Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Surakarta – Memasuki tahun 2021, sudah saatnya bangsa ini menyudahi eksploitasi agama sebagai komoditas politik melalui maraknya politik identitas di ruang publik. masyarakat harus memahami bahwa membela agama bukanlah sesuatu yang berseberangan dengan membela negara. Begitu pun sebaliknya menegakkan ajaran agama bukan halangan untuk menegakkan NKRI.
Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr. H. Amir Mahmud, M. Ag. mengatakan harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa wawasan kebangsaan yang relijius tidak bertentangan dengan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
”Saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi,” ujar Dr. Amir Mahmud di Surakarta, Jumat (15/1/2021).
Ia menjelaskan, kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan sendiri dengan menggunakan dalih agama. Karena itu, para tokoh agama dan ulama harus memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai alat untuk melakukan perlawanan.
”Apalagi hal ini selalu terjadi dalam konteks politik. Karena memang dalam teori poltik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana kita membangun komunikasinya,” tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Ideologi dari paham Radikal Terorisme ini
Oleh sebab itu Amir berharap agar para tokoh di indonesia ini dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius. Menurutnya perbedaan itu pasti ada apalagi Indonesia negara yang beragam, tetapi perbedaan tidak seharunsya sampai menyulut kepada hal-hal yang sifatnya chaos dan lain sebagainya.
”Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut,” ucap dia.
Amir Mahmud mengungkapkan bahwa para tokoh tersebut harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Karena disitulah letak wawasan kebangsaan yang reiligius.
”Jangan malah mengatakan NKRI bersyariah, jelas itu bertentangan dengan sila 1 Pancasila itu Ketuhanan yang Maha Esa,” jelas peraih Doktoral bidang Studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini..
Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah perlu memberikan semacam tekanan untuk memperkecil ruang gerak mereka. Ia menyebut dalam hal ini diperlukan peran daripada aparat keamanan jika terjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum.
”Sebetulnya pemerintah sudah memberikan ruang kepada mereka-mereka ini untuk berkomunikasi, berdialog. Tetapi mereka tidak mengikuti mekanisme yang sudah disediakan tersebut maka memang perlu dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang ada,” ujar Amir.
Untuk itu, dia berpesan kepada para generasi muda untuk melakukan evaluasi diri yang kemudian berperan lebih kepada bangsa. Apalagi di era teknologi jangan sampai generasi muda justru terbawa arus global yang meninggalkan nilai-nilai dasar falsafah Pancasila.
Ia menilai, dengan percepatan teknologi informasi yang ada, akan jadi masalah bagi bangsa ke depan bila meninggalkan Pancasila .
“Bisa kita lihat saat ini sudah ada pemuda-pemuda yang tergiur dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau tidak sesuai. Itu harus kita cegah,” pungkas alumni Akademi Militer Afghanistan tahun 1985 ini.
