Langkah Presiden Cabut Lampiran Perpres Miras Sesuai Pancasila dan UUD ‘45

Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras). Langkah itu sekaligus membantah asumsi selama ini yang menganggapi pemerintah tak mau mendengar masukan dari sejumlah pihak. Keputusan itu juga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Jadi asumsi kita selama ini yang menganggap pemerintah tak mendengar suara masyarakat ya sudah terbantah. Sikap yang saya terus terang saja sangat memuji langkah pemerintah,” Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, keputusan itu sangat tepat. Keputusan Jokowi mencabut aturan terkait investasi miras dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden,” ucap Anwar.

Anwar mengatakan, keputusan untuk mencabut Perpres soal industri miras itu juga dapat memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat.

“Sehingga dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara kita tetap terjaga dan terpelihara. Sehingga kita bisa kompak sebagai bangsa untuk mengisi pembangunan dan menghadapi masalah yang sekarang sedang dihadapi, yaitu Covid-19 dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Anwar menuturkan, bahaya miras tak hanya dilihat dari sudut pandang agama. Ia menganggap dari sisi kesehatan, sosiologis, dan ekonomi, miras juga dianggap membahayakan.

“Ini sisi dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis ya karena orang-orang yang minum ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat. Kemudian juga dari sisi ekonominya,” katanya.