Jakarta – Pelaku usaha mikron dan kecil langsung merasakan manfaat dari program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diluncurkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan yang telah menetapkan Keputusan Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil. Aturan tersebut diteken pada 8 Juli 2025. Dilansir dari laman detik.com …
Read More »Kemenag Blunder Lagi Terkait Sertifikasi Halal Produk Wine, Tuak, Beer, MUI: Salahi Standar Fatwa MUI
Jakarta – Sebuah video viral dari akun Instagram @dianwidayanti menginformasikan temuan adanya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal BPJPH, sementara sesuai standar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu tidak dibenarkan. Ini adalah kejadian berulang setelah sebelumnya ada skandal “wine” halal BPJPH yang berujung pada pencabutan Sertifikat Halal, pemecatan pendamping halal, dan pelaporan kepada …
Read More »Muncul Ide Cabut Sertifikasi Halal Produk Israel, Begini Pandangan KH Cholil Nafis
JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang haram mendukung Israel serta memboikot semua produk yang terafiliasi menjadi momentum bagi masyarakat untuk membeli produk-produk yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Meski demikian, terkait pencabutan label halal yang digaungkan oleh salah satu anggota MUI, KH Cholil Nafis mempunyai pandangan tersendiri terkait hal tersebut. Setelah Fatwa MUI tentang imbauan boikot …
Read More »Polemik Label Halal, BPJPH: Ada 3 Aktor Dalam Proses Sertifikasi Halal
Jakarta – Jelang bulan Ramadan 1443 Hijriyah, masalah sertifikasi halal tiba-tiba menyita perhatian publik. Berdasarkan UU No 33 tahun 2014, kini sertifikasi halal itu berpindah tangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasalnya sesuai UU itu, hanya negara yang berhak menjadi penyelenggara sertifikasi halal, sementara MUI …
Read More »Sertifikasi MUI Tak Berlaku Lagi, Label Halal Diselenggarakan Pemerintah
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tidak lagi mengurusi sertifikasi halal. Sesuai ketentuan Undang-Undang, sertifikasi halal akan diselenggarakan pemerintah. Dengan demikian sertifikasi halal MUI sudah tidak berlaku lagi. “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label …
Read More »Sinovac Belum Melengkapi Dokumen Untuk Proses Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19
Jakarta – Produsen vaksin Covid-19 dari China, Sinovac Biotech masih belum melengkapi dokumen untuk proses penerbitan sertifikasi halal. Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh dalam siaran radio MNC Trijaya FM, Sabtu (12/12/2020). “Tim audit dari Komisi Fatwa dan LPPOM MUI masih menunggu salah satu dokumen yang diharapkan dari produsen untuk dilengkapi,” kata Asrorun. …
Read More »MUI Tolak Tudingan Perlambat Proses Sertifikasi Halal
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia menolak tudingan memperlambat proses sertifikasi halal. Tudingan itu muncul seiring masih langkanya sertifikasi auditor halal oleh MUI yang nantinya menyelia produk. “Tudingan itu tidak benar. MUI telah mensertifikasi 142 auditor halal. Dan tidak benar juga jika dikatakan MUI tidak siap, bahkan menghambat proses sertifikasi auditor halal yang menjadi prasyarat dalam pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” …
Read More »MUI Minta Sertifikasi Halal Dikeluarkan Dalam RUU Cipta Kerja
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas meminta sertifikasi halal dikeluarkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Permintaan itu tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) nomor Kep-1332/DP-MUI/VII/2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Dalam surat itu, MUI menyatakan, khusus terkait perizinan halal agar lebih hati-hati dan dipertimbangkan secara seksama. …
Read More »Pelibatan Ormas Islam Untuk Tetapkan Fatwa Halal di Draf Omnibus Law Harus Dipertimbangkan Lagi
Jakarta – Ormas Islam akan dilibatkan dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang tengah digodok pemerintah. Hal itu dinilai kurang tepat sehingga harus dipertimbangkan lagi. “Menurut saya perlu ada pertimbangan kembali. Ya harus dikembalikan ke MUI khusus soal fatwa itu,” ujar Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim di kantor …
Read More »