Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Pemerintan Indonesia diminta untuk tidak pukul rata terkait keputusan penolakan pemulangan WNI eks ISIS. Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah memutuskan tidak akan memulangkan sekitar 600 WNI Eks ISIS yang sekarang berada di kamp-kamp pengungsian di Suriah.
“Pemerintah tak bisa memukul rata semua WNI eks ISIS untuk tak dipulangkan. Sebab masih ada kemungkinan WNI eks ISIS di Suriah itu telah melepaskan ideologi ISIS,” ujar Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dikutip dari laman detik.com, Selasa (11/2/2020).
Anwar menilai setiap WNI memiliki hak kembali ke Tanah Air, sehingga menurut dia harus ada penjelasan lebih rinci soal larangan WNI eks kombatan ISIS.
“Untuk itu pemerintah harus bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang alasan keberatan pemerintah untuk memulangkan mereka. Tapi kalau menurut saya pemerintah jangan pukul rata semuanya karena mana tahu di antara mereka itu ada yang ingin kembali ke Tanah Air dan melucuti paham-paham yang dia anut selama ini serta kembali menghormati dan menerima falsafah Pancasila dan UUD 1945,” ujar Anwar
Itu juga harus diterapkan ke anak-anak dan perempuan yang mayoritas mendominasi daftar 600 WNI eks ISIS. Anwar mengatakan, pemerintah perlu melakukan wawancara dan memilah para WNI tersebut.
“Iya makanya pemerintah jangan pukul rata. Dilakukanlah interview dan penjajakan. Kalau di antara mereka ada yang mau patuh kepada hukum dan ketentuan yang ada kenapa tidak,” imbuhnya.
