nalar agama

Menemukan Nalar Adil pada Negara Demokratis

انُفش يخهىق عجيت, لد جأير ثبنضىء, نكُهب لاجطًئٍ ولا جضعد إلا ثبلله

“Nafsu adalah mahluk yang unik, kadang ia mengajak kepada keburukan, tetapi sejatinya ia tidak akan senang dan bahagia kecuali bersama Allah” (Syaikh Ali Jum’ah)

Seringkali terlintas istilah “keadilan”, secara terminologis berarti bermakna terbebas dari diskriminasi, ketidakjujuran, keberpihakan dan lain sebagainya. Keadilan relevansinya ketika yang menjalankan sesuai dengan pedoman sumber primer seperti Al Qur’an dan As Sunnah, Hukum Positif, dan hukum sosial/adat.

Nilai-nilai transformatif keadilan didasari dengan sikap objektif dan kritis kepada siapapun, dimulai dari konsistensi antara perilaku dan perkataan. Kedua sikap ini mengantarkan individu mendapatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membangun reputasi pribadi ke arah lebih baik, dan memilih pemimpin dari kader putera-putri bangsa Indonesia yang baik.

Pemimpin yang adil mampu menguasai seluruh persoalan masyarakat dan mampu menampung aspirasi, ide, dan gagasan. Oleh karenanya, keadilan idealnya bersifat equal (berimbang). Permasalahannya, adakah pemimpin dan Negara ideal yang adil? Bagaimana esensi konsep adil sebenarnya?

Kedua pertanyaan itu jika kita meneropong di tengah ratusan juta penduduk menemukan konsep adil yang hakiki merupakan harapan yang utopis. Bentuk pemerintahan demokrasi pun belum tentu memiliki konsep dan sistem yang mewakili masyarakat secara keseluruhan, buktinya seringkali perbedaan berujung ke arah perselisihan hingga muncul koalisi dan oposisi.

Kelompok yang kalah dalam kontestasi politik atau oposisi lazimnya diterjemahkan sebagai kelompok penyeimbang, partai penentang dan mengkritik kebijaksanaan golongan yang berkuasa, baik itu nilai konsep, bentuk, cara dan alat oposisi itu dengan cara yang beragam.

Pada prinsipnya Negara demokrasi menampung gagasan individu maupun kelompok. Gagasan kelompok yang dominan akan diterapkan sebagai regulasi untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi, juga diterapkan pada peraturan hukum Negara, peraturan perusahaan dan lain-lain.

Sayangnya, interpretasi serta ekspresi perbedaan kerapkali tidak menggembirakan dan luput dari keharmonisan, bahkan demikian halnya menyeret pada pelemahan institusi, fitnah, hingga pembentukan buzzer demi syahwat politiknya, keterlibatan ujaran kebencian mewarnai media-media sosial menimbulkan kegaduhan, sehingga kata-kata berbau perdebatan muncul tanpa pemetaan masalah, terdapat ibaroh;

Baca Juga:  Bercermin dari Al-Qur’an (I) : Islam Menjadi Adikuasa Dunia Bukan dengan Kekerasan

ويٍ أصجبة الإخحلاف ثيٍ انُبس إخحلاف انرغجبت وانشهىات, فإٌ رغجبت انُبس وأهىاءهى وأيزجحهى يحجبيُة

Artinya : “termasuk sebab-sebab perselisihan diantara orang-orang dilandasi perbedaan kepentingan kehendak dan hawa nafsu, kehendak orang-orang dan hawa nafsu yang telah menyatu”.

Sisi kelemahan sistem demokrasi yang terwakili di parlemen ternyata kerapkali mengabaikan pendapat oposisi sebagai kelompok marginal, padahal belum tentu sudut pandang mereka keliru. Kita sama-sama bermujadalah (berdebat) dalam ketidaktahuan sekedar meraba- raba harapan menuju arah lebih baik. Maka yang terjadi terkadang sikap keberpihakan personal/kelompok untuk adu keunggulan dari tiap-tiap perselisihan, serta keluar dari objektifitas memahami materi tanpa menemukan sintesa baru.

Meminjam istilah Abu Zahrah dalam kitabnya إذا “ ;Tarikh Madzahibul Islamiyah fi siyasah wal aqaid wa tarikh madzahibul fiqhiyah disebutkan ,)jika mengetahui topik perdebatan, batallah semua perdebatan( عرف يىضع انُزاع, ثطم كم َزاع” dengan kata lain orang sering berdebat memicu hilangnya akal sehat. Terdapat hadist berbunyi;

لا يحكى أحد ثيٍ اثُيٍ, وهى غضجبٌ

Artinya : “seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang sedang berperkara) dalam keadaan ia sedang marah”.

Berpijak dari pembahasan hadist di atas terdapat illat berupa mengacaukan kondisi emosional pada pola berfikir secara( جشىيش sifat emosi) sedangkan( غضت jernih) berstatus sebagai hikmah.

Pemimpin yang adil dalam konsep pemerintahan demokrasi berwenang mengendalikan kobaran sifat emosi serta mengentaskan permasalahan melalui Ijma’ (kesepakatan) dan nash (konstitusi). Imam As Subki dan Ibnu Hajib keduanya memilih untuk mendahulukan ijma’ daripada nash. Dengan dalih, bahwa ijma’ merupakan dalil yang ditarjih.

Di saat terjadi kontradiksi dengan nash, berbeda dengan imam Al Baidlawi yang memilih mendahulukan nash daripada ijma, dengan alasan bahwa nash merupakan sandaran ijma’.

Terkait sistem demokrasi suara terbanyak menjadi simbol kekuasaan. Otoritas ijma’ dan nash menjadi penting demi tegaknya supremasi hukum, agar kedaulatan suatu Negara tidak menjadi lahan basah bagi investor asing atau orang-orang yang berkepentingan/cukong.

Baca Juga:  Hijrah Nabi Bukan Di Bulan Muharram

Namun, kedudukan ijma’ dan nash tidak seutuhnya dijadikan pedoman berkontemplasi diri. Masih banyak oknum yang memanfaatkan peluang demi ego sektoralnya masing-masing.

Sebagai contoh, revisi UU nomor 4 tahun 200 tentang pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU dan disusul Omnibus Law Cipta Kerja yang semula dijadwalkan pada 8 oktober tetapi disahkan menjadi UU pada senin (5/10/2020) di tengah masa pandemic. Draft RUU setebal 900 halaman dikerjakan dengan waktu singkat dan terburu-buru, memiliki kesan kepentingan monopoli ekonomi, korporasi, dan oligarki, bukti kekuasaan hasil demokrasi.

Kekuasaan hasil demokrasi melahirkan kekuatan feodal, mulai dari politisi, militer, dan agamawan, kewenangan pemerintah dalam menduduki posisi strategis ini bertujuan menarik perhatian rakyat secara kolektif dan objektif, hingga pengaruhnya mengalir dari golongan akademisi hingga kaum proletar.

Agamawan sebagai penyeimbang di dalam Negara demokrasi, انعبنى dinisbatkan orang yang memanfaatkan waktunya untuk mendidik, menyusun karya, dan memfatwakannya. Sikap ulama dijadikan rujukan masyarakat, sekaligus rem bagi sistem atau tatanan Negara demokrasi, yang demikian halnya konsep kekuasaaan pemerintah menjadi terjamin.

Legitimasi agamawan dalam mengintegrasikan perintah agama dan hukum positif yang merupakan fardlu ain. Seperti perkataan Wahbah zuhaili dalam bukunya Al Alaqoh dauliah fil عُد عهًبء الإصلاو ثيٍ الأيىر انديُية أو الأيىر انحشريعية, فكههب ; Islam muqoronah bil qonun ad dauli al hadist Menurut ulama Islam antara perintah agama dan perintah konstitusi“ ذات إنزايية لا يُبص يُهب  semuanya harus berbarengan, tidak boleh diabaikan” Peran ulama dapat diartikan sebagai perumus dalam mengimplementasikan hukum Islam, kekuatan pengikat ukhuwah insaniyah sebagai pendekatan pada gerbang terakhir keadilan, ulama yang faqih ahlu nash wa ijma’ mengatasi problematika ummat انحطجيك انمبَىَي نهشريعة (menerapkan konstitusi) hukum positif dengan nuansa keagamaan dan keberagaman. Dengan demikian, rakyat akan terdorong untuk percaya, mendukung, dan menyatu dengan pemerintah.

Namun, demokrasi terkikis melalui budaya kontrak nepotisme dan korupsi, sehingga terdapatnya corak politik feodal-komunalistik. Akibatnya, usaha partai politik dan tokohnya dalam memperjuangkan kepentingan konstituen berdasarkan kepada penilaian-penilaian yang subjektif daripada objektif melahirkan pemerintahan semi oligarki, dimana salah satu sistem pemerintahan memiliki kekuasaan ekonomi berperan besar dan menguasai politik Negara. Akhirnya, arti demokrasi terdistorsi dari makna yang sebenarnya, karena itu cita-cita keadilan di Negara demokrasi perlahan meredup, sebab berpotensi memunculkan konflik jika seseorang kalah dalam kontestasi demokrasi.

Baca Juga:  Pemikiran Keislaman Fazlur Rahman

Menyambut pesta demokrasi desember mendatang, perhelatan politik menjadi momentum penting yang menentukan nasib bangsa, menjaga demokrasi selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan, keterbukaan adalah roh keadilan, keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran, demikian halnya sikap yang kita tempuh adalah berpendapat, kritis, tegas, memilih wakil rakyat, memilih kepala daerah yang amanah yang memiliki penguasaan bidang ilmu Negara dan agama, tidak diperbolehkan diam dalam menentukan arah demi kepentingan Negara, terdapat kaidah يُضت إنى صبكث لىل لا “suatu pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam”.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah ditengah kedaruratan kesehatan masyarakat menjadi agenda penting pemerintah, dalam hal ini wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersinergi dengan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Eksistensi pimpinan daerah harus tetap ada demi stabilitas sektor-sektor penting berjalannya otonomi daerah, disisi lain Covid -19 ini negara-negara di dunia belum memiliki kepastian kapan berakhirnya.

Yang tidak kalah penting, apabila ditiadakan berarti periode kemungkinan diperpanjang, berdampak pada APBN yang dipastikan membengkak untuk kebutuhan negara, hal ini rentan dimanipulasi dan dikendalikan oleh oknum, peluang intervensi pasar dan proyeksi lahan basah milik pemerintah yang menguntungkan konglomerat sekaligus berdampak pada pelemahan institusi. Maka dari itu, menemukan keadilan dapat dilakukan mengkritisi melalui tulisan, percaya diri, menyuarakan pendapat secara elegan, dll, menghindari taklid buta, hoaks, provokasi. Dimulai dari muhasabah bi nafsi tentang apa yang kita berikan untuk negara dan terus memonitor dinamika politik di negara kita yang demokratis ini.

Bagikan Artikel

About Ahmad Dliya’ul Mubarok, SH

Avatar