Tag Archives: kh cholil nafis

Tolak Perpres Minuman Keras, MUI: Hukumnya Haram

Minuman keras

Jakarta – Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran. Perpres ini langsung dikoreksi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Ketua MUI Pusat KH. Cholil Nafis menegaskan, minuman beralkohol dan minuman keras (miras) hukumnya haram …

Read More »

Polisi Ngaji Kitab Kuning, PBNU: Keren, MUI: Bagus Untuk Belajar Islam Moderat

KH Robikin Emhas

Jakarta – Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (201/12021) itu Listyo menyatakan akan mewajibkan anggotanya belajar kitab kuning, pembelajaran keagamaan Islam yang lazim diajarkan di pesantren-pesantren. Menurut Listyo, ide itu berasal dari para …

Read More »

MUI: Nabi Tak Pernah Ubah Redaksi Azan Jadi Seruan Jihad, Meski Kondisi Perang

masjid at tin 2 169

Jakarta – Penggantian lafal Adzan menjadi ‘hayya alal jihad’ beredar luas dimasyarakat, video yang beredar bahkan tidak hanya satu, namun beberapa dengan orang yang berbeda bahkan ada yang sambil memegang senjata tajam, tidak diketahui apa sebenarnya maksud dari orang-orang yang membuat video adzan tersebut atau apa maksud mengganti lafal pada adzan. Video tersebut lebih cenderung menjadi alat provokasi karena seolah-olah dalam …

Read More »

Jika Macron Tak Tarik Ucapannya, Indonesia Harus Putus Hubungan Diplomatik dan Bisnis Dengan Prancis

KH Cholil Nafis

Jakarta- Penghinaan terhadap agama Islam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak hanya menimbulkan kecaman dari negara-negara Islam di dunia, tapi juga bisa berbuntut pemutusan hubungan diplomatik dan bisnis. Apalagi saat ini sudah terjadi boikot seluruh produk Prancis di negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis mengatakan, jika Marcon tidak segera …

Read More »

Komisi Dakwah MUI: Pemerintah Harus Buka Diri Terkait UU Cipta Kerja

Cholil Nafis

Jakarta – Pemerintah harus membuka diri dan memfasilitasi keinginan masyarakat dan para intelektual terkait polemik UU Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Ia juga menegaskan bahwa menyampaikan aspirassi lewat parlemen jalanan harus dihindari. “Kami berharap pemerintah dapat membuka diri untuk memfasilitasi keinginan masyarakat dan para intelektual yang mempunyai …

Read More »

Di Malaysia Tak Ada Penceramah Boleh Berceramah Tanpa Ada Serfikat dari Pemerintah

KH Cholis Nafis

Jakarta – Berbeda dengan Waketum MUI KH Muhyiddin Junaedi dan Sekjen MUI Anwar Abbas yang menolak keras program penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag), Ketua Komisi Dakwah MU KH. M. Cholis Nafis justru mendukung program tersebut. Apalagi program itu tidak bersifat memaksa dan mengikat. Ia juga membandingkan program ini dengan Malaysia. “Di Malaysia tidak ada penceramah boleh berceramah …

Read More »

Cholil Nafis: Jaga Persaudaraan Kebangsaan, Selesaikan Konflik Bangun Toleransi dan Dialog

photo 2020 07 24 10 55 11

Jakarta – Solidaritas keagamaan dalam umat beragama seringkali memunculkan persoalan yang dengan melupakan persaudaraan kebangsaan. Padahal dalam konteks negara dan bangsa ada yang namanya persaudaraan kebangsaan. Krisis serta tragedi yang diderita antar sesama saudara seagama yang terjadi di dalam maupun di luar negeri memang harus menjadi perhatian. Tap jangan sampai merobek persaudaraan kebangsaan yang sudah terbangun di negeri ini. Ketua …

Read More »

Penting Berdakwah di Kalangan Pembuat Kebijakan negara

kiai cholil nafis

Jakarta – Berdakwah tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat kebanyakan, tetapi berdakwah juga sangat penting dilakukan di depan kalangan pembuat kebijakan negara. Artinya, dengan berdakwah kepada pembuat kebijakan negara, maka dampak dakwah itu akan meluas dan akan terasa di kalangan masyarakat. “Semua memang menjadi sasaran dakwah. Tapi prioritas  tentunya dakwah kepada orang yang mempunyai pengaruh besar kepada orang lain sehingga mempunyai …

Read More »

Ada 3 Hal Pokok Yang Fatal di RUU HIP, MUI: Tunda atau Hapuskan Pembahasannya

KH Cholil Nafis

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan semua ormas Islam telah sepakat bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) cacat hukum dan cacat interpretasi. Pasalnya, perspektif dan tafsir RUU tersebut tak sesuai dengan dasar negara Indonesia. RUU HIP juga dinilai mempunyai haluan sendiri yang berbeda dengan popok-pokok haluan Pancasila yang asli. “Ada tiga hal pokok dan mendasar yang fatal …

Read More »

Masyarakat Harus Dari Hati Jalankan Protokol Kesehatan di Era New Normal

ilustrasi new normal

Jakarta – Pemerintah tengah menggodok rencana pemberlakukan tatanan new normal yang merupakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila era new normal diberlakukan, tidak ada jalan lain masyarakat wajib menjalankan protokol kesehatan yang datang dari hati sanubarinya dalam setiap lini kehidupan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19, bukan takut karena ada petugas. “Membangun kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan yang perlu …

Read More »

Idul Fitri Momen Kembali ke Fitrah, Bersuka Citalah Dalam Keterbatasan Pandemi COVID-19

selamat Idul Fitri

Jakarta – Idul Fitri adalah momen kembali pada fitrah. Karena itu, umat Islam harus tetap bersuka cita dalam merayakan Idul Fitri 1441 Hijriyah meski dalam keterbatasan akibat pandemi virus Corona atau COVID-19. “Dengan penuh keterbatasan kita karena pandemi COVID-19, jangan surutkan kebahagiaan dan kesenangan karena kita telah melewati bulan Ramadhan dan kembali pada kefitrahan kita,” kata Ketua Komisi Dakwah Majelis …

Read More »

Tanggapi Penolakan Jenazah Korban Corona, MUI: Kalau Tidak Dikubur Haram Hukumnya

jenazah korba corona

Jakarta – Proses pemakaman jenazah korban Corona atau COVID-19 mengalami penolakan di beberapa tempat. Kondisi itu, dipicu oleh ketakutan masyarakat akan tertular virus mematikan dari para jenazah tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turun tangan menanggapi penolakan ini.  “Kita tidak boleh menolak karena kalau sampai nanti tidak dikuburkan, haram hukumnya karena itu fardhu kifayah,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan …

Read More »

Komisi Dakwah MUI: Lupakan Eks WNI Anggota ISIS Karena Telah Khianati NKRI & Pancasila

KH Cholil Nafis

Jakarta – Wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS di Suriah menjadi terus memunculkan pro dan kontra. Pemerintah Indonesia sendiri masih melakukan pembahasan masalah itu, meski belum ada rencana pasti pemulangan itu. Presiden Joko Widodo bahkan secara pribadi enggan membawa pulang para WNI eks ISIS yang kini berada di kamp-kamp pengungsian di Suriah. Kendati demikian, masalah itu …

Read More »