Abu Daud).

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

Dr KH Adnan Anwar

Membangun Kebanggaan Nasional untuk Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Jakarta – Semangat nasionalisme pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menandakan rumusan identitas kebangsaan yang tidak …

uas ditolak masuk singapura berikut hal yang diketahui sejauh ini

Ormas Perisai Pendukung UAS Demo Kedubes Singapura Siang Ini

Jakarta – Penolakan Pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) yang hendak memasuki wilayah Singapura …