Bertemu Menlu, PBNU Kembali Tegaskan Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) konsisten menolak wacana pemulangan eks anggota ISIS yang mengaku WNI yang dulu pergi ke Suriah untuk menjadi teroris pelintas batas. Penolakan itu berdasarkan pertimbangan matang. Pertama mereka telah membakar paspor RI dan kedua mereka telah terpapar ideologi ISIS. Dikhawatirkan, bila mereka dipulangkan justru akan mengganggu ketenangan bangsa Indonesia.

Penolakan disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

 “Saya beri masukan dengan tegas ke pemerintah, bahwa kami PBNU menolak pemulangan eks kombatan ISIS. Pertimbangan lainnya mereka pergi ke Suriah dan membakar paspor Indonesia,” ujar Said Aqil dikutip dari laman kompas.com.

Said Aqil mengungkapkan, mereka menyatakan bergabung menjadi anggota ISIS. “Berarti mereka sudah melepaskan diri kewarganegaraan Indonesia. Tidak ada salahnya pemerintah menolak,” tegasnya.

Dikatakan Said Aqil, dalam pertemuan hari ini, Menlu Retno juga meminta masukan soal pemulangan para WNI terduga teroris pelintas batas ini. Said Aqil mengungkapkan PBNU juga memberikan masukan dari sisi teologi.

Diberitakan, saat ini sekitar 600 WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas. Saat ini pemerintah masih mengkaji wacana pemulangan mereka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan ada dua alternatif terkait WNI tersebut.

“Satu akan dipulangkan, yang kedua tak akan dipulangkan,” ujar Mahfud.

Opsi pertama, pemerintah berencana memulangkan mereka karena bagian dari WNI. Rencana tersebut juga sudah disiapkan terkait proses deradikalisasi dan pengaturannya. Sedangkan, opsi kedua adalah mereka tidak dipulangkan karena mereka telah melanggar hukum. Alasan mencantumkan opsi tidak dipulangkan karena melihat risiko dan hubungan sesama terduga teroris pelintas batas di berbagai negara. Aktivitas mereka di Tanah Air dikhawatirkan akan terkait terorisme.