Muslimah Anggota Kongres AS Desak Biden Sikapi Diskriminasi Umat Muslim di India

Washington DC –  Diskriminasi dan tekanan politik yang dialami umat Muslim di dunia terus terjadi. Pemerintahan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi seakan menjadi Islam sebagai target untuk dienyahkan dari India. Ironisnya, perlakuan diskriminatif dan terkesan diskenariokan ini tidak membuat negara-negara Barat tergerak untuk berempati kepada Muslim India.

Seperti akhir-akhir terkait masalah larangan jilbab di sekolah di Negara Bagian Karnataka yang telah menimbulkan keresahan bagi umat Muslim di India. Hal itulah yang mendasari Musliman Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Ilhan Omar “berteriak” dan mendesak Presiden AS Joe Biden untuk bertindak terhadap diskriminasi India terhadap umat Muslim. Apalagi Biden saat kampanye telah berjanji untuk melindungi umat Islam.

Omar secara langsung bertanya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman, terkait bagaimana dukungan Amerika Serikat untuk India dalam mempromosikan wilayah yang bebas dan terbuka.

“Seberapa besar pemerintahan (Perdana Menteri India Narendra) Modi harus mengkriminalisasi tindakan Muslim di India agar kami dapat mengatakan sesuatu? Apa yang diperlukan bagi kami untuk secara lahiriah mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintahan Modi terhadap minoritas Muslim?,” ujar Omar, dilansir Anadolu Agency via laman Republika.co.id, Kamis (7/4/2022).

Sherman mengatakan, dia setuju bahwa pemerintah harus membela  setiap agama, setiap etnis, setiap ras, setiap kualitas keragaman di dunia ini. Dia mengatakan, AS telah menyuarakan keprihatinan tentang catatan hak asasi manusia India secara langsung dengan para pejabat New Delhi.

Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia internasional, Muslim India semakin mendapatkan diskriminasi di bawah pemerintahan Modi dan Partai BJP.

Pada 2021 Human Rights Watch melaporkan, prasangka BJP telah masuk ke lembaga independen, seperti polisi dan pengadilan, memberdayakan kelompok nasionalis untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama dengan kekebalan hukum.

Modi dan BJP telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang secara sistematis mendiskriminasi umat Islam di India.

Larangan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka telah memicu pertengkaran besar. Larangan ini meningkatkan kekhawatiran munculnya serangan terhadap simbol dan praktik ibadah umat Muslim, sebagai bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas.

Sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim di Pengadilan Tinggi Karnataka sedang mendengarkan berbagai petisi yang menentang larangan tersebut. Sebelumnya siswa perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian.

Aktivis mengatakan, larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India, yang menjamin hak beragama bagi setiap warga negara.  Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, khususnya Muslim telah meningkat.

Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena meloloskan undang-undang anti-konversi dan undang-undang anti-sembelih sapi tahun lalu. Undang-undang ini untuk menargetkan orang Kristen dan Muslim.