Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan anggota Jamaah Tablig tertahan di India karena negara tersebut sedang di lockdown sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran virus corona.
Anggota Jamaah Tablig tersebut awalnya datang ke India untuk menghadiri pertemuan dakwah jamaah tablig seluruh dunia. Meskipun telah diingatkan untuk tidak berangkat karena sedang terjadi wabah virus corona. Namun, mereka tetap berangkat hingga pemerintah India menerapkan lockdown yang menyebabkan anggota jamaah tabliq dari berbagai negara tidak bisa kembali kenegaranya, termasuk anggota jamaah tablig yang berasal dari Indonesia.
Pasca terkena lockdown, ratusan anggota jamaah tablig mulai kehabisan bekal yang menyebabkan mereka terlunta-lunta di India. Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan ada ratusan WNI jemaah tablig di India yang terkena kasus hukum dan berurusan dengan polisi. Mereka diduga melakukan pelanggaran aturan karantina dan imigrasi selama pandemi Corona.
Retno mengatakan, saat ini ada 727 WNI jemaah tablig di India. Hingga 5 Mei kemarin, ada 276 orang WNI yang dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelanggaran.
“Total dari WNI jemaah tablig di India 727 orang. Kemarin 5 mei, 276 orang WNI di India dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan karantina dan imigrasi. 138 di antaranya berada di tahanan peradilan,” ujar Retno saat memberikan keterangan pers yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Sekretariat Presiden dan dikutip dari laman detik.com, Rabu (6/5/2020).
Menlu mengatakan, pemerintah menaruh perhatian terhadap masalah ini. Presiden Joko Widodo pun disebutkan sudah menghubungi PM India Narendra Modi.
“Ini bukan masalah yang mudah, sejak pertama kita menaruh perhatian. Presiden melaporkan isu ini ke PM Modi dalam sambungan telepon dan saya sendiri juga melaporkan isu ini ke Menlu India,” ujarnya. Retno juga mengatakan, perwakilan pemerintah di India terus melakukan pemantauan, komunikasi termasuk bantuan hukum terhadap WNI di sana.
