NU Dukung Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan

Jakarta Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan atau Human Fraternity Document ditandatangani Imam Besar Al Azhar Sheikh Ahmed Al Tayeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi Uni Emirat Arab UEA 4 Februari 2019 lalu Dokumen itu berisi kesepakatan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menggalang persatuan dan persaudaraan Nahdlatul Ulama NU mendukung komitmen Al Azhar dan Vatikan dalan atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan itu Dukungan itu didasarkan konsepsi persaudaraan yang dianut NU berupa persaudaraan sesama muslim ukhuwah islamiyah persaudaraan sebangsa dan setanah air ukhuwah wathaniyah dan persaudaraan sesama anak manusia ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah sebagaimana didekralasikan Nahdlatul Ulama tahun 1984 kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas Alim Ulama dan Kombes NU 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar di Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat Rabu 27 2 2019 Kiai Said menjelaskan dalam pandangan Nahdlatul Ulama Human Fraternity Document merupakan bagian dari konsepsi persaudaraan yang telah diperjuangkan dan diimplementasikan Nahdlatul Ulama sekurang kurangnya terhitung sejak 35 tahun lalu Baca juga Buka Munas Presiden NU Garda Terdepan NKRI dan PancasilaKonsepsi persaudaraan tersebut lanjut Kiai Said dapat memberi kontribusi bagi upaya untuk menghentikan permusuhan muslim dan non muslim di dunia Menerima negara bangsa dan menolak khilafah menerima konstitusi dan tidak mempertentangkan dengan syariah dan mewujudkan perdamaian dunia paparnya Sekadar diketahui Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2019 kali ini mengambil tema Memperkuat Ukhuwah Wathoniyaj untuk Kedaulatan Rakyat Tema ini dipilih dengan dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019 NU perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat hasil pemilu harus mampu menjunjung menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan jelasnya Kiai Said pun menegaskan bahwa mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat kesejahteraan sebesar besar rakyat Indonesia Karena itu Pilpres Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4 0 yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet internet of things kecerdasan buatan artficial intelligent dan analisis big data Revolusi Industri 4 0 berdampak luas terutama pada sektor lapangan kerja tandasnya