7 Faktor Penyebab Penyelewengan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun

Sejarah bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga menjadi basis legitimasi untuk kepentingan tertentu. Orang dan kelompok berusaha untuk menulis, menyusun dan mendekonstruksi alur sejarah demi kepentingannya. Karena itulah, sejarah mudah dan rentan diselewengkan bahkan didistorsi dan dimanipulasi.

Ibnu Khaldun dalam karya fenomenalnya al ‘Ibrar wa Diwan al Mubtada’ wa al Khabar fi Ayyam al ‘Arab wa al ‘Ajam wa al Barbar, pada kitab pertama dari keseluruhan kitab tersebut yang lebih populer dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Khaldun, menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terbeloknya fakta sejarah. Menurutnya, andai semua informasi dari unsur pembentuk sejarah itu ditulis dengan benar, maka realitas peristiwa sejarah akan muncul apa adanya.

Namun fakta yang ada seringkali menampilkan telikungan fakta sejarah yang sesungguhnya. Informasi sejarah yang ada terkadang dikitari oleh kepalsuan dan pendistorsian. Maka, lanjut Ibnu Khaldun, minimal ada tujuh faktor yang menyebabkan pemalsuan fakta sejarah.

Pertama, keberpihakan penyaji sejarah terhadap pendapat dan aliran tertentu (al Syi’at li al ara’ wa li al madahib). Keberpihakan oleh penulis sejarah terhadap informasi sejarah yang tidak disajikan secara proporsional, tidak kritis, tidak diperiksa kebenaran dan kesalahannya. Saham kesalahan penulis terhadap pembengkokan sejarah ini tidak lain sebabnya karena ia didekte oleh pendapat, madzhab atau ideologi tertentu.

Kedua, mempercayai begitu saja terhadap berita sejarah yang ditulis maupun diinformasikan oleh seseorang (al Tsiqah bi al Naqilin). Percaya buta pada penuqil sejarah. Naqilin dalam istilah ilmu hadis disebut perawi. Maka menurut Ibnu Khaldun penting untuk melakukan kritik perawi sejarah untuk menentukan apakah informasi tersebut mungkin atau mustahil. Bila informasi yang ada tidak bisa diterima dan dicerna secara akal, maka sudah pasti informasi tersebut patut dicurigai kebenarannya.

Ketiga, tipisnya kesadaran tentang tujuan suatu kejadian. Penyampai informasi sejarah semestinya memahami pentingnya kejadian yang dilaporkan. Sehingga tujuan keseluruhan dari informasi yang disampaikan memiliki tingkat akurasi data yang tinggi. Tidak hanya berdasarkan dugaan tentang tujuan informasi tersebut.

Keempat, argumen atau anggapan tak berdasar terhadap kebenaran suatu peristiwa. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah ketergantungan kepada penutur atau penulis sejarah.

Kelima, mengabaikan kesesuaian antara keadaan dan konteks kejadian yang sebenarnya. Penuqil hanya melaporkan keadaan sesuai dengan penglihatannya saja, tapi tidak menempatkan kejadian tersebut dalam konteks yang sebenarnya karena keterbatasan pengetahuannya untuk memahami kejadian tersebut secara kompleks.

Keenam, karena pamrih. Sejarawan tidak bertujuan mengurai sejarah yang sesungguhnya. Orientasinya hanya pada keuntungan yang bisa ia ambil dari pejabat dan penguasa. Tentu dalam penyajian sejarah yang ditulis maupun disampaikan menurut pada kemauan majikannya. Ia berada dalam ketiak penguasa atau pejabat.

Ketujuh, mengabaikan kondisi masyarakat. Setiap peristiwa, baik peristiwa utama dan peristiwa yang menyusulinya harus memiliki suatu sifat khusus dan tertentu, baik yang esensi maupun yang aksidental. Oleh karena itu, pengkaji sejarah harus mengenal sifat suatu kejadian serta kondisi dan prasyarat yang melingkupinya secara nyata, dengan begitu ia akan mampu membedakan kebenaran dan kepalsuan.

Tujuh poin ini semestinya dipakai sebagai acuan untuk merumus dan menyajikan informasi sejarah supaya tidak keluar dari fakta yang sesungguhnya. Berdasar pada tulisan Ibnu Khaldun ini pula seseorang bisa menilai kebenaran suatu sejarah meski disajikan dalam rentang masa yang cukup lama setelah kejadian tersebut berlangsung.

Maka, bila ada pembelokan fakta sejarah oleh seseorang, sekelompok dan ideologi tertentu dengan maksud mengelabui orang banyak, tentu kita hanya akan tertawa geli. Lucu karena semua itu bukan sejarah, tapi kebohongan. Masyarakat jangan mudah terbohongi oleh alur sejarah yang digiring untuk kepentingan politik tertentu.