Pemerintah Bisa Bentuk “Karantina Politik” Untuk WNI Eks ISIS

Jakarta – Pemerintah harus membentuk semacam ‘karantina politik’ untuk menampung para WNI eks simpatisan ISIS. Dalam karantina itu, WNI eks ISIS dibina dan direhabilitasi secara ideologi. Selain itu, pemerintah juga wajib mengizinkan WNI Eks ISIS yang masih memiliki paspor Indonesia kembali ke Indonesia.

“Semacam “karantina politik” sebagai jalan tengah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ia pun menegaskan Muhammadiyah siap bila dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan pembinaan ideologi bagi para WNI eks ISIS yang kembali ke Tanah Air.

Abdul Mu’ti menyatakan upaya itu merupakan jalan tengah menggunakan pendekatan politik. Ia mengakui banyak pihak yang khawatir WNI eks ISIS tersebut kembali ke Tanah Air. Itu dinilai masuk akal karena melihat kekejaman ISIS yang luar biasa.

Tapi ia juga mengungkapkan, banyak dari WNI eks ISIS yang bukan betul-betul menjadi kombatan ISIS, tetapi hanya sebagai korban propaganda ISIS.

“Kemudian mereka dipukul rata. Gak fair dan gak adil. Karena itu menurut saya, kalau banyak orang dari negara lain dengan alasan kemanusiaan kita berikan bantuan, masa ini mereka eks WNI tak diberikan bantuan,” kata dia dikutip dari laman cnnindonesia.com.

Ia lantas membandingkan Indonesia kerap membantu saudara sesama muslim di Rohingya, Myanmar. Sehingga, proses pemberian bantuan bagi saudara sesama WNI harus dilakukan oleh pemerintah.

“Begini, walaupun dia stateless, tapi dia berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan. Tapi kalau dikhawatirkan secara politik tak sesuai, ya dilakukan pembinaan, nanti pemerintah lebih tahu,” kata Abdul Mu’ti.