selektif pemimpin
patuhi pemimpin

Selektif Memilih Pemimpin Bukan Like and Dislike

Setiap kepemimpinan dalam masyarakat mengalami regenerasi. Islam mengajarkan prinsip memilih pemimpin untuk regenerasi mulai dari tingkat kelompok, negara bahkan dunia. Adaptasi dengan dunia yang berubah membutuhkan kesadaran kepemimpinan dalam diri setiap orang. Nabi Saw mengingatkan sejak berabad-abad yang lalu; “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Artinya, setiap diri adalah agen perubahan bagi masing-masing dan bukan zamannya lagi menunggu atau mengandalkan perubahan nasib dari orang lain.

Cukup banyak hadis yang menggambarkan Islam adalah ibadah sekaligus mu’amalah, persoalan pribadi sekaligus kemasyarakatan yang membutuhkan sosok pemimpin berkarakter. Pemahaman Islam juga semakin dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan pragmatis. Artinya, jika umat Islam mengalami ketertinggalan berarti ada persoalan dalam memahami Islam. Apakah Islam hanya dianggap wacana ataukah nilai moderat yang harus dilembagakan dan dilaksanakan. Jika agama hanya wacana berarti agama hanya pelengkap, ulama juga  pelengkap dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan ilustrasi Imam Ghazali; “Kerusakan rakyat karena kerusakan pejabat dan kerusakan pejabat karena kerusakan ulama”.

Ulama merupakan benteng terakhir dan penopang akhlak umat yang menentukan jati diri sebuah bangsa. Sebut saja Indonesia yang dibangga-banggakan akhlak dan harmoni sosialnya oleh dunia luar. Anugerah ini harus dijaga. Ulama juga harus menjaga sikap dan fatwanya agar tetap dalam koridor moderat, tidak liberal dan tidak pula konservatif sehingga menjadi percontohan negara-negara lain.

Penunjukan pemimpin dalam agama juga harus selektif, mengerti kemaslahan agama dan bangsanya, bukan landasan suka atau tidak suka (like and dislike). Termasuk memilih panutan atau guru agama juga perlu rekomendasi dari orang-orang yang dianggap mengerti. Di masa awal Islam, Nabi merekomendasikan umat Islam agar bertanya kepada Sayidina Ali sebagai pintu keilmuan Nabi, atau Umar bin Khattab yang sering merekomendasikan agar umat Islam bertanya pada Mu’adh ibn Jabbal dalam urusan fikih. Rekomendasi sebagai hal yang penting sebagai bentuk kehati-hatian.

Baca Juga:  Berhati-hati Memilih Guru Ngaji

Walhasil, tidak semua orang pantas diberi pertanyaan, terutama dalam masalah aqidah yang bisa fatal. Mantan Direktur Pascasarjana Univ. al-Azhar Prof. M. Salim Abu ‘Ashi dalam bukunya Asy’ariyun Ana (2022) mengutip salah satu contoh  keterpelesetan seorang yang dianggap ulama ketika ditanya; “Dimana Allah ?”, tanpa pertimbangan orang  “alim” itu menjawab dengan mengutip Ulama ‘Asy’ariyah: “Allah ada di setiap tempat”. Padahal kutipan itu salah. Sebenarnya Allah tidak bertempat dan  justru menciptakan tempat.

Suatu ketika, Yazid bin Abi Sufyan (saudara Mu’awiyah bin Abu Sufyan) bercerita tentang  Khalifah Abu Bakar yang mengutusnya ke Syam dan berwasiat: “Wahai Yazid, sesungguhnya engkau punya kerabat yang memungkinkan dirimu memberikan jabatan kepada mereka. Itu yang paling aku khawatirkan darimu nanti. Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa menguasakan  urusan umat Islam kepada seseorang dengan memberikan  perintah atau jabatan  atas dasar rasa suka (bukan kelayakan) maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan Allah tidak akan menerima prilaku dan sikap keadilannya hingga Allah memasukkannya ke neraka Jahanam” (HR. Al-Hakim).

Hadis ini menegaskan sikap Rasulullah Saw yang mengecam keras jika ada yang memberi kewenangan atau jabatan kepada seseorang atas dasar like and dislike, hubungan kerabat atau atas dasar hadiah, bukan kemampuan, amanah (integritas) dan kemenonjolannya di bidang yang akan dipercayakan kepadanya. Prilaku curang seperti ini bisa menunda, bahkan menyia-nyiakan keberadaan  orang yang terpercaya, layak dan cakap dalam urusan dimaksud. Pesan Nabi dalam hadis ini mencakup semua bentuk jabatan dalam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Syekh Dr. Omar Hasyim salah satu Ulama Senior al-Azhar Mesir memaknai laknat atau ketertolakan dari rahmat Allah dengan makna balasan Allah yang akan diterima di dunia sebelum di akhirat dikarenakan statusnya orang dzalim.  Allah menjanjikan kerusakan dan keruntuhan bagi kepemilikan orang-orang dzalim sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat An-Naml ayat 52:

Baca Juga:  Nikah Beda Agama dalam Pandangan Fikih

فَتِلۡكَ بُيُوتُهُمۡ خَاوِيَةَۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ  [ النمل: 52]

Artinya; “Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui”.

Walaupun seandainya yang bersangkutan dikelilingi harta melimpah, sesuai janji Allah nasibnya akan berakhir menyakitkan dan mengenaskan. Tidak cukup di dunia, di akhirat pun “diterminalkan” di neraka. Ini peringatan berat dan langsung dari al-Qur’an dan Sunnah bagi orang yang berani memberi kewenangan kepada orang lemah dan menyingkirkan orang kuat  (layak). Ini bagian dari bentuk pengkhianatan agama. Melakukan lobi atau “jalur belakang” untuk meraih atau meningkatkan pangkat dan jabatan tanpa didasari kelayakan, baik dengan cara suap, rayuan, kedekatan kerabat, tetangga, almamater dan semacamnya merupakan pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, Rasulullah menyatakan; “Barang siapa memanfaatkan seseorang dalam sebuah struktur kepemimpinan sedangkan masih ada yang lebih diridlai oleh Allah (layak) maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin”.

Fenomena kerusakan, korupsi dan penyia-nyiaan amanah banyak terjadi di akhir zaman. Tidak sedikit fenomena sosial yang keruh dan ruwet karena urusan umat diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad Saw ditanya oleh seseorang, “Kapan kiamat itu terjadi”. Nabi menjawab; “jika sebuah perkara diserahan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah (kehancuran) kiamat-nya”. Nabi juga memperingatkan orang yang tidak mau memperhatikan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya atau mengabaikan hak-haknya  dengan  kewenangan Allah yang tidak akan mempedulikannya hingga dirinya mempedulikan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa sikap “tidak selektif” dalam memilih pemimpin atau memberikan kewenangan adalah bentuk penyia-nyiaan hak dan keadilan. Masyarakat sudah saatnya mandiri dalam memilih pemimpin di era keterbukaan informasi saat ini tanpa golput, terutama menjelang Pemilu atau pesta demokrasi yang penuh warna warni kampanye dan janji-janji. Pilihan setiap orang dalam Pemilu merupakan amal yang kelak akan ditanyakan di hari perhitungan (yaumul hisab). Dalam hal ini, tidak seharusnya seorang hamba “mengecewakan” Allah hanya untuk menyenangkan manusia.

Bagikan Artikel ini:

About Ribut Nurhuda

Avatar of Ribut Nurhuda
Penasehat PCI NU Sudan

Check Also

prasangka

Cara Ulama Salaf Melawan Prasangka Buruk

Prof. Jamal Faruq seorang ulama al-Azhar Mesir mengutip pernyataan Syekh Abderrahman Habankah al-Maidani bahwa diharamkannya …

fikih peradaban

Indonesia dan Peran Fikih Peradaban

“Islam adalah kekuatan spiritual, intelektual, emosional dan material peradaban”, tulis ulama Mesir Abdel Mun’im al-Qi’iy …