MUI Jabar: ‘People Power’ Haram Karena Inkonstitusional

Bandung Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat bersikaf tegas terhadap gerakan people power yang dikumandangkan Amien Rais MUI Jabar menilai gerakan itu haram karena inkonstitusional sehingga masyarakat Jabar diimau agar tidak ikut ikutan Mengingatkan untuk menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini di negara bangsa yaitu tentang pilpres dan pileg nampaknya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan bukti Oleh karena itu ajakan apa pun yang istilahnya people power itu jangan diikuti itu hanya perbuatan yang mencoba menggiring atau membuat sebagian masyarakat untuk terbawa arus tutur Ketua MUI Jabar KH Rachmat Syafei kepada wartawan saat pertemuan ulama di Hotel Grand Pasundan Bandung Rabu 15 5 2019 malam dikutip dari laman detik com Menurut Rachmat Syafei people power dalam sistem kenegaraan untuk mengganggu pemerintahan yang sah itu disebut juga bisa mengarah pada bugat memberontak kalau dalam istilah fiqih Selain itu perbuatan people power bisa dikategorikan perbuatan haram Terlebih jika perbuatan itu melanggar konstitusi yang ada Baca juga People Power Ala Amien Rais Tak Elok Karena Bisa Timbulkan Perang Saudara Jadi artinya people power yang dilakukan itu bisa dikenai haram People power kalau inkonstitusional jadi termasuk bugat Bugat itu adalah cara menggulingkan pemerintah yang sah itu termasuk bugat Bugat itu dilarang dan harus diperangi Bugat itu adalah haram People power yang sama dengan bughat itu adalah haram ujar Rachmat MUI mengumpulkan sejumlah ulama pimpinan pondok pesantren serta tokoh tokoh ormas islam di Jabar Para tokoh diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk tidak ikut serta melakukan aksi people power MUI memberikan arahan penjelasan untuk menyikapi situasi seperti itu agar mereka mengajak masyarakat supaya tidak ikut ikutan provokasi untuk people power itu kata Rachmat Rachmat mengatakan proses pemilu saat ini masih dalam penanganan KPU yang merupakan lembaga resmi pemerintah Pihaknya mengajak masyarakat untuk menunggu dengan sabar dan tenang hasil penghitungan nasional yang dilakukan oleh KPU